Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
MENTER! KEUANGAN REPUBLlK lNDONESlA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 44/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksud; b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perh1asan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai; c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sehingga www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat - 2 - perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7C ayat (7) dan Pasal 1 7D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 20 19; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan - 4 - Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tatnbahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Notnor 4723); 7. Undang-Undang Notnor 39 Tahun 2008 tentang Ken1enterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non1or 4916); 8. Peraturan Petnerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari U saha yang Diterin1a atau Diperoleh Wajib Pajak yang Men1iliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214); 9. Peraturan Presiden Notnor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang din1aksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nom or 7 Tahun 1983 ten tang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Non1or 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Undang-Undang Pajak Perta1nbahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang PPh. 4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis; untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja. 5. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai. 6. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/ a tau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 7. Perusahaan KITE adalah badan us aha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan. 8. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/ a tau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 - atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 9. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. 10. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat. 11. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda. 12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 13. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang selanjutnya disebut SPT Tahunan, adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 14. Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 {satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 15. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 16. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 - desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 17. Mas a Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 1 W'ajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 1nelaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang l)iterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 19. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/ a tau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. 20. Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Surat Keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 21. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 22. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danjatau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. BAB II INSENTIF PPh PASAL 21 www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 - Pasal2 (1) Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. (2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. (3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang: 1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan U saha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau 3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; b. memiliki NPWP; dan c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 a tau bagi Instansi Pemerintah. (5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung www.jdih.kemenkeu.go.id - 9 - PPh Pasal 21 kepada Pegawai. (6) Dikecualikan dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (7) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. (8) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan. (9) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. (10) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal3 (1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesua1 contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2). www.jdih.kemenkeu.go.id -10- (3) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau b. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. (5) Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal4 (1) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 - Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2). (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. BAB III INSENTIF PPh FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PasalS ( 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima a tau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar O,So/o (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara: a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat: a. melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengena1 pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai www.jdih.kemenkeu.go.id -12- tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor. (4) Pemotong atau Pemungut Pajak sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan harus melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak. (5) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan: a. terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau b. tidak terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh. (6) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah. (7) PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. (8) Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (9) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. (10) Contoh penghitungan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal6 (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (6). www.jdih.kemenkeu.go.id -13- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www. pajak.go.id. (3) Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (4) Setelahjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (5) Bentuk dokumen berupa Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesua1 contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut. (3) Insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id -14- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum laporan disampaikan. (4) Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak a tau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a. (5) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pasal8 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. BABIV INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR Pasal9 (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan www.jdih.kemenkeu.go.id -15- mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang: a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran hurufi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018. (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. (6) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana ~imaksud pada ayat (6) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (3) huruf b dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau www.jdih.kemenkeu.go.id -16- b. ayat (3) huruf c dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. (8) Kepala KPP menerbitkan: a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi; kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf K dan huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lam bat: a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan b. tanggal20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. www.jdih.kemenkeu.go.id -17- BABV INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25 Pasal 10 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal25 Undang-Undang PPh; danjatau b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pasal 11 (1) Wajib Pajak yang: a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30o/o (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0. (2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau _A.(( www.jdih.kemenkeu.go.id -18- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan ( masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018. (3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesua1 contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020. (5) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf 0 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 12 Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.jdih.kemenkeu.go.id -19- www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesua1 contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lam bat: a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan b. tanggal20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. (1) Wajib Pajak yang: BAB VI INSENTIF PPN Pasal 14 a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah le bih bayar paling ban yak Rp5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UndangUndang PPN. (2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan U saha yang tercantum pada: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib www.jdih.kemenkeu.go.id -20- Pajak; atau b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. (3) Ketentuan mengena1 Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Wajib Pajak pusat maupun cabang. (4) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. (5) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan 1z1n Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. (6) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal31 Oktober 2020. (7) PKP berisiko rendah se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kri teria terten tu. (8) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah; www.jdih.kemenkeu.go.id - 21 - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran hurufl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampa1an Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi. (9) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang sudah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/ a tau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan Surat Keterangan Be bas PPh Pasal 22 Impor dan/ a tau telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang lnsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali permohonan Surat Keterangan www.jdih.kemenkeu.go.id -22- Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, danjatau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23jPMK.03j2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tetap dapat memanfaatkan insentif-insentif terse but. 4. Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/ atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasa125 bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan berdasarkan Peraturan Men teri ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -23- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 411 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ~-~ u.b. uA. EP ~v&.~il/.~ ~ 'Pagian Adminis trasi Kernen terian 1(:) ~ -:::;;....-.,.._..,l_~ www.jdih.kemenkeu.go.id -24- LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.OJ/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) NO. KODE NAMAKLU KLU 1 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS 2 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 3 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 4 10211 INDUSTRI PENGGARAMAN /PENGERINGAN IKAN 5 10212 INDUSTRIPENGASAPAN/PEMANGGANGANIKAN 6 10213 INDUSTRIPEMBEKUANIKAN 7 10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 8 10215 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN 9 10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 10 10217 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN 11 10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN 12 10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 13 10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG 14 10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 15 10292 INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA 16 10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 17 10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 18 10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 19 10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA 20 10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA 21 10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 22 10311 INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 23 10312 INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 24 10313 INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 25 10314 INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 26 10320 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG 27 10330 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 28 10391 INDUSTRI TEMPE KEDELAI 29 10392 INDUSTRI TAHU KEDELAI 30 10399 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 31 10411 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI 32 10412 INDUSTRI MARGARINE 33 10413 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEW ANI SELAIN IKAN 34 10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 35 10415 INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SA WIT 36 10421 INDUSTRI KOPRA 37 10422 INDUSTRI MINY AK MAKAN KELAPA 38 10423 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA 39 10424 INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA www.jdih.kemenkeu.go.id -25- NO. KODE NAMAKLU KLU 40 10431 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) 41 10432 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 42 10490 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEW ANI LAINNYA 43 10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 44 10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU I<:ENTAL 45 10531 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM 46 10532 INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) 47 10590 INDUSTRI PENGOLAHAN PROD UK DARI SUSU LAINNY A 48 10611 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI- BIJIAN 49 10612 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI 50 10613 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO 51 10614 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO 52 10615 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN 53 10616 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA) 54 10617 INDUSTRI TEPUNG TERIGU 55 10618 INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, 56 10621 INDUSTRIPATIUBIKAYU 57 10622 INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA 58 10623 INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA 59 10629 INDUSTRI PATI LAINNYA 60 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 61 10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 62 10633 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 63 10634 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG 64 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 65 10721 INDUSTRI GULA PASIR 66 10722 INDUSTRI GULA MERAH 67 10723 INDUSTRI SIROP 68 10729 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP 69 10731 INDUSTRI KAKAO 70 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA 71 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 72 10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 73 10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 74 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 75 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH 76 10762 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) 77 10771 INDUSTRI KECAP 78 10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 79 10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 80 10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 81 10779 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA 82 10791 INDUSTRI MAKANAN BAYI 83 10792 INDUSTRI KUE BASAH 84 10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 85 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNY A 86 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 87 10801 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEW AN 88 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 89 11010 INDUSTRI MINUMAN KERAS 90 11020 INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) 91 11030 INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT 92 11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN www.jdih.kemenkeu.go.id -26- NO. KODE NAMAKLU KLU 93 11050 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL 94 11090 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 95 12011 INDUSTRI ROKOK KRETEK 96 12012 INDUSTRI ROKOK PUTIH 97 12019 INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA 98 12091 INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 99 12099 INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA 100 13111 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL 101 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 102 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 103 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN I<ARUNG GONI DAN I<ARUNG LAINNYA) 104 13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 105 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 106 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 107 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 108 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 109 13134 INDUSTRI BATIK 110 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN 111 13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN /BORDIR 112 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 113 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 114 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 115 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 116 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 117 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 118 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 119 13941 INDUSTRI TALI 120 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 121 13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) 122 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 123 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 124 13994 INDUSTRI KAIN BAN 125 13995 INDUSTRI KARUNG GONI 126 13996 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 127 13997 INDUSTRI KAPUK 128 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 129 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 130 14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 131 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 132 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 133 14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 134 14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 135 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 136 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 137 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 138 15111 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT 139 15112 INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT 140 15113 INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU 141 15114 INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI 142 15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 143 15122 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI 144 15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEW AN 145 15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id -27- NO. KODE NAMAKLU KLU 146 15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 147 15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 148 15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI 149 15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 150 16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU 151 16102 INDUSTRI PENGAWETAN KAYU 152 16103 INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA 153 16104 INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN 154 16211 INDUSTRI KAYU LAPIS 155 16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINAS!, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD 156 16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 157 16214 INDUSTRI VENEER 158 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 159 16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 160 16230 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 161 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 162 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU 163 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 164 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU 165 16295 INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU 166 16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL 167 17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 168 17012 INDUSTRI KERTAS BUDAYA 169 17013 INDUSTRI KERTAS BERHARGA 170 17014 INDUSTRI KERTAS KHUSUS 171 17019 INDUSTRI KERTAS LAINNYA 172 17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 173 17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 174 17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 175 17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL 176 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 177 18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 178 18120 JASA PENUNJANG PENCETAKAN 179 18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 180 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 181 19100 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 182 19211 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI 183 19212 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM 184 19213 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 185 19214 INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS 186 19291 INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI 187 19292 INDUSTRI BRIKET BATU BARA 188 20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 189 20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 190 20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 191 20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNY A 192 20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 193 20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZATWARNA DAN PIGMEN 194 20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 195 20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 196 20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNY A 197 20121 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER 198 20122 INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER 199 20123 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER www.jdih.kemenkeu.go.id -28- NO. KODE NAMAKLU KLU 200 20124 INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER 201 20125 INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER 202 20126 INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO 203 20127 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP 204 20129 INDUSTRI PUPUK LAINNYA 205 20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK 206 20132 INDUSTRI KARET BUATAN 207 20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) 208 20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULAS!) 209 20213 INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH 210 20214 INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) 211 20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 212 20222 INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) 213 20223 INDUSTRI LAK 214 20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 215 20232 INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI 216 20291 INDUSTRI PEREKAT /LEM 217 20292 INDUSTRI BAHAN PELEDAK 218 20293 INDUSTRI TINTA 219 20294 INDUSTRI MINYAK ATSIRI 220 20295 INDUSTRI KOREK API 221 20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 222 20301 INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN 223 20302 INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN 224 21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI 225 21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI 226 21021 INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL) 227 21022 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL 228 22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 229 22112 INDUSTRI VULKANISIR BAN 230 22121 INDUSTRI PENGASAPAN KARET 231 22122 INDUSTRI REMILLING KARET 232 22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 233 22191 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 234 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 235 22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 236 22210 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 237 22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 238 22230 INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 239 22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 240 22292 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) 241 22293 INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK 242 22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNY A YTDL 243 23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 244 23112 INDUSTRI KACA PENGAMAN 245 23119 INDUSTRI KACA LAINNYA 246 23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 247 23122 INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA 248 23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 249 23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 250 23911 INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API 251 23919 INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA 252 23921 INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK 253 23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK 254 23923 INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN www.jdih.kemenkeu.go.id -29- NO. KODE NAMA KLU KLU 255 23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT /KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 256 23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 257 23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 258 23933 INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN 259 23939 INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN 260 23941 INDUSTRI SEMEN 261 23942 INDUSTRI KAPUR 262 23943 INDUSTRI GIPS 263 23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 264 23952 INDUSTRI BARANG DARI KAPUR 265 23953 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI 266 23954 INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI 267 23955 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 268 23956 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 269 23957 INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SlAP PAKAI 270 23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA 271 23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 272 23962 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANG UN AN 273 23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 274 23969 INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA 275 23990 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 276 24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 277 24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 278 24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 279 24201 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA 280 24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 281 24203 INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI 282 24204 INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI 283 24205 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 284 24206 INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM 285 24310 INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA 286 24320 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 287 25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANG UN AN 288 25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANG UN AN 289 25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SlAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN 290 25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SlAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 291 25120 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM 292 25130 INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS 293 25200 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 294 25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM;METALURGIBUBUK 295 25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 296 25931 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN 297 25932 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN 298 25933 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA 299 25934 INDUSTRI PERALATAN UMUM 300 25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM 301 25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 302 25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 303 25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA www.jdih.kemenkeu.go.id -30- NO. KODE NAMAKLU KLU 304 25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM 305 25993 INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA 306 25994 INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL 307 25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 308 25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 309 26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 310 26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNY A 311 26210 INDUSTRI KOMPUTER DAN/ ATAU PERAKITAN KOMPUTER 312 26220 INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER 313 26310 INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI 314 26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 315 26390 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 316 26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 317 26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI 318 26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 319 26511 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL 320 26512 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK 321 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK 322 26514 INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI 323 26520 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU 324 26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA 325 26602 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI 326 26710 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI 327 26791 INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA 328 26792 INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA 329 26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 330 27111 INDUSTRI MOTOR LISTRIK 331 27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 332 27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN 333 27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 334 27201 INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) 335 27202 INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER) 336 27310 INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK 337 27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNY A 338 27330 INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL 339 27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET 340 27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) 341 27403 INDUSTRI PERALA TAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI 342 27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 343 27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 344 27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 345 27530 INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA 346 27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 347 28111 INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR 348 28112 INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM 349 28113 INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN 350 28120 INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS 351 28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP /KATUP 352 28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN 353 28151 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 354 28152 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK www.jdih.kemenkeu.go.id -31- NO. KODE NAMAKLU KLU 355 28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 356 28171 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL 357 28172 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK 358 28173 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK 359 28174 INDUSTRI MESIN FOTOCOPI 360 28179 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA 361 28180 INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA 362 28191 INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN 363 28192 INDUSTRI MESIN TIMBANGAN 364 28193 INDUSTRI MESIN PENDINGIN 365 28199 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL 366 28210 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 367 28221 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM 368 28222 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU 369 28223 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU 370 28224 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 371 28230 INDUSTRI MESIN METALURGI 372 28240 INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI 373 28250 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 374 28261 INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT 375 28262 INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA 376 28263 INDUSTRI MESIN TEKSTIL 377 28264 INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA 378 28265 INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT 379 28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 380 28292 INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS 381 28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL 382 