Kembali ke pencarian
PPberlakuPeraturan BPK

PP 34 TAHUN 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1959 tentang Penetapan Retribusi untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1956/1957 dan 1957/1958

Unduh / Lihat PDF

Metadata

Jenis
Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor
PP 34 TAHUN 1959
Tahun
1959
Penerbit (TEU)
Indonesia, Pemerintah Pusat
Tgl penetapan
26 Juni 1959
Tgl pengundangan
4 Juli 1959
Mulai berlaku
1 September 1957
Tempat
Jakarta
Sumber
LN. 1959/No. 54, LLBPHN : 2 HLM

Teks Lengkap

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN LISENSI 1956/1957 DAN 1957/1958 Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa untuk membiayai usaha guna memperbaiki perdagangan kapok perlu menetapkan pemungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935"; b. bahwa berdasarkan pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonantie 1935" pemungutan retribusi ditetapkan tiap-tiap tahun lisensi: Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 48); 2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101); Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959; Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penetapan retribusi untuk ijin ekspor kapok buat tahun lisensi 1956/1957 dan 1957/1958. Pasal 1. Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" untuk mengeluarkan kapok menurut ijin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Ekspor untuk tahun lisensi 1956/1957 dan tahun lisensi 1957/1958, ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor. Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut untuk tahun lisensi 1956/1957 sampai 1 September 1957; dan untuk tahun lisensi 1957/1958 sampai 1 September 1957. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia. ttd. SARTONO. Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, Menteri Perdagangan, ttd. RACHMAT MULJOMISENO. Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 54

Lihat di sumber asli (Peraturan BPK)