Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Unduh / Lihat PDFMENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.04/2022 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas lmpor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan melalui penyederhanaan prosedur serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pengembalian untuk meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri · Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor; jdih.kemenkeu.go.id - 2 - Mengingat Menetapkan 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1862); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. jdih.kemenkeu.go.id - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 2. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan. 3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 5. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian. 6. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 7. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang: a. diimpor; atau b. dimasukkan dari tempat penimbunan berikat, kawasan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean, dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian, untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 8. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan. 9. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 10. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 11. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. jdih.kemenkeu.go.id - 4 - 12. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 13. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang imper, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 14. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang imper dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. 15. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang imper dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. 16. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 17. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. 18. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 19. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. 20. Tunggakan Utang adalah utang Bea Masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda dan/ a tau bunga, cukai, termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. jdih.kemenkeu.go.id - 5 - 23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang- Undang Cukai. 24. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 25. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 26. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 27. Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk yang selanjutnya disingkat SKP-FPBM adalah surat keputusan persetujuan terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang diterbitkan atas nama Menteri oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. 28. Surat Perintah . Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk yang selanjutnya disingkat SPMK-FPBM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk dan atas nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada bendahara umum negara atau kuasanya berdasarkan SKP-FPBM untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Perusahaan KITE Pengembalian. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 ( 1) Fasilitas KITE Pengembalian diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. (3) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk: a. Bea Masuk yang sudah dibayar dalam pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan Bahan; b. Bea Masuk yang sudah dibayar atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dalam pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pemasukan Barang dan Bahan; dan/atau c. Bea Masuk Tambahan. jdih.kemenkeu.go.id - 6 - BAB III PEMBERIAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN Pasal 3 (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan; b. memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan; c. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai; d. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang dengan ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan; 2. dapat diakses secara langsung dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, persediaan barang dalam proses, dan saldo barang, secara berkelanjutan, langsung, dan segera; 4. memiliki sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai sistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian; 5. menggunakan kodifikasi dalam pencatatan barangnya; dan 6. menggunakan master data yang sama dengan sistem pencatatan perusahaan; dan e. memiliki closed circuit television (CCTV) yang dapat diakses secara langsung dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi. (2) Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/ atau komersial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko; dan b. merupakan pengusaha kena pajak. jdih.kemenkeu.go.id - 7 - (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan menggunakan contoh format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi secara lengkap dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. isian daftar Barang dan Bahan paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS); dan b. isian daftar Hasil Produksi paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS). (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi perizinan Direktorat J enderal Bea dan Cukai dalam kerangka online single submission. (6) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada sistem aplikasi perizinan Direktorat J enderal Bea dan Cukai sehingga permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui: a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau b. Kepala KPU, yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha perusahaan. Pasal 4 (1) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pabean, atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta badan usaha untuk menunjukkan bukti pemenuhan: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk memperoleh penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan impor Barang dan Bahan paling tinggi. jdih.kemenkeu.go.id - 8 - Pasal 5 ( 1) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), SKP memberikan respon kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan. (2) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan. (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan pemeriksaan terhadap latar belakang perusahaan dan penanggung jawab perusahaan. (4) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal waktu kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. (5) Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (6) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh anggota direksi perusahaan. (7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a tau ayat (2). (8) Dalam hal pemaparan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan pemaparan paling lama 3 (tiga) hari kerj a. (9) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. (10) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan: a. persetujuan dan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; atau jdih.kemenkeu.go.id - 9 - b. penolakan dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. (11) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung setelah pemaparan selesai dilakukan. (12) Apabila pada saat pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), badan usaha dan/atau salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya sedang menjalani proses peradilan seperti pidana perpajakan, kepabeanan, dan/ atau cukai, permohonan ditolak dan permohonan dapat diajukan kembali setelah mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan tetap. (13) Kegiatan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, pemeriksaan latar belakang perusahaan dan penanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta penilaian atas pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan melibatkan unit pengawasan. (14) Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat diberikan kepada badan usaha yang: a. pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; b. salah satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau c. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. Pasal 6 Perusahaan KITE Pengembalian wajib mendayagunakan: a. sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufd;dan b. closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e serta memiliki data rekaman closed circuit television (CCTV) paling sedikit 7 (tujuh) hari terakhir. Pasal 7 (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib memasang papan nama yang paling sedikit mencantumkan nama Perusahaan KITE Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian pada setiap lokasi pabrik, lokasi penyimpanan, dan lokasi kegiatan usaha. (2) Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sehingga dalam pencatatan dan/ atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pengembalian dan pemakaian Barang dan Bahan yang dapat ditelusuri (traceable) ke Hasil Produksi. f} jdih.kemenkeu.go.id -10 - (3) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan: a. laporan keuangan tahunan; b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian; c. capaian indikator kinerja utama (key performance indicator) yang telah ditargetkan; dan d. target indikator kinerja utama (key performance indicator) periode berikutnya, kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya. Pasal 8 (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan permohonan perubahan data kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri dimaksud. (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy). (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SKP. ( 4) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SKP, permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dapat disampaikan melalui media penyimpanan elektronik. (5) Dalam hal permohonan perubal1an data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya tidak dapat disampaikan melalui media penyimpanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan perubahan data beserta kelengkapannya disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (6) Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala. Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lapangan. (7) Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU memberikan persetujuan a.tau penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan perubahan data diterima secara lengkap, dalam hal permohonan perubahan data disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan a.tau analisa lebih lanjut; a.tau b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan data diterima secara lengkap, dalam hal: 1. permohonan perubahan data disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan a.tau analisis lebih lanjut; a.tau 2. permohonan perubahan data disampaikan secara tertulis. jdih.kemenkeu.go.id - 11 - (8) Terhadap permohonan perubahan data yang diberikan persetujuan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (9) Dalam hal terdapat perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan-pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU untuk dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian dimaksud. (10) Surat permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. BAB IV IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR, PENGOLAHAN, PERAKITAN, ATAU PEMASANGAN, SERTA SUBKONTRAK Bagian Kesatu Impor dan/atau Pemasukan Pasal 9 (1) Barang dan Bahan dapat diimpor dari: a. luar daerah pabean; atau b. Pusat Logistik Berikat. (2) Barang dan Bahan dapat dimasukkan dari: a. Gudang Berikat; b. Kawasan Berikat; c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; d. Kawasan Bebas; e. KEK; dan/atau f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Impor dan/atau pemasukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan impor. (4) Pemasukan Barang dan Bahan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemasukan dalam jdih.kemenkeu.go.id -12 - rangka impor untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. (5) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat diberikan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sesuai dengan jenis Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian pada pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan; c. membayar Bea Masuk dengan menggunakan akun pendapatan Bea Masuk untuk fasilitas KITE Pengembalian; dan d. membayar Bea Masuk Tambahan dengan menggunakan akun Bea Masuk Tambahan dalam hal terdapat Bea Masuk Tambahan yang dibayarkan. (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan yang terdapat pada pemberitahuan pabean impor dan/atau pernberitahuan pabean pemasukan, tidak diberikan fasilitas KITE Pengembalian. (7) Atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan barang yang menggunakan fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5), dilakukan pemeriksaan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. (8) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. (9) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pengembalian. (10) Temuan atas ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (11) Pemeriksaan kesesuaian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dilakukan berdasarkan pada jenis Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian saat pengajuan dokumen