Kembali ke pencarian
PPberlakuPeraturan BPK

PP 8 TAHUN 1955

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955

Unduh / Lihat PDF

Metadata

Jenis
Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor
PP 8 TAHUN 1955
Tahun
1955
Penerbit (TEU)
Indonesia, Pemerintah Pusat
Tgl penetapan
3 Februari 1955
Tgl pengundangan
3 Maret 1955
Mulai berlaku
1 September 1954
Tempat
Jakarta
Sumber
LN. 1955/No. 11, LLBPHN : 2 HLM

Teks Lengkap

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1955 TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPUK BUAT TAHUN LISENSI 1954/1955 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa, untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki perdagangan kapuk, perlu menetapkan pemungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935"; b. bahwa belum dapat terlaksana Keputusan Menteri dalam rapatnya ke 83, tanggal 27 Pebruari 1953 dan Keputusan Dewan Ekonomi dan Keuangan dalam rapatnya ke XIII/W-'53, tanggal 19 Maret 1953; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-91 pada tanggal 11 Januari 1955; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPUK BUAT TAHUN LISENSI 1954/1955. Pasal 1. Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapukbelangen-Ordonnantie 1935" yang pengeluaran kapuk menurut izin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Perdagangan untuk tahun lisensi 1954/1955, ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 100 kg. kapuk yang diekspor. Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dundangkan dan mempunyai daya surut sampai 1 September 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Pebruari 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Perekonomian, ttd. ROOSENO Diundangkan pada tanggal 3 Maret 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 11

Lihat di sumber asli (Peraturan BPK)