Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan; b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain yang telah berakhir masa berlakunya; c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain masih mengalami peningkatan dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk kain; - 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN. Pasal 1 (1) Barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun. (2) Pos tarif, segmentasi produk kain, besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 3 - Pasal 2 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari: a. bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan. Pasal 3 (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara. (2) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan terhadap importasi produk kain yang diproduksi dari negara tertentu. (3) Daftar negara yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta segmentasi produk kain yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi: a. kriteria asal barang (origin criteria); b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan c. ketentuan prosedural (procedural provisions). (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. (5) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perdagangan. - 4 - Pasal 5 (1) Dalam hal importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Pasal 6 (1) Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor produk kain yang: a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean. (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. - 5 - Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж - 6 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN A. POS TARIF, BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN JANGKA WAKTU PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua A. Segmen Kain Tenunan dari Kapas 1. 5208.12.00 Rp 1.657/meter Rp 1.599/meter Rp 1.542/meter 2. 5208.32.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 3. 5208.49.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 4. 5208.51.90 Rp 3.207/meter Rp 3.094/meter Rp 2.985/meter 5. 5208.52.90 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 6. 5209.12.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 7. 5209.22.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 8. 5209.29.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 9. 5209.32.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 10. 5209.39.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 11. 5209.42.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 12. 5209.51.90 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 13. 5209.59.90 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 14. 5210.29.00 Rp 1.842/meter Rp 1.777/meter Rp 1.714/meter 15. 5210.39.00 Rp 5.701/meter Rp 5.500/meter Rp 5.307/meter 16. 5210.41.90 Rp 5.701/meter Rp 5.500/meter Rp 5.307/meter 17. 5210.51.90 Rp 5.701/meter Rp 5.500/meter Rp 5.307/meter 18. 5211.11.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 19. 5211.19.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 20. 5211.20.00 Rp 3.315/meter Rp 3.198/meter Rp 3.086/meter 21. 5211.42.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 22. 5211.43.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 23. 5211.49.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 24. 5212.11.00 Rp 1.657/meter Rp 1.599/meter Rp 1.542/meter - 7 - No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua 25. 5212.24.00 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter 26. 5212.25.90 Rp 10.261/meter Rp 9.899/meter Rp 9.551/meter B. Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial 27. ex5407.10.20 Kain tenunan untuk ban, selain tidak dikelantang; conveyor duck, selain tidak dikelantang Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 28. 5407.10.91 Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 29. 5407.20.00 Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 30. 5407.30.00 Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 31. 5407.44.00 Rp 4.664/meter Rp 4.500/meter Rp 4.341/meter 32. 5407.51.00 Rp 1.382/meter Rp 1.333/meter Rp 1.286/meter 33. 5407.52.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 34. 5407.53.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 35. 5407.54.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 36. 5407.61.90 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 37. 5407.74.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 38. 5407.81.00 Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 39. 5407.82.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 40. 5407.83.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 41. 5407.84.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 42. 5407.91.00 Rp 1.507/meter Rp 1.454/meter Rp 1.403/meter 43. 5407.92.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 44. 5407.93.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 45. 5407.94.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 46. 5408.22.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 47. 5408.24.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 48. 5408.32.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 49. 5408.34.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter C. Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial 50. 5512.29.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 51. 5513.11.00 Rp 1.382/meter Rp 1.333/meter Rp 1.286/meter 52. 5513.12.00 Rp 1.382/meter Rp 1.333/meter Rp 1.286/meter 53. 5513.21.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter - 8 - No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua 54. 5513.23.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 55. 5513.39.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 56. 5513.49.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 57. 5514.12.00 Rp 1.657/meter Rp 1.599/meter Rp 1.542/meter 58. 5514.21.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 59. 5514.22.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 60. 5514.29.00 Rp 6.413/meter Rp 6.187/meter Rp 5.969/meter 61. 5514.42.00 Rp 6.413/meter Rp 6.187/meter Rp 5.969/meter 62. 5514.43.00 Rp 5.701/meter Rp 5.500/meter Rp 5.307/meter 63. 5514.49.00 Rp 5.701/meter Rp 5.500/meter Rp 5.307/meter 64. 5515.11.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 65. 5515.12.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 66. 5515.91.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 67. 5515.99.90 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 68. 