pabean impor. fl jdih.kemenkeu.go.id -13 - (12) Penelitian nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pa.bean pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pengembalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai nilai pa.bean. Bagian Kedua Jangka Waktu Realisasi Ekspor Pasal 10 (1) Perusahaan KITE Pengembalian diberikan jangka waktu: a. paling lama 12 (dua belas) bulan; a.tau b. lebih dari 12 (clua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pengembalian memiliki masa procluksi lebih clari 12 (clua belas) bulan, untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal penclaftaran pemberitahuan pa.bean impor clan/a.tau pemberitahuan pa.bean pemasukan. (2) Jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clapat cliberikan perpanjangan lebih clari 1 (satu) kali oleh Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU, clengan akumulasi jangka waktu perpanjangan paling lama 24 (clua puluh empat) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1). (3) Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clapat cliberikan clalam hal terclapat: a. penunclaan ekspor clari pembeli; b. pembatalan ekspor a.tau penggantian pembeli; c. sisa Ba.rang clan Bahan karena aclanya batasan minimal pembelian, sehingga belum clapat cliprocluksi sampai clengan jangka waktu realisasi ekspor berakhir; cl. konclisi kahar iforce majeure); clan/a.tau e. konclisi lain yang mengakibatkan cliperlukannya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor berclasarkan manajemen risiko clan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU. (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) cliajukan kepacla Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pen.eta.pan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebelum berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor. (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat (4) clisampaikan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepacla Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU. (6) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana climaksucl pacla ayat (4), Kepala Kantor Wilayah a.tau Kepala KPU clapat melakukan pemeriksaan fisik atas keberaclaan Ba.rang clan Bahan yang cliajukan perpanjangan berclasarkan manajemen risiko. f) jdih.kemenkeu.go.id -14 - (7) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor diterima secara lengkap, dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor disampaikan melalui SKP dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor diterima secara lengkap, dalam hal: 1. permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2. permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor disampaikan secara tertulis. (8) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Pembongkaran dan Penyimpanan Pasal 11 (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib membongkar dan menyimpan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi yang tercanturn dalam Kepu_tusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (3) Persetujuan pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan. (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (5) Atas permohonan 1zm pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan manajemen risiko. f/ jdih.kemenkeu.go.id -15 - (6) Kepala Kantor Wilayal1. atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan 1zm pernbongkaran da.n/atau penyimpanan di lokasi lain diterima secara lengkap, dalam hal permohonan izin pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain disampaikan melalui SKP dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan 1zm pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain diterima secara lengkap, dalam hal: 1. permohonan 1zm pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau 2. permohonan 1zm pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain disampaikan secara tertulis. (7) Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian ,vajib melakukan perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (8) Surat permohonan 1zm pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Keempat Pengolahan, Perakitan, atau Pemasangan Barang dan Bahan, serta Subkontrak Pasal 12 Barang dan Bahan wajib Diolal1., Dirakit, dan/ atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang bernilai tambah. Pasal 13 (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. jdih.kemenkeu.go.id -16 - (3) Atas pengeluaran Barang dan Bahan untuk subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke Perusahaan KITE Pengembalian berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengeluaran dan pemasukan kembali pekerjaan subkontrak menggunakan dokumen subkontrak KITE yang dilampiri dengan dokumen internal Perusahaan KITE Pengembalian; dan b. dicatat dalam sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory). (4) Atas pengeluaran Barang dan Bahan untuk subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke Perusahaan KITE Pengembalian, tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM. (5) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dengan ketentuan · Perusahaan KITE Pengembalian: a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat; b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator); c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau d. merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah, dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (6) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin subkontrak kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dilampiri dengan: a. paparan mengenai kapasitas produksi; dan b. perjanjian kerja sama subkontrak yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan yang dilakukan. (7) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit berupa: a. kontrak kegiatan subkontrak; dan b. izin usaha pengusaha subkontrak. jdih.kemenkeu.go.id -17 - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (9) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap, dalam hal permohonan izin disampaikan secara elektronik; atau b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap, dalam hal permohonan 1zm disampaikan secara tertulis atau dilakukan pemeriksaan lapangan. (10) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak. (11) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (12) Hasil kegiatan subkontrak dapat langsung dilakukan ekspor oleh Perusahaan KITE Pengembalian dari lokasi perusahaan penerima subkontrak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (13) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (14) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (15) Dokumen subkontrak KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan pengerjaan berupa pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, dengan persetujuan • Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. jdih.kemenkeu.go.id -18 - (2) Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis pekerjaan subkontrak tersebut: a. tidak dapat dikerj akan di dalam daerah pabean; atau b. tidak dapat memenuhi standar mutu apabila dikerjakan di dalam daerah pabean. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin subkontrak luar daerah pabean kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dengan menyampaikan informasi yang paling sedikit memuat keterangan: a. alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean; b. rincian jenis, jumlah, spesifi.kasi, identitas, clan perkiraan nilai barang yang akan disubkontrakkan; c. rincian jenis, jumlah, spesifi.kasi, identitas, clan perkiraan nilai barang hasil kegiatan subkontrak; d. pelabuhan tempat pelaksanaan ekspor; e. jenis kegiatan subkontrak; clan f. perkiraan jangka waktu pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean. (4) Permohonan 1zm subkontrak luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kontrak dengan subkontraktor di luar daerah pabean. (5) Permohonan 1zm subkontrak luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (6) Atas permohonan izin subkontrak luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan 1zm subkontrak luar daerah pabean diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan 1zm subkontrak luar daerah pabean diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis. (7) Kegiatan subkontrak di luar daerah pabean diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor dengan ketentuan sebagai berikut: a. kolom jenis ekspor diisi dengan jenis ekspor yang akan diimpor kembali; b. mencantumkan nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; clan c. dilampiri dengan surat persetujuan izin subkontrak luar daerah pabean. jdih.kemenkeu.go.id -19 - (8) Terhadap barang ekspor untuk subkontrak di luar daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi: a. penelitian dokumen; dan b. pemeriksaan fisik. (9) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan persetujuan pengeluaran at.as ha.rang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang ekspor. (10) Barang hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor kembali dengan ketentuan sebagai berikut: a. mendapat pembebasan Bea Masuk apabila Perusahaan KITE Pengembalian dapat membuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan b. atas bagian-bagian (parts) yang ditambahkan serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan clan asuransi dikenakan Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. (11) Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk kepada Menteri melalui Kepala. Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan Bea Masuk, dan dilampiri dengan: a. dokumen pabean ekspor; b. invoice yang mencantumkan harga bagian-bagian (parts) pengganti/yang ditambahkan dan/ atau biaya perbaikan/ pengerjaan; c. bill of lading, sea way bill, dan/atau air way bill pada saat ekspor dan impor; d. surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6); clan e. surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan bahwa barang yang akan diimpor merupakan barang hasil kegiatan subkontrak. (12) Permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (13) Atas permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean atau surat penolakan paling lambat: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk diterima secara lengkap, dalam hal jdih.kemenkeu.go.id -20 - permohonan pembebasan Bea Masuk disampaikan secara elektronik; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk diterima secara lengkap, dalam hal permohonan pembebasan Bea Masuk disampaikan secara tertulis. (14) Atas impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean yang diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diberitahukan dengan menggunakan jenis pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan jenis fasilitas impor untuk barang yang diimpor kembali dengan menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; b. melampirkan surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6); c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak. (15) Terhadap impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi: a. penelitian dokumen; dan b. pemeriksaan fisik. (16) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (15) menunjukkan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan, terhadap barang hasil subkontrak diperlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (17) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (15) menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/ atau jenis barang yang diberitahukan, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan. (18) Surat permohonan izin subkontrak di luar daerah pabean, disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (19) Surat permohonan pembebasan Bea Masuk atas hasil kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan oleh penenma subkontrak di luar daerah pabean, disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -21 - BABV EKSPOR Pasal 15 (1) Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, a tau Dipasang menjadi Hasil Produksi yang akan dimintakan pengembalian Bea Masuk, harus diekspor sebelum jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O berakhir. (2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara: a. ekspor langsung ke luar daerah pabean; dan/atau b. ekspor melalui Pusat Logistik Berikat. Pasal 16 (1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Perusahaan KITE Pengembalian wajib: a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pengembalian; dan b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, pada pemberitahuan pabean ekspor. (2) Pe:m.beritahuan pabean ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pengajuan permohonan pengembalian Bea Masuk. (3) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk sepanjang telah diterbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor. (4) Laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh SKP. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor, laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor tidak terbit, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor dengan menginput data pemberitahuan pabean ekspor dan mengunggah dokumen pendukung pada SKP. (6) Pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah hari ke-7 (tujuh) setelah tanggal perkiraan ekspor. (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. persetujuan pembetulan pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal dilakukan pembetulan pemberitahuan pabean ekspor; b. invoice; c. packing list; dan d. bill of lading, house bill of lading, dan/ atau air way bill. jdih.kemenkeu.go.id -22 - (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian terhadap pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian, diterbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor melalui SKP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap. (10) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian, pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan melalui SKP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap. Pasal 17 (1) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Perusahaan KITE Pengembalian wajib: a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan b. mencantumkan Perusahaan KITE Pengembalian sebagai eksportir pada pemberitahuan pabean ekspor. (2) Pemberitahuan pabean ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk. (3) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk dalam hal: a. Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor; dan b. laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor telah diterbitkan. (4) Laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh SKP. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor, laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor tidak terbit, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor dengan menginput data pemberitahuan pabean ekspor dan mengunggah dokumen pendukung pada SKP. (6) Pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah hari ke-7 (tujuh) setelah tanggal perkiraan ekspor. (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. salinan pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik Berikat; jdih.kemenkeu.go.id -23 - b. salinan dokumen pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan barang ekspor dan/atau transhipment; c. salinan nota pelayanan ekspor; d. invoice; e. packing list; dan f. bill oflading, house bill oflading, atau air way bill. (8) Terhadap pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian. (9) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian, diterbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor melalui SKP dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap. (10) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian, pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan melalui SKP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap. (11) Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor dan Pusat Logistik Berikat. BAB VI PENGEMBALIAN BEA MASUK Bagian Pertama Permohonan Pengembalian Bea Masuk Pasal 18 (1) Pengembalian Bea Masuk merupakan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, atau Dipasang menjadi Hasil Produksi dan diekspor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan sepanjang Hasil Produksi yang dimintakan pengembalian Bea Masuk yang secara nyata telah diekspor sebelum jangka waktu realisasi ekspor berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Pengembalian Bea Masuk diberikan sebesar Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terhadap Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang telah diekspor. Pasal 19 (1) Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan surat permohonan pengembalian Bea Masuk disertai laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan jdih.kemenkeu.go.id -24 - pengembalian Bea Masuk kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (9), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 17 ayat (9). (3) Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian Bea Masuk ditolak. (4) Surat permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. pimpinan Perusahaan KITE Pengembalian; atau b. pejabat yang diberikan kuasa oleh pimpinan Perusahaan KITE Pengembalian, dengan melampirkan surat kuasa. (5) Penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dapat diproses apabila telah mendapatkan register. (6) Surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 20 (1) Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. Hasil Produksi serta pemakaian Barang dan Bahan (konversi); dan b. sisa proses produksi (scrap/waste). (2) Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harm~ memenuhi ketentuan: a. kebenaran impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau ayat (2); b. kebenaran realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan c. Hasil Produksi memiliki nilai tambah. (3) Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data pada: a. pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean pemasukan yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai; dan b. pemberitahuan pabean ekspor berupa: jdih.kemenkeu.go.id -25 - 1. pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau 2. pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik · Berikat yang dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan barang ekspor dan/atau transhipment, yang telah diterbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian Bea Masuk dan laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan melalui SKP. (2) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SKP, permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beserta kelengkapannya dapat disampaikan melalui media pe·nyimpanan elektronik. (3) Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk tidak dapat disampaikan melalui media penyimpanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian Bea Masuk beserta kelengkapannya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (4) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP melakukan validasi terhadap kebenaran: a. impor dan/atau pemasukan; dan b. transaksi ekspor. (5) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian melakukan validasi terhadap kebenaran: a. impor dan/atau pemasukan; dan b. transaksi ekspor. (6) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) menunjukkan kesesuaian, permohonan pengembalian Bea Masuk diberikan register. (7) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) menunjukkan adanya ketidaksesuaian, permohonan dikembalikan disertai dengan alasan. (8) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang telah mendapatkan register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian terhadap: a. pemenuhan jangka waktu realisasi ekspor; b. nilai tambah atas Hasil Produksi dengan membandingkan nilai ekspor Hasil Produksi dan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan; dan f/ jdih.kemenkeu.go.id -26 - c. hal lain yang diperlukan penelitian berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperlukan informasi lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta konfirmasi atau data pendukung kepada Perusahaan KITE Pengembalian. (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap nilai tambal~ sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, nilai ekspor Hasil Produksi lebih kecil dibandingkan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meminta bukti berupa data pendukung yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor. (11) Perusahaan KITE Pengembalian harus memberikan konfirmasi atau data pendukung yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dan/atau perbaikan data paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan. (12) Terhadap konfirmasi atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan: a. penelitian; dan/atau b. monitoring dan/atau evaluasi dalam hal diperlukan. (13) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12), ditemukan nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan seperti penggantian Barang dan Bahan dengan barang lain, Barang dan Bahan yang diajukan dalam permohonan pengembalian Bea Masuk ditolak. (14) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak menyampaikan konfirmasi atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penelitian tetap dilakukan berdasarkan data permohonan pengembalian Bea Masuk yang tersedia. Pasal 22 (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian memberikan keputusan atas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6). (2) Keputusan atas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menyetujui seluruhnya; b. menyetujui sebagian; atau c. menolak seluruhnya. () jdih.kemenkeu.go.id -27 - (3) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang disetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian: a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan; dan b. menerbitkan SKP-FPBM atas nama Menteri. (4) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian: a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan atas saldo Barang dan Bahan yang disetujui; b. menerbitkan SKP-FPBM atas nama Menteri terhadap Barang dan Bahan yang disetujui; dan c. menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri disertai alasan terhadap Barang dan Bahan yang ditolak. (5) Penyesuaian saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a berdasarkan pemakaian Barang dan Bahan termasuk sisa proses produksinya. (6) Terhadap Barang dan Bahan yang Hasil Produksinya diekspor melebihi jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak dapat diberikan pengembalian Bea Masuk. (7) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak seluruh permohonan pengembaliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan surat penolakan atas nama Menteri disertai alasan penolakan. (8) SKP-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau ayat (4) huruf b digunakan sebagai dasar penerbitan SPMK-FPBM. (9) Terhadap permohonan pengembalian Bea Masuk yang telah disetujui dan telah dibayar, apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa tidak terdapat realisasi ekspor atau tidak terdapat Devisa Hasil Ekspor karena tidak ada transaksi ekspor, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi: a. Bea Masuk; dan b. Bea Masuk Tambahan, dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan, yang telah dikembalikan. (10) Dalam hal di kemudian hari berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, dan/ atau audit kepabeanan, ditemukan Barang dan Bahan yang telah diberikan pengembalian Bea Masuk namun tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi: a. Bea Masuk; dan b. Bea Masuk Tambahan, dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan, yang telah dikembalikan. jdih.kemenkeu.go.id -28 - (11) Kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10), dilaksanakan dengan mekanisme penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan di bidang kepabeanan dan mekanisme penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan. (12) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak permohonan pengembaliannya karena nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan berdasarkan hasil penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (13), permohonan pengembalian Bea Masuk tidak dapat diajukan kembali. (13) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak permohonan pengembaliannya selain disebabkan nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (12), permohonan pengembalian Bea Masuk dapat diajukan kembali sepanjang jangka waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum berakhir. Pasal 23 (1) Lembar asli SKP-FPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b atau ayat (4) huruf b disampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan salinannya disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; b. Direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas menangani penerimaan, evaluasi implementasi penerimaan, dan penagihan; c. Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor atau pemasukan; dan d. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan SKP-FPBM. (2) Penyampaian salinan SKP-FPBM kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk diajukan secara bersama pada saat pengajuan SPMK-FPBM. Bagian Ketiga Permohonan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk Pasal 24 (1) Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk ke KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor berdasarkan SKP-FPBM sebagaimana jdih.kemenkeu.go.id -29 - dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b atau ayat (4) hurufb. (2) Permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. pimpinan Perusahaan KITE Pengembalian; atau b. pejabat yang diberikan kuasa oleh p1mpman Perusahaan KITE Pengembalian, dengan melampirkan surat kuasa. (3) Permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) SKP-FPBM. (4) Permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. asli SKP-FPBM yang diterima oleh Perusahaan KITE Pen.gem balian; b. surat pernyataan bahwa Bea Masuk yang dimintakan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian Bea Masuk sebelumnya; dan c. surat keterangan dari bank yang menyatakan bahwa rekening penerima. pengembalian masih aktif, dalam hal rekening belum terdaftar dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. (5) Permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik. (6) Dalam hal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor. (7) Surat permohonan pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalarn Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 25 (1) Kepala Kantor Pabean atau KPU melakukan penelitian formil dan materiil berdasarkan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap: a. kesesuaian format dan pengisian surat permohonan; dan b. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). (3) Berdasarkan hasil penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk: a. diberikan tanda terima, dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau b. dikembalikan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada jdih.kemenkeu.go.id -30 - ayat (2) dan dapat diajukan kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan. (4) Penelitian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: · a. penelitian terhadap database pengembalian untuk mengetahui bahwa Bea Masuk yang dimintakan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian Bea Masuk sebelumnya; b. kebenaran dan kesesuaian data antara SKP-FPBM yang dilampirkan dengan salinan SKP-FPBM yang diterima oleh KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dan/atau data SKP-FPBM pada SKP; c. kesesuaian data pada rekening penerimaan pengembalian; dan d. Tunggakan Utang Perusahaan KITE Pengembalian. (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan KITE Pengembalian memiliki Tunggakan Utang: a. pembayaran pengembalian Bea Masuk tidak dapat diproses sebelum Perusahaan KITE Pengembalian menyelesaikan Tunggakan Utang; dan b. Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan. (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) menunjukkan adanya kesesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap. (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean meminta konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputus~ Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap. (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan konfirmasi diterima secara lengkap. (9) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan adanya kesesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jawaban konfirmasi diterima secara lengkap. (10) Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan adanya ketidaksesuaian, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan paling lambat 3 (tiga) hari jdih.kemenkeu.go.id -31 - kerja terhitung sejak tanggaljawaban konfirmasi diterima secara lengkap. Pasal 26 (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) atau ayat (9), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan SPMK-FPBM paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan. (2) SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan: a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; b. lembar ke-3 untuk Perusahaan KITE Pengembalian; c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan SKP-FPBM; dan d. lembar ke-5 sebagai arsip pada KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan SPMK-FPBM. (3) Lembar ke-1 dan ke-2 SPMK-FPBM sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf a, clisampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara langsung oleh KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan SPMK-FPBM paling lambat 2 (clua) hari kerja sejak tanggal SPMK- FPBM cliterbitkan. (4) Berclasarkan SPMK-FPBM sebagaimana climaksucl pacla ayat (3), Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang- unclangan. Pasal 27 (1) Penanclatangan SKP-FPBM clan SPMK-FPBM ticlak boleh clirangkap oleh 1 (satu) orang Pejabat Bea clan Cukai. (2) Spesimen tancla tangan Pejabat Bea dan Cukai penanclatangan SKP-FPBM · dan SPMK-FPBM clisampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap tahunnya atau setiap terdapat perubahan Pejabat Bea clan Cukai yang menanclatangani SKP-FPBM clan/atau SPMK-FPBM. BAB VII MONITORING, EVALUASI, AUDIT DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Monitoring dan/ atau Evaluasi Pasal 28 (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian clan/atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian, melakukan monitoring clan/ atau evaluasi terhaclap pemberian fasilitas KITE Pengembalian secara periodik. jdih.kemenkeu.go.id -32 ·- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Pen1sahaan KITE Pengembalian dan/atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian, dapat melakukan monitoring secara khusus dengan tujuan tertentu terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan manajemen risiko, selain kegiatan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk evaluasi kebijakan fasilitas KITE Pengembalian, Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai dapat melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian. (4) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian: a. tidak bersedia untuk dilakukan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan/atau b. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data sebagaimana dimaksud pad.a ayat (5), fasilitas KITE Pengembalian dibekukan. (6) Hasil monitoring dan/ atau evaluasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): a. disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/atau unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal; b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/atau pencabutan fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau c. digunakan sebagai dasar penetapan pejabat untuk melakukan penagihan Bea Masuk yang telah dikembalikan atas Barang dan Bahan yang tidak memenuhi ketentuan fasilitas KITE Pengembalian. (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan kegiatan monitoring mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. (9) Kegiatan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenru monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. jdih.kemenkeu.go.id · -33 - Bagian Kedua Audit Kepabeanan Pasal 29 (1) Untuk menguji kepatuhan Perusahaan KITE Pengembalian atas ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan audit kepabeanan. (2) Pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penelusuran Barang dan Bahan ke perusahaan penerima subkontrak. (3) Pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pemenuhan prosedur ekspor dan realisasi ekspor dalam hal sudah dilakukan ekspor; dan b. pemakaian jumlah Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk. (4) Hasil audit kepabeanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (5) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit harus memuat rincian mengenai Barang dan Bahan yang telah dilakukan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan yang digunakan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Barang dan Bahan yang diberikan pengembalian Bea Masuk tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi: a. Bea Masuk; dan b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan, yang telah dikembalikan. (7) Terhadap hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diserahkan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan. (8) Pelaksanaan audit kepabeanan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 30 (1) Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pengembalian dilakukan oleh: jdih.kemenkeu.go.id -34 - a. Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan b. Kantor Wilayah dan Kantor Pabean, atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengerribalian. (2) Untuk keperluan pengawasan fasilitas KITE Pengembalian, Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian. (3) Pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. BAB VIII PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN Bagian Kesatu Pembekuan Pasal 31 (1) Fasilitas / KITE Pengembalian dibekukan apabila Perusahaan KITE Pengembalian: a. ditemukan data yang tidak sesuai dengan data pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; b. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; · c. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; d. tidak bersedia untuk dilakukan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), (2), dan ayat (3); e. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4); f. tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1); g. tidak melakukan penatausahaan Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); h. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); jdih.kemenkeu.go.id 6 - 35 - i. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; J. tidak mendayagunakan closed drcuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal hurufb; k. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, k~pabeanan, dan/ atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/ a tau 1. Perusahaan KITE Pengembalian berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui. (2) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan tidak diberikan fasilitas KITE Pengembalian sejak tanggal pembekuan. (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak Perusahaan KITE Pengembalian untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain dan kewajiban sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. Pasal 32 (1) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data secara lengkap, dan telah diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (2) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberlakukan kembali setelah waktu pembekuan berakhir. (3) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah dilakukan monitoring dan/ atau evaluasi atau menyerahkan surat pernyataan bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi. (4) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4); (5) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). jdih.kemenkeu.go.id -36 - (6) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (7) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (8) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. (9) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mendayagunakan closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. (10) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bagian Kedua Pencabutan Pasal 33 (1) Fasilitas KITE Pengembalian dicabut dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian: a. tidak melakukan kegiatan ekspor Hasil Produksi dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian: 1. dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengembalian terakhir, dalam hal tidak terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor; atau 2. dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengembalian terakhir, dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor. b. tidak mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a; c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi; jdih.kemenkeu.go.id -37 - d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah permohonan pengembalian Bea Masuk mendapatkan keputusan pengembalian Bea Masuk; f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; g. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; h. direkomendasikan untuk dicabut berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, clan/ atau audit karena tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan/atau i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian. (2) Dalam proses pencabutan fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian dapat: a. terlebih dahulu dilakukan monitoring dan/ atau evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; atau b. dilal{ukan audit kepabeanan. (3) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. permohonan pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan fasilitas KITE Pengembalian, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian atas permohonan pengembalian Bea Masuk; dan b. tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk. (4) Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dicabut, badan usaha wajib melunasi seluruh pungutan negara untuk impor yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. BAB IX PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT Pasal 34 (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian akan berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah a tau Kepala KPU. jdih.kemenkeu.go.id -38 - (2) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui,- Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian membekukan fasilitas KITE Pengembalian. (3) Atas Barang dan Bahan yang telah diekspor sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk sepanjang jangka waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum berakhir. (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, dalam hal seluruh permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapatkan keputusan. (5) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan KITE Pengembalian dapat diperhitungkan dalam- penentuan batas penjualan Hasil Produksi dart Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. BABX IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI Pasal 35 (1) Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali karena alasan tertentu dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Impor kembali atas Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas Hasil Produksi yang sebelumnya diekspor yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempumaan apapun. (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. diimpor kembali untuk diperbaiki (rework); b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau c. terjadi kondisi kahar (force mqjeure) di negara tujuan ekspor. (4) Hasil Produksi yang diekspor dapat diajukan untuk diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor. (5) Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. jdih.kemenkeu.go.id -39 - Pasal 36 (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. alasan dilakukannya impor kembali Hasil Produksi disertai bukti pendukung; b. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Hasil Produksi yang diimpor kembali; c. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Barang dan Bahan yang diolah menjadi Hasil Produksi yang diimpor kembali; d. pemberitahuan pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diimpor kembali; dan e. pemberitahuan pabea.11 impor atas Barang dan Bahan yang diolah menjadi Hasil Produksi yang diimpor kembali. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama: a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan: a. Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan belum disetujui; atau b. surat persetujuan impor kembali, dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan telah disetujui. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. (7) Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, waktu penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk diperpanjang paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) ditambah 60 (enam puluh) hari. jdih.kemenkeu.go.id -40 - (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 37 (1) Terhadap Hasil Produksi yang akan dilakukan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang permohonan pengembalian Bea Masuknya telah disetujui, pada saat impor kembali Hasil Produksi berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan KITE Pengembalian wajib: 1. menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali; clan 2. melampirkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b; b. dilakukan pemeriksaan pabean; dan c. 1mpor kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. (2) Terhadap Hasil Produksi yang akan dilakukan impor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang permohonan pengembalian Bea Masuknya belum disetujui, pada saat impor kembali Hasil Produksi berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor; b. Perusahaan KITE Pengembalian wajib melampirkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a; c. dilakukan pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik; dan d. impor kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pasal 38 (1) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) atas Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan mengenai ekspor. (2) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor dengan jenis reekspor dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian. Pasal 39 (1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) disertai dengan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah atau jdih.kemenkeu.go.id -41 - Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu ekspor kembali. (2) Atas laporan realisasi ekspor yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap. (3) Laporan realisasi ekspor disetujui apabila dapat dibuktikan bahwa barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali. (4) Dalam hal laporan realisasi ekspor disetujui, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jaminan dikembalikan, dalam hal barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat (1); atau b. persetujuan tersebut menjadi dasar dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk, dalam hal barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (5) Dalam hal laporan realisasi ekspor ditolak, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 ayat (1); atau b. penolakan tersebut menjadi dasar dalam penelitian permohonan pengembalian Bea Masuk, dalam hal barang yang diekspor kembali merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (6) Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak melakukan ekspor kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) atau tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila permohonan pengembalian Bea Masuk atas Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) telah disetujui, Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi Bea Masuk, dan pajak dalam rangka impor yang terutang; a tau b. apabila permohonan pengembalian Bea Masuk atas Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) belum disetujui, permohonan pengembalian Bea Masuk yang diajukan ditolak. jdih.kemenkeu.go.id -42 - (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pajak dalam rangka impor berupa PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a, tidak dapat dikreditkan. (9) Laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 40 (1) Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk setelah ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) atas Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang belum diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk. (2) Permohonan pengembalian Bea Masuk diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa: a. · pemberitahuan pabean impor kembali Hasil Produksi; b. pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi; dan c. surat persetujuan atau penolakan atas laporan realisasi ekspor kembali Hasil Produksi. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 (1) Impor Barang dan Bahan berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai. (2) Ekspor Hasil Produksi yang dikenakan bea keluar, dilaksanakan se:::;uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan bea keluar. Pasal 42 Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 43 Perusahaan KITE Pengembalian dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pengembalian. jdih.kemenkeu.go.id -43 - Pasal44 (1) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan menggunakan SKP. (2) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau tidak berfungsi berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilaksanakan secara manual. Pasal 45 Pemasukan Barang dan Bahan dari Kawasan Bebas, KEK, dan/ atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dilaksanakan setelah SKP terkait kegiatan tersebut telah terhubung dengan SKP fasilitas KITE Pengembalian. Pasal 46 (1) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian. (2) Direktur Jenderal dapat menentukan Kantor Wilayah atau KPU lain untuk melakukan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pengembalian. Pasal 47 Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan KITE Pengembalian ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 1. terhadap Perusahaan KITE Pengembalian yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1670), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. tetap diberikan fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan Peraturan Menteri ini; b. sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki harus sudah dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara daring (online) paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 belum terpenuhi, Perusahaan KITE Pengembalian dibekukan sampai dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara daring (online); dan jdih.kemenkeu.go.id -44 - d. harus memiliki closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan mendayagunakan closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; 2. jangka waktu pelaksanaan ketentuan terkait permohonan pengembalian Bea Masuk meliputi penyampaian, pemeriksaan, dan penetapan keputusan atas permohonan pengembalian Bea Masuk Perusahaan KITE Pengembalian pada: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di luar Pulau Jawa; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta; c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY; dan d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1670), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 3. dalam hal sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka online single submission belum tersedia, kegiatan pengajuan permohonan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan menggunakan sistem Indonesia National Single Window. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal49 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1670); dan b. ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 1 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Kemudahan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 415), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022. jdih.kemenkeu.go.id -45 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 -Oktober 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1076 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum ~==~J.J .b. ·an Administrasi Kementerian jdih.kemenkeu.go.id -46 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.04/2022 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran - Dokumen Persyaratan -Daftar isian permohonan Hal Permohonan Penetapan Fasilitas KITE Pengembalian Yth. Kepala ...... (3) ...... . c.q. Kepala ..... (4) .... . Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas lmpor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pengembalian dalam bentuk soft copy. Terkait permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; b. kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (IT Inventory) dan closed drcuit television (CCTV) sesuai ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat J enderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak; c. perusahaan PT ........ (5) ........ : 1. tidak pernah melakukan tindalt pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana; 2. tidak ada 1 (satu) atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisaris yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana; 3. tidak mengalami pailit atau dipailitkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai penetapan pailit; dan/atau 4. tidak sedang dalam proses sengketa hukum. d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dicabut Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai fasilitas KITE Pengembalian jika di kemudian hari dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. fl jdih.kemenkeu.go.id -47 - Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut: Nama : .......... (6) ......... . Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)** : .......... (7) ......... . Surat Tugas/Surat Kuasa No. : .......... (8) ......... . Telepon : ··········(9)......... . Email : .......... (10) ......... . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlampir bersama ini kami sampaikan pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: ***) Pas FotoWama Pas Foti:>Wama Paa F1Ptc;>Wama PQ FQtoWw:na Uk:Umn 4 x. 6 Ukunut 4 :c: 6 Ukuran4x6 'Ukuran 4x6 NaJUa : ····~ .No. ldentita$! ...... NPWP NPWP ~ .... . NP\VP : .... , Alamat ., '"·• Alamat i ..... ~t : ,.. ., Alamat : ... .. Jabatan:: .... . Jaba.tan: ..m Jabatan: .... , Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ****) I Stempel I ........... (11) ............. . *) Diisi tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang diajukan. **) Coret yang tidak perlu. ***) Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto pegawai pengurus permohonan. ****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalarn akta pendirian badan usaha atau perubahannya. jdih.kemenkeu.go.id -48 - DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 1. Nama Badan Usaha 2. Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Nomor Induk Berusaha 4. Alamat kantor 5. Nomor Telepon Kantor 6. Nomor Faximile Kantor 7. Email Kantor 8. Data Penanggung Jawab Kartu Nomor Kartu Nomor No. Nama Jabatan Email Identitas Identitas telepon/HP a. b. c. I I I I 9. Kemudahan dan Fasilitas Kepabeanan Yang Telah Digunakan: Nomor dan Tanggal No. Jenis Fasilitas Lokasi Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas 10. Asal Perolehan Barang Dan Bahan a. Impor KITE±(..........%) b. Impor Umum ± (..........%) c. Lokal ± (..........%) 11. Tujuan Penjualan Hasil Produksi a. Ekspor .± (..........%) b. Lokal ± (..........%) c. KITE±(..........%) d. Kawasan Berikat ± (..........%) 12. Nilai Investasi Awal Berdiri Saat Ini 13. Jumlah Tenaga Kerja 14. Data Keuangan 2 (dua) tahun terakhir Data Keuangan Tahun ...... Tahun ...... 15. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator,: I No. I Indikator Target a. PPh Badan b. Devisa Ekspor c. dan sebagainya 16. Waktu Kesiapan Dilakukan Pemeriksaan Lokasi: ....................................... . jdih.kemenkeu.go.id -49 - II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 1. Tempat Pengolahan/Pabrik: Status Bukti Kepemilikan Berakhir Luas No. Alamat Kepemilikan/ Mulai Sampai · (m2) Penguasaan Jenis I Nomor ITanggal Dengan I I I I I 2. Tempat Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan: Status Bukti Kepemilikan Berakhir Luas No. Alamat Kepemilikan / Mulai Sampai (m2) Penguasaan Jenis Nomor I Tanggal Dengan I I I I I I III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 1. Perizinan Usaha di Bidang Industri a. Instansi Penerbit IUI b. Nomor IUI c. Tanggal IUI d. Bidang Usaha Industri 2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha INo. I Uraian Barang Satuan Kapasitas per Tahun 3. Barang dan Bahan I No. HS Uraian Barang Satuan I a. b. I c. I 4. Hasil Produksi Masa HS Uraian Barang Satuan Produksi 5. Penerima subkontrak **) Tahapan Nomor dan Nama Nomor dan Kegiatan No. Penerima NPWP Tanggal Izin Tanggal Alamat Produksi yang Usaha Subkontrak Kontrak Disubkontrakkan f) jdih.kemenkeu.go.id --50 - 6. J angka Waktu Realisasi Ekspor KITE Pengembalian ...................................... .. **) dalam hal proses produksi akan disubkontrakkan Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) f) jdih.kemenkeu.go.id - 51 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) diisi nomor surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai /Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan. KITE Pengembalian. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan pemohon diisi nama pegawai badan usaha yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi nomor identitas pegawai badan usaha yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi nomor surat tugas atau surat kuasa. diisi nomor telepon perusahaan dan pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi alamat email perusahaan dan pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi tanda tangan, nama pimpinan atau direksi perusahaan, dan dibubuhi stempel perusahaan. jdih.kemenkeu.go.id -52 - PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 1. Diisi dengan narna badan usaha. 2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha. 3. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha. 4. Diisi dengan alarnat kantor badan usaha. 5. Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha. 6. Diisi dengan nomor faximile kantor badan usaha. 7. Diisi dengan alarnat email kantor badan usaha. 8. Diisi dengan data penanggungjawab perusahaan, berupa: a. Narna; b. Jabatan; c. Kartu identitas; d. Nomor kartu identitas; e. Nomor telepon/HP; dan f. Email. 9. Diisi dengan informasi mengenai kemudahan dan fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa: a. Jenis kemudahan dan fasilitas; b. Nomor dan tanggal surat keputusan kemudahan dan fasilitas; dan c. Lokasi. Contoh Kawasan Berikat, Authorized Economic Operator, Mitra Utama Kepabeanan, Gudang Berikat, dan sebagainya. (selain fasilitas KITE Pengembalian). 10. Diisi dengan data persentase asal perolehan barang dan bahan: a. Impor yang akan menggunakan fasilitas KITE b. Impor umum (tidak menggunakan fasilitas KITE) c. Lokal 11. Diisi dengan data persentase tujuan penjualan hasil produksi ke: a. Ekspor b. Lokal c. KITE d. Kawasan Berikat 12. Diisi dengan nilai investasi/modal usaha pada saat awal perusahaan berdiri dan saat ini. 13. Diisi dengan jumlah tenaga kerj a badan usaha. 14. Diisi dengan data keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, berupa: a. Aset Lancar; b. Total Aset; c. Utang Lancar; d. Total Utang; e. Modal; f. Laba/Rugi Bersih. 15. Diisi dengan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian, paling kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target PPh Badan. Indikator lain yang bisa ditarnbahkan untuk diisi seperti nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. 16. Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi. jdih.kemenkeu.go.id -53 - II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa: a. Alamat; b. Luas, dalam satuan meter persegi; c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa; d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya walctu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi.. diisi dalam hal bukan hak milik. 2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa: a. Alamat; b. Luas, dalam satuan meter persegi; c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa; d. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi; e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; f. Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 1. Diisi dengan data perizinan usaha di bidang industri berupa: a. instansi penerbit; b. nomor; c. tanggal; d. bidang usaha industri. 2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai perizinan usaha di bidang industri, yang terdiri dari data berupa: a. uraian hasil produksi; b. jenis satuan; dan c. kapasitas produksi per tahun sesuai perizinan usaha di bidang industri. 3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari data berupa: a. Harmonized System Code (kode HS) barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS); b. uraian barang dan bahan, paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS); dan c. jenis satuan. 4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data berupa: a. Harmonized System Code (kode HS) hasil produksi, sekurang- kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS); b. uraian hasil produksi, paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS); c. jenis satuan; dan jdih.kemenkeu.go.id -54 - d. masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari. 5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang clan bal'lan asal fasilitas KITE, terdiri dari: a. nama penerima subkontrak; b. NPWP penerima subkontrak; c. Nomor Izin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya; d. Nomor clan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima subkontrak; e. alamat penerima subkontrak; f. tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir. 6. Diisi dengan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan bulan. jdih.kemenkeu.go.id -55 - B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : .......... (1) ......... . Tanggal .......... (2) ....... . Lampiran : -Dokumen Persyaratan -Daftar isian permohonan Hal : Permohonan Perubahan Data Keputusan Menteri Keuangan Nomor ........ (3) ........ . Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia up Kepala Kantor ..........(4) ......... . .......... (5) ......... . Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (3) ........ . Adapun perubahan data yang dimohonkan adalah sebagai berikut: a. . ......... (6) ......... . b. c. dst. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pengembalian***) dalam bentuk soft copy. Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: a. dokumen untuk melengkapi permohonan perubahan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia apabila Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai fasilitas KITE Pengembalian dicabut jika di kemudian hari dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan pegawai sebagai berikut: Nama : ..........(7)......... . Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)** : ..........(8) ......... . Surat Tugas/Surat Kuasa No. : ..........(9) ......... . Telepon : .......... (10) ......... . Email : .......... (11) ......... . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlampir bersama ini kami sampaikan pas foto penanggung j awab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: ***) Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) IStempel I ............ (12) ........... . *) Diisi tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang diajukan. **) Caret yang tidak perlu. ***) Format Daftar Isian sesuai dengan lampiran huruf A ****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya. jdih.kemenkeu.go.id - 56 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) diisi nomor surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai. Perusahaan KITE Pengembalian. diisi data yang diajukan perubahan data. diisi nama pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi nomor identitas pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi nomor surat tugas atau surat kuasa. diisi nomor telepon perusahaan dan pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi alamat email perusahaan dan pegawai yang ditugaskan untuk pengurusan permohonan perubahan data. diisi tanda tangan, nama pimpinan atau direksi perusahaan, dan dibubuhi stempel perusahaan. jdih.kemenkeu.go.id -57 - C. CONTOH. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR KITE PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ........ .. Lampiran: .......... (3) .......... Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor KITE Pengembalian Yth. Kepala .......... (4) ........ .. ..........(5) ........ .. Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari: Nama Perusahaan KITE Pengembalian : .................... (6) .................... NPWP : .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .................... (8) ................... . Alamat : .................... (9) ................... . Telepon/Faximile : ................... (10) ................... . dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian selama .......... (11) .......... bulan, terhadap BC 2.0 / BC 2.5 / BC 2.8 / PPFTZ 01 / .......... (12) .......... nomor .......... (13) .......... tanggal .......... (14).......... karena alas~ ......... (15) ........... . Terlampir Bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa: 1. pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan yang dimohonkan perpanjangan; dan 2. bukti pendukung berupa: a. . ......... (16) .......... ; b. ........................., C. dst Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : ..........(17) ........ .. Jabatan : .......... (18) ........ .. *) pilih sesuai dengan permohonan jdih.kemenkeu.go.id -58 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat perusahaan. diisi nomor telepon dan faksimil perusahaan. diisi lamanya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian. pilih salah satu jenis pemberitahuan pabean impor yang diajukan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian. diisi nomor pemberitahuan pabean impor. diisi tanggal pemberitahuan pabean impor. diisi alasan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian. diisi bukti pendukung. diisi nama lengkap yang menandatangani surat diisi jabatan yang menandatangani surat. jdih.kemenkeu.go.id -59 - D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENYIMPANAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI LAIN SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran : .......... (3) .......... Hal : Permohonan Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian Yth. Kepala .......... (4) ........ .. .......... (5) ......... . Bersama ini disampaikan bahwa kami: Nama Perusahaan : .................... (6) .................. .. Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .................... (7) ................... . mengajukan permohonan untuk melakukan 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (7) .......... , yaitu: 1. lokasi pembongkaran/penyimpanan .................... (8) .................. .. 2. alamat lokasi pembongkaran/penyimpanan .................... (9) .................. .. 3. jenis barang yang dibongkar/disimpan .................... (10) .................. .. 4. jumlah barang yang dibongkar/disimpan .................... (11) ................... . 5. dokumen pabean dan packing list ....................(12) .................. .. 6. perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penyimpanan ....................(13) .................... Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) (Penanggung J awab) Nama : .......... (14) ......... . Jabatan : .......... (15) ......... . jdih.kemenkeu.go.id - 60 - Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) PETUNJUK PENGISIAN diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisijumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama lokasi pembongkaran atau penyimpanan seperti nama perusahaan pergudangan, nama komplek pergudangan, atau nama tempat penyimpanan. diisi alamat lengkap tempat pembongkaran/penyimpanan. diisi jenis dan uraian lengkap barang yang akan dibongkar/ disimpan. diisi jumlah barang yang akan dibongkar/ disimpan. diisi nomor dan tanggal dokumen pabean serta packing list. diisi perkiraan tanggal pembongkaran/ penyimpanan. diisi nama lengkap yang menandatangani surat permohonan. diisi jabatan yang menandatangani surat permohonan. jdih.kemenkeu.go.id -61 - E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, ATAU PEMASANGAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor ..........(1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran Paparan mengenai kapasitas produksi, order terkait kuantitas, dan termin waktu penyelesaian -Perjanjian Kerja Sama Subkontrak Hal Permohonan Izin Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan, Perakitan, atau Pemasangan Yth. Kepala .......... (3) ........ .. .......... (4) ......... . Bersama ini disampaikan bahwa kami: Perusal1.aan KITE Pengembalian : ....................(5) .................. .. Nomor Keputusan Menteri Keuangan : ....................(6) ................... . mengajukan permohonan izin subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut. 1. Penerima Subkontrak .................... (7) ................... .. 2. Alamat Penerima Subkontrak .................... (8) ................... .. 3. Nomor dan tanggal kontrak/Perjanjian Subkontrak ....................(9) .................... . 4. NPWP Penerima Subkontrak ....................(10) .................... 5. Nomor Izin Usaha Penerima Subkontrak/ Dokumen Sejenis .................... (11) ................... . 6. Kapasitas Produksi Perusahaan KITE .................... (12) ................... . 7. Kapasitas Terpakai Perusahaan KITE .....................(13) .................... . Barang dan Bahan Hasil Produksi Subkontrak Waktu Penyelesaian No. yang akan di Subkontrakkan Uraian Satuan Jumlah Uraian Satuan Jumlah 1. ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ... (18) ... . .. (19) ... ... (20) ... 2. 3. dst Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : .......... (21) ........ .. Jabatan: .......... (22) ......... . jdih.kemenkeu.go.id -62 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) diisi nomor surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jencleral Bea clan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jencleral Bea clan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea clan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. cliisi nama perusahaan diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama penerima subkontrak. cliisi alamat penerima subkontrak. cliisi nomor clan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak. cliisi NPWP penerima subkontrak. diisi nomor izin usaha atau clokumen sejenisnya yang dimiliki penerima subkontrak. cliisi kapasitas produksi perusahaan KITE Pengembalian. cliisi kapasitas procluksi perusahaan KITE Pengembalian yang terpakai. diisi uraian Barang clan Bahan yang akan clisubkontrakkan. cliisi satuan Barang clan Bahan yang akan clisubkontrakkan. cliisi jumlah Barang clan Bahan yang akan disubkontrakkan. diisi uraian Hasil Procluksi yang clihasilkan oleh penerima subkontrak. cliisi satuan Hasil Produksi yang clihasilkan oleh penerima subkontrak. cliisi jumlah Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak. diisi termin waktu penyelesaian hasil produksi. cliisi nama lengkap penanggungjawab perusahaan. diisi jabatan penanggung jawab perusahaan. jdih.kemenkeu.go.id -63 - F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG BELUM TERDAFTAR DALAM KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ........ .. Lampiran .......... (3) ......... . Hal Permohonan Subkontrak Sebagian Kegiatan Pengolahan, Perakitan, atau pemasangan pada penerima subkontrak yang Belum Terdaftar Dalam Data Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (4) ......... . Yth. Kepala .......... (5) .......... .......... (6) ......... . Bersama ini disampaikan bahwa kami: Perusahaan KITE Pengembalian : .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan : ....................(4) ................... . mengajukan permohonan izin subkontrak sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan pada penerima subkontrak yang belum terdaftar dalam data Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian Nomor .......... (4) .......... , dengan data sebagai berikut: 1. Penerima Subkontrak : ....................(8) ................... . 2. Alamat Penerima Subkontrak : ····················(9)................... . 3. NPWP Penerima Subkontrak : ................... (10) .................... 4. Nomor dan Tanggal Kontrak/Perjanjian Subkontrak : ................... (11) ................... . 5. Nomor Izin Usaha Penerima Subkontrak : ................... (12) ................... . Barang dan Bahan atau Barang WIP Jenis Hasil Produksi Subkontrak Waktu No. yang akan di subkontrakkan Kegiatan Penyelesaian Subkontrak Uraian Satuan Jumlah Uraian Satuan Jumlah 1. ... (13) ... ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ...(18) ... ...(19) ... ...(20) ... 2. 3. dst. Kami menyatakan bahwa subkontrak sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali serta tidak dilakukan secara tetap dan berulang. Kami akan mengajukan perubahan data Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (4) .......... terkait kegiatan subkontrak tersebut apabila kami melakukan kegiatan tersebut secara tetap dan berulang. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) (Penanggung Jawab) Nama : .......... (21) ........ .. Jabatan: .......... (22) ........ .. jdih.kemenkeu.go.id -64 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16} Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah.lampiran dokumen pendukung. diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi nama perusahaan diisi nama penerima subkontrak diisi alamat penerima subkontrak diisi NPWP penerima subkontral<:: diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak diisi nomor izin usaha penerima subkontrak diisi uraian Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan diisi satuan Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan diisi jumlah Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan diisi jenis kegiatan yang di.lakukan oleh penerima subkontrak diisi uraian Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak diisi satuan Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak diisi jumlah Hasil Produksi yang dihasilkan oleh penerima subkontrak diisi termin waktu penyelesaian hasil produksi diisi nama lengkap penanggungjawab perusahaan diisijabatan penanggungjawab perusahaan fl jdih.kemenkeu.go.id - 65 - . . G. CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAI.AM KEGIATAN SUBKONTRAK KITE FORM SUBK KITE 2.1 DOKUMEN PENGELUARAN ATAU PENGIRIMAN KE SUBKONTRAK KITE DAFfAR BARANG DAN BAHAN ATAU BARANG DAI.AM PROSES YANG DISUBKONTRAKAN Nama Perusahaan KITE : .......... ( 1) ......... . Nama Perusahaan Subkontrak: .......... (2) ......... . Nomor Dokumen : .......... (3) ......... . Tanggal Dokumen : .......... (4) ......... . J enis Barang yang Dikirim ke Subkon Hasil Pengerj aan Subkontrak Lama Perkiraan Tanggal J enis Kegiatan No. Pengerjaan Penyelesaian Kegiatan Kade Subkontrak Uraian Jumlah Satuan Uraian Jumlah Satuan Subkontrak Subkontrak Barang (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Contoh: A Contoh: B Contoh: Baju xx 10 PC Contoh: C Contoh: D Contoh: Celana 2 PC Perusahaan KITE Pengembalian Perusahaan Subkontrak Diterima di.. ...... (kota)(16) ............ pada ......... (tanggal)(l 7) ... . Nama : .......... (18) ......... . Nama : .......... (20) ......... . Jabatan : .......... (19) ......... . Jabatan : .......... (21) ......... . jdih.kemenkeu.go.id - 66 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) diisi nama perusahaan KITE Pengembalian diisi nama perusahaan subkontrak diisi nomor dokumen diisi tanggal dokumen diisi nomor urut diisi kode barang yang akan dikirim ke perusahaan subkontrak diisi uraian barang yang akan dikirim ke perusahaan subkontrak diisi jumlah barang yang akan dikirim ke perusahaan subkontrak diisi jenis satuan barang akan yang dikirim ke perusahaan subkontrak diisi j enis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan subkontrak, contoh: pencetakan, pemotongan, dan sebagainya diisi lama pelaksanaan kegiatan di perusahaan subkontrak diisi tanggal perkiraan kegiatan subkontrak selesai diisi uraian barang hasil pengerjaan subkontrak diisi jumlah barang barang hasil pengerjaan subkontrak diisi satuan barang hasil pengerjaan subkontrak diisi dengan nama Kota yang menjadi lokasi perusahaan subkontrak menerima barang diisi tanggal perusahaan subkontrak menerima barang diisi dengan nama pejabat/pegawai di perusahaan KITE Pengembalian yang bertanggungjawab atas penyerahan barang ke perusahaan subkontrak diisi jabatan pejabat/pegawai di perusahaan KITE Pengembalian yang bertanggungjawab atas penyerahan barang ke perusahaan subkontrak diisi nama pejabat/pegawai di perusahaan subkontrak yang menerima barang yang dikirimkan diisi jabatan pejabat/pegawai di perusahaan subkontrak yang menerima barang yang dikirimkan jdih.kemenkeu.go.id - 67 - FORM SUBK KITE 2.2 DOKUMEN PENERIMMN HASIL KEGIATAN SUBKONTRAK KITE DAFTAR BARANG HASIL SUBKONTRAK Nam.a Perusahaan KITE : .......... (1) ......... . Nam.a Perusahaan Subkontrak : .......... (2) ......... . Nomor Dokumen : .......... (3) ......... . Tanggal Dokumen : ··········(4) ......... . Jenis Barang Hasil Subkontrak Dokumen Pengeluaran atau Pengiriman ke Subkontrak KITE (FORM SUBK KITE 2.1) No. Uraian Jumlah Satuan Nomor Tanggal Kode Barang (5) (6} (7) (8) (9) (10) (11) ~- Contoh: XXX 10 SET 123 345 4 Agustus 2022 5 Agutsus 2022 ABC DEF Contoh: YYY 345 5 Agustus 2022 DEF Perusahaan KITE Pengembalian Perusahaan Subkontrak Nam.a : .......... (12) ......... . Nama : .......... (14) ......... . Jabatan : .......... (13) ......... . Jabatan : ··········(15) ......... . jdih.kemenkeu.go.id -68 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) diisi nama perusahaan KITE Pengembalian diisi nama perusahaan subkontrak diisi nomor dokumen penerimaan hasil pengerjaan subkontrak diisi tanggal dokumen penerimaan hasil pengerjaan subkontrak diisi nomor urut diisi uraian barang hasil pengerjaan subkontrak diisi jumlah barang barang hasil pengerjaan subkontrak diisi jenis satuan barang hasil pengerjaan subkontrak diisi nomor dokumen barang yang disubkontrakkan dari perusahaan KITE (Form SUBK KITE 2.1) diisi tanggal dokumen barang yang disubkontrakkan dari perusahaan KITE (Form SUBK KITE 2.1) diisi dengan kode barang pada dokumen barang yang disubkontrakkan dari perusahaan KITE (Form SUBK KITE 2.1) diisi nama pejabat/pegawai di perusahaan KITE Pengembalian yang bertanggungjawab menerima barang hasil pengerjaan subkontrak diisi jabatan pejabat/pegawai di perusahaan KITE Pengembalian yang bertanggungjawab menerima barang hasil pengerjaan subkontrak diisi nama pejabat/pegawai di perusahaan subkontrak yang bertanggungjawab menyerahkan hasil pengerjaan subkontrak diisi jabatan pejabat/pegawai di perusahaan subkontrak yang bertanggungjawab menyerahkan hasil pengerjaan subkontrak jdih.kemenkeu.go.id -69 - H. CONTOH FORMAT ·suRAT PERMOHONAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor .......... (1) ......... . Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran .......... (3) ......... . Hal Permohonan Melakukan Subkontrak Pada Penerima Subkontrak di Luar Daerah Pabean Yth. Kepala .......... (4) ........ .. .......... (5) ......... . Bersama ini disampaikan bahwa kami: Perusahaan KITE Pengembalian : .................... (6) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .................... (7) ................... . mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan: 1. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean; 2. paparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar daerah pabean; 3. paparan yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan 4. daftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : .......... (8) ......... . Jabatan : .......... (9) ......... . fl jdih.kemenkeu.go.id -70 - Lampiran Surat Nomor ........ . Tanggal ....... . DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN Pemberitahuan Pabean Impor Perkiraan dan/atau Pemasukan Barang Uraian Nilai Jenis Negara Periode dan Bahan No. Jenis Satuan Jumlah Barang/ Kegiatan Tujuan Pengerjaan Barang FOB Subkontrak Ekspor Jenis Subkontrak Nomor Tanggal Dokumen (10} (11 l (12) (13) (14) (15) {16) {17) {18) {19) {20) I I I I I I I I Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) Nama : .......... (8) ......... . Jabatan: .......... (9) ..-....... . jdih.kemenkeu.go.id - 71 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi nama perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama lengkap yang menandatangani surat diisi jabatan penanggung jawab perusahaan. diisi nomor urut. diisi uraian Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan. diisi satuan Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan. diisi jumlah Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan. diisi nilai FOB Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan. diisi jenis kegiatan yang disubkontrakkan. diisi negara tujuan ekspor. diisi perkiraan waktu pengerjaan subkontrak. diisijenis pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan. diisi nomor pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan. diisi tanggal pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan. jdih.kemenkeu.go.id -72 - I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG FASILITAS KITE HASIL SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran : .......... (3) ......... . Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang Fasilitas KITE Hasil Subkontrak Luar Daerah Pabean Yth. Kepala .......... (4) ......... . .......... (5) ......... . Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari: Nama Perusahaan .................... (6) ................... . Nomor Pokok Wajib Pajak .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan .................... (8) ................... . Alamat .................... (9) ................... . Nomor Telepon/Faximile ................... (10) .................... . dengan ini mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang Fasilitas KITE hasil subkontrak Luar Daerah Pabean dengan data sebagaimana terlampir. Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung berupa: 1. Surat Persetujuan Subkontrak Luar Daeral~ Pabean Nomor .......... (11) .......... ; 2. . ......... (12) .......... ; dan 3. ......................., Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : .......... (13) ........ .. Jabatan : .......... (14) ......... . jdih.kemenkeu.go.id - 73 - Lampiran Surat Nomor : ........... . Tanggal: ........... . DATA BARANG FASILITAS KITE HASIL SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN f3aJ"ang $ubko~trak yarig .akan I)iirnporl{ernbaii yang pimohonkan Pem1:)el:>asa11 · · · BeaMasuk · Barang I3agian::Bagian Penggw,tijTambahan dan/ata,u Biaya Pengerjaan yang Tidak Dibeba.skan Nilai CIF/· •. Biaya 1. (15) (16) (17) (18) (19) 1. (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) {28) (29) 2. 2. dst. dst. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi)***) Nama : .......... (13) ........ .. Jabatan : .......... (14) ........ .. jdih.kemenkeu.go.id - 74 - Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) PETUNJUK PENGISIAN diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi NPWP perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat perusahaan. diisi nomor telepon dan faximile perusahaan. diisi nomor dan tanggal Surat Persetujuan Subkontrak Luar Daerah Pabean atas barang subkontrak luar daerah pabean yang akan dilakukan impor kembali. diisi uraian lampiran dokumen pendukung. diisi nama lengkap yang menandatangani surat. diisi jabatan yang menandatangani surat. diisi nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atas barang subkontrak luar daerah pabean. diisi kode kantor pemberitahuan pabean ekspor atas barang subkontrak luar daerah pabean. diisi uraian dan jenis barang subkontrak luar daerah pabean. diisi jenis satuan barang subkontrak luar daerah pabean. diisi jumlah barang subkontrak luar daerah pabean. diisi negara asal barang subkontrak luar daerah pabean. diisi jenis kegiatan subkontrak yang dilakukan di luar daerah pabean. diisi uraian dan jenis barang hasil subkontrak luar daerah pabean yang akan diimpor kembali. diisi jenis satuan barang hasil subkontrak luar daerah pabean yang akan diimpor kembali. diisi jumlah barang hasil subkontrak luar daerah pabean yang akan diimpor kembali. diisi nilai CIF atas barang hasil subkontrak luar daerah pabean yang akan diimpor kembali. diisi uraian barang bagian-bagian pengganti/tambahan dan/atau uraian pengerjaan yang terkandung pada barang hasil subkontrak luar daerah pabean. diisi satuan barang bagian-bagian pengganti/tambahan. diisi jumlah barang bagian-bagian pengganti/tambahan. diisi total nilai atas barang bagian-bagian pengganti/ tambahan, biaya pengerjaan, ongkos angkutan, dan asuransi. jdih.kemenkeu.go.id -75 - J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : .......... (1) ......... . Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran : .......... (3) ......... . Perihal : Permohonan Pengembalian Bea Masuk Yth. Kepala .......... (4) ......... . .......... (5) ......... . Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari: Nama Perusahaan : .................... (6) ................... . Nomor Pokok Wajib Pajak : .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan KITE : ....................(8) ................... . Alamat Kantor : ....................(9) .................... Telepon/Fax : ...................(10) ................... . Nomor Rekening : ...................( 11) .................... Pada Bank : ...................(12) .................... Kode Bank : ...................(13) .................... dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: a. pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan serta bukti pembayaran Bea Masuk yang menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas KITE Pengembalian; b. pemberitahuan pabean ekspor dan/atau penyerahan, yang telah mendapatkan persetujuan keluar Pejabat Bea dan Cukai dan telah diterbitkan laporan hasil penelitian realisasi ekspor; c. dokumen bukti transaksi keuangan/pembayaran atas ekspor dan/atau penyerahan sebagai bukti realisasi ekspor. Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Meterai Rp.10.000 Nama : ..........(14) ......... . Jabatan : .......... (15) ......... . jdih.kemenkeu.go.id -76 - Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) PETUNJUK PENGISIAN diisi nomor surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan. Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi NPWP perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat kantor perusahaan. diisi nomor telepon/fax perusahaan. diisi nomor rekening bank perusahaan yang akan menjadi tujuan transfer pengembalian Bea Masuk. diisi nama bank perusahaan yang akan menjadi tujuan transfer pengembalian Bea Masuk. diisi kode bank perusahaan yang akan menjadi tujuan transfer pengembalian Bea Masuk. diisi nama lengkap yang menandatangani surat. diisi jabatan yang menandatangani surat. jdih.kemenkeu.go.id - 77 - K. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK KOP SURAT BADAN USAHA Nomor .......... (1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran ..........(3) ......... . Perihal Permohonan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk Yth. Kepala .......... (4) ......... . ..........(5) ......... . Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari: Nama Perusahaan : .................... (6) ................... . Nomor Pokok Wajib Pajak : .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan KITE : .................... (8) ................... . Alamat Kantor : .................... (9) ................... . Nomor Telepon/Faximile : ................... (10) ................... . dengan ini mengajukan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada SKP-FPBM Nomor .......... (11) .......... tanggal .......... (12).......... dengan rincian sebagai berikut: Bea Masuk : Rp ................... (13) .............. . Uang pengembalian Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian agar dikirimkan ke rekening: Nomor Rekening : ...................(14) ................... . Nama Pemilik : ...................(15) ................... . NamaBank : ...................(16) .................... Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 1. Asli lembar SKP-FPBM yang diterima oleh perusahaan Nomor .......... (17) ......... . tanggal .......... (18) .......... ; 2. Surat pernyataan bahwa Bea Masuk yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian; dan 3. Surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif. Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Meterai Rp.10.000 Nama : .......... (19)........ .. Jabatan : .......... (20) ......... . jdih.kemenkeu.go.id -78 - PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor berdasarkan SKP-FPBM fasilitas KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean. tempat pemenuhan kewajiban pabean impor berdasarkan SKP-FPBM fasilitas KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat kantor perusahaan. diisi nomor telepon/fax perusahaan. diisi nomor SKP-FPBM yang menjadi dasar pengembalian Bea Masuk. diisi tanggal SKP-FPBM yang menjadi dasar pengembalian Bea Masuk. diisi jumlah rupiah pengembalian Bea Masuk yang diajukan. diisi nomor rekening perusahaan. diisi nama pemilik rekening. diisi nama bank tempat rekening. diisi nomor SKP-FPBM yang menjadi dasar pengembalian Bea Masuk. diisi tanggal SKP-FPBM yang menjadi dasar pengembalian Bea Masuk. diisi nama lengkap yang menandatangani surat. diisi jabatan yang menandatangani surat. jdih.kemenkeu.go.id -79 - L. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI KOP SURAT BADAN USAHA Nomor ..........(1).......... Tanggal .......... (2) ......... . Lampiran .......... (3) .......... Hal Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi Yth. Kepala .......... (4) ......... . ··········(5).......... Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari: Nama Perusahaan KITE Pengembalian : .................... (6) ................... . Nomor Pokok Wajib Pajak : .................... (7) ................... . Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .................... (8).................... Alamat : .................... (9) ................... . Nomor Telepon/ Faximile : ...................(10) ................... . dengan ini mengajukan permohonan impor kembali Hasil Produksi yang telah diekspor berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor dilengkapi dengan data sebagaimana terlampir. Alasan dilakukannya impor kembali Hasil Produksi yang telah diekspor yaitu: 1. .......... (11) .......... ; 2. . ........................ , 3. .......................... Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 1. .......... (12) .......... ; 2. ........................., 3. Demikian karni sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : .......... (13) ......... . Jabatan : .......... (14) ......... . Tembusan: .......... (15) ......... . jdih.kemenkeu.go.id - 80 - Lampiran Surat Nomor .......... . Tanggal .......... . DATA HASIL PRODUKSI YANG AKAN DIIMPOR KEMBALI diimpor_ kembaii (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (16) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 1. 1. 2. 2. Dst. dst. Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi) ***) Nama : .......... (13) ......... . Jabatan : .......... (14) ......... . jdih.kemenkeu.go.id - 81 - Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Norn.or (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Nomor (30) Nomor (31) Nomor (32) PETUNJUK PENGISIAN diisi penomoran surat perusahaan. diisi tanggal surat perusahaan. diisi jumlah lampiran dokumen pendukung. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama perusahaan. diisi NPWP perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diisi alamat perusahaan. diisi nomor telepon dan faksimile perusahaan. diisi alasan dilakukannya impor kembali Hasil Produksi. diisi uraian lampiran dokumen pendukung. diisi nama lengkap yang menandatangani surat diisi jabatan yang menandatangani surat. diisi kantor pabean pelabuhan bongkar (impor) diisi nomor urut diisi jenis pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. (contoh: BC 3.0 atau BC 3.3). diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pemberital1.uan pabean ekspor Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi nomor seri barang atas Hasil Produksi yang diekspor. diisi uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor. diisi nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor. diisi jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor. diisi jumlah Hasil Produksi yang telah diekspor. diisijumlah Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi jenis pemberitahuan pabean impor/pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. (contoh: BC 2.0). diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pemberitahuan pabean impor/pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi nomor seri barang atas Barang dan Bahan yang terkandung. diisi uraian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi jumlah dan jenis satuan Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi nilai CIF atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali. diisi nilai Bea Masuk dan PPN / PPnBM atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor Kembali diisi nomor register permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang terkandung apabila telah disampaikan. jdih.kemenkeu.go.id -82 - Nomor (33) diisi status permohonan pengembalian Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang terkandung. Contoh : (Telah disampaikan/Register/SKP-FPBM) jdih.kemenkeu.go.id - 83 - M. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI NAMA / NPWP : .......... (1) ......... . ALAMAT : .......... (2) ......... . NOMOR KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN : .......... (3) ......... . KANTOR WILAYAH/KPU : .......... (4) ......... . NOMOR PENGAJUAN : .......... (5) ......... . TANGGAL : .......... (6) ......... . Data Realisasi E:bpoi- Kembali.J-Iasil Produksf Se:ri Barangj Seri Barang/ Seri Barang/ Nilai Uraian · · Uraian Uraian Baran/. Barang/· Barang/ Barang/ FOB Satuan/ Satuan/ Sa,tuan/ · Jumlah Jumlah Jumlah 1. 12 13 15 18 19 dst dst dst Pemohon (Penanggung Jawab Badan Usaha/ Direksi} ***} Nama : ··········(20} ......... . Jabatan : .......... (21) ......... . (I jdih.kemenkeu.go.id -84 - Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) PETUNJUK PENGISIAN diisi nama dan NPWP perusahaan. diisi alamat perusahaan. diisi nomor Keputusan Menteri rnengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. diisi nomor pengajuan laporan realisasi ekspor kembali. diisi tanggal pengajuan laporan realisasi ekspor kembali. diisi jenis pemberitahuan pabean ekspor hasil produksi yang diimpor kembali. diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor hasil produksi yang diimpor kembali. diisi nomor urut seri barang, uraian jenis, satuan, dan jumlah hasil produksi yang diimpor kembali sesuai dengan pemberitahuan pabean ekspor. diisi nilai barang/FOB hasil produksi yang diimpor kembali sesuai d.engan pemberitahuan pabean ekspor. diisi jenis pemberitahuan pabean impor kembali hasil produksi. diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pendaftaran pemberitahuan pabean impor kembali hasil produksi. diisi nomor urut seri barang, uraian jenis, satuan, dan jumlah hasil produksi yang diimpor kembali sesuai dengan pemberitahuan pabean impor kembali. diisi nilai barang/CIF hasil produksi yang diimpor kembali sesuai dengan pemberitahuan pabean impor kembali. diisi nilai pungutan Bea Masuk, PPN/PPnBM, dan PPh sesuai dengan pemberitahuan pabean impor kembali. diisi jenis pemberitahuan pabean ekspor kembali atas hasil produksi yang diimpor kembali. diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor kembali atas hasil produksi yang diimpor kembali. diisi nomor urut seri barang, uraian jenis, satuan, dan jumlah hasil produksi yang diekspor kembali sesuai dengan pemberitahuan pabean ekspor kembali. diisi nilai barang/FOB hasil produksi yang diekspor kembali sesuai dengan pemberitahuan pabean ekspor kembali. diisi nama lengkap yang menandatangani surat. diisi jabatan yang menandatangani surat. f) jdih.kemenkeu.go.id -85 - N. PERIODE PEMBERLAKUAN KETENTUAN TERKAIT TERKAIT PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK SESUAI DENGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR No. Kantor Wilayah DJBC Tanggal Akhir Pemberlakuan 1. Kantor Wilayah DJBC Banten dan Kantor 7 November 2022 Wilayah DJBC yang berlokasi di luar Pulau Jawa. 2. Kantor Wilayah DJBC Jakarta 14 November 2022 3. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, 21 November 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 4. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dan 28 November 2022 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, .Jf,/f',El~·;:~,aN,.·i ro. umum 21990011001~ jdih.kemenkeu.go.id