UU 24 TAHUN 1952

Metadata

Jenis

Undang-undang (UU)

Nomor

UU 24 TAHUN 1952

Tahun

1952

Penerbit (TEU)

Indonesia, Pemerintah Pusat

Tgl penetapan

30 Desember 1952

Tgl pengundangan

8 Januari 1953

Mulai berlaku

8 Januari 1953

Tempat

Jakarta

Sumber

LN.1952/NO.89, TLN NO.629, LL SETNEG : 2 HLM.

Teks Lengkap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR24 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG- UNDANG DARURATNR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG Presiden Republik Indonesia, Menimbang:bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1951(Undang-undang DaruratNr 35 tahun 1950); bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; Mengingat:pasal 97, pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Memutuskan : Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Pasal I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan 1951 (Undang- undang Darurat No. 35 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga bunyinya sebagai berikut: Pasal 1. Dipungut tambahan pokok pajak seratus persen (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1951. Pasal 2. Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Menteri Keuangan, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 8 Januari 1953. Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 24 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT) Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 70 tahun 1950. Termasuk Lembaran-Negara Nr 89 tahun 1952. Diketahui: Menteri Kehakiman, DJODY GONDOKUSUMO LN 1952/89; TLN NO. 629