5516.11.00 Rp 1.657/meter Rp 1.599/meter Rp 1.542/meter 69. 5516.13.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 70. 5516.14.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 71. 5516.22.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 72. 5516.24.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter 73. 5516.92.00 Rp 5.131/meter Rp 4.950/meter Rp 4.776/meter D. Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman 74. 5804.10.11 Rp 25.648/kg Rp 24.745/kg Rp 23.874/kg 75. 5804.10.19 Rp 25.648/kg Rp 24.745/kg Rp 23.874/kg 76. 5804.10.29 Rp 25.655/kg Rp 24.752/kg Rp 23.881/kg 77. 5804.10.99 Rp 25.655/kg Rp 24.752/kg Rp 23.881/kg 78. 5804.21.90 Rp 25.655/kg Rp 24.752/kg Rp 23.881/kg 79. 5804.29.10 Rp 25.654/kg Rp 24.751/kg Rp 23.880/kg 80. 5804.29.90 Rp 25.654/kg Rp 24.751/kg Rp 23.880/kg 81. 5804.30.00 Rp 25.654/kg Rp 24.751/kg Rp 23.880/kg 82. 5810.92.00 Rp 6.414/meter Rp 6.188/meter Rp 5.970/meter E. Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 83. 6001.21.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 84. 6001.92.20 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 85. 6001.92.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 86. 6004.10.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg - 9 - No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua 87. 6004.90.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 88. 6005.21.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 89. 6005.36.90 Rp 8.285/kg Rp 7.995/kg Rp 7.710/kg 90. 6005.37.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 91. 6005.90.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 92. 6006.10.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 93. 6006.21.00 Rp 8.285/kg Rp 7.995/kg Rp 7.710/kg 94. 6006.22.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 95. 6006.23.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 96. 6006.24.00 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 97. 6006.31.90 Rp 8.285/kg Rp 7.995/kg Rp 7.710/kg 98. 6006.32.10 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 99. 6006.32.20 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 100. 6006.32.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 101. 6006.33.10 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 102. 6006.34.10 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 103. 6006.42.10 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 104. 6006.42.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 105. 6006.43.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 106. 6006.44.10 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg 107. 6006.44.90 Rp 25.655/kg Rp 24.750/kg Rp 23.880/kg - 10 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN B. DAFTAR NEGARA DAN SEGMENTASI PRODUK KAIN YANG DIKENAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN DAN/ATAU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 1. Afghanistan √ X X X X 2. Albania √ X X X X 3. Angola √ X X X X 4. Antigua and Barbuda √ X X X X 5. Argentina √ X X X X 6. Armenia √ X X X X 7. Bahrain, Kingdom of √ X X X X 8. Bangladesh √ X X X X 9. Barbados √ X X X X 10. Belize √ X X X X 11. Benin √ X X X X 12. Bolivia, Plurinational State of √ X X X X 13. Botswana √ X X X X 14. Brazil √ X X X X 15. Brunei Darussalam √ X X X X - 11 - No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 16. Burkina Faso √ X X X X 17. Burundi √ X X X X 18. Cabo Verde √ X X X X 19. Cambodia √ X X X X 20. Cameroon √ X X X X 21. Central African Republic √ X X X X 22. Chad √ X X X X 23. Chile √ X X X X 24. China √ √ √ √ √ 25. Colombia √ X X X X 26. Congo √ X X X X 27. Costa Rica √ X X X X 28. CÔte d’Ivoire √ X X X X 29. Cuba √ X X X X 30. Democratic Republic of the Congo √ X X X X 31. Djibouti √ X X X X 32. Dominica √ X X X X 33. Dominican Republic √ X X X X 34. Ecuador √ X X X X 35. Egypt √ X X X X 36. El Salvador √ X X X X 37. Eswatini √ X X X X 38. Fiji √ X X X X 39. Gabon √ X X X X - 12 - No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 40. Gambia √ X X X X 41. Georgia √ X X X X 42. Ghana √ X X X X 43. Grenada √ X X X X 44. Guatemala √ X X X X 45. Guinea √ X X X X 46. Guinea-Bissau √ X X X X 47. Guyana √ X X X X 48. Haiti √ X X X X 49. Honduras √ X X X X 50. Hong Kong, China √ √ √ √ √ 51. India √ X √ X X 52. Israel √ X X X X 53. Jamaica √ X X X X 54. Jordan √ X X X X 55. Kazakhstan √ X X X X 56. Kenya √ X X X X 57. Korea, Republic of √ √ √ √ √ 58. Kuwait, the State of √ X X X X 59. Kyrgyz Republic √ X X X X 60. Lao People's Democratic Republic √ X X X X 61. Lesotho √ X X X X 62. Liberia √ X X X X 63. Macao, China √ X X X X - 13 - No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 64. Madagascar √ X X X X 65. Malawi √ X X X X 66. Malaysia √ √ √ √ X 67. Maldives √ X X X X 68. Mali √ X X X X 69. Mauritania √ X X X X 70. Mauritius √ X X X X 71. Mexico √ X X X X 72. Moldova, Republic of √ X X X X 73. Mongolia √ X X X X 74. Montenegro √ X X X X 75. Morocco √ X X X X 76. Mozambique √ X X X X 77. Myanmar √ X X X X 78. Namibia √ X X X X 79. Nepal √ X X X X 80. Nicaragua √ X X X X 81. Niger √ X X X X 82. Nigeria √ X X X X 83. North Macedonia √ X X X X 84. Oman √ X X X X 85. Pakistan √ X X X X 86. Panama √ X X X X 87. Papua New Guinea √ X X X X - 14 - No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 88. Paraguay √ X X X X 89. Peru √ X X X X 90. Philippines √ X X X X 91. Qatar √ X X X X 92. Russian Federation √ X X X X 93. Rwanda √ X X X X 94. Saint Kitts and Nevis √ X X X X 95. Saint Lucia √ X X X X 96. Saint Vincent and the Grenadines √ X X X X 97. Samoa √ X X X X 98. Saudi Arabia, Kingdom of √ X X X X 99. Senegal √ X X X X 100. Seychelles √ X X X X 101. Sierra Leone √ X X X X 102. Singapore √ X X X X 103. Solomon Islands √ X X X X 104. South Africa √ X X X X 105. Sri Lanka √ X X X X 106. Suriname √ X X X X 107. Chinese Taipei √ √ X √ √ 108. Tajikistan √ X X X X 109. Tanzania √ X X X X 110. Thailand √ X X X X 111. Togo √ X X X X - 15 - No Negara Segmen Kain Tenunan dari Kapas Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman Segmen Kain Rajutan atau Kaitan 112. Tonga √ X X X X 113. Trinidad and Tobago √ X X X X 114. Tunisia √ X X X X 115. Türkiye √ X X X X 116. Uganda √ X X X X 117. United Arab Emirates √ X X X X 118. Uruguay √ X X X X 119. Vanuatu √ X X X X 120. Venezuela, Bolivarian Republic of √ X X X X 121. Viet Nam √ X X √ √ 122. Yemen √ X X X X 123. Zambia √ X X X X 124. Zimbabwe √ X X X X Keterangan: ( √ ) = dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan ( X ) = tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI