Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
ABSTRAK PERATURAN BARANG EKSPOR - TARIF BEA KELUAR – PERUBAHAN KETIGA 2022 PERMENKEU RI NOMOR 1/PMK.010/2021 TANGGAL 5 JANUARI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 3) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR ABSTRAK : - bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan untuk mendorong potensi ekonomi dan peluang pasar ekspor komoditi industri berbahan dasar kelapa sawit guna menambah devisa negara serta melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar cangkang kernel sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP No. 55 Tahun 2008 (LN No. Tahun 2008 No. 166, TLN No.4916); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI No. 13/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 262) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 166/PMK.010.2020 (BN Tahun 2020 No. 1234), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Perubahan ketentuan dalam Lampiran II huruf C, yaitu mengenai barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berupa kulit dan kayu, barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berupa biji kakao, barang ekspor berupa kelapa sawit, crude palm oil (cpo), dan produk turunannya yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, barang ekspor berupa campuran crude palm oil (cpo) dan produk turunannya yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam, besaran tarif bea keluar barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam, dan besaran tarif bea keluar barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu. CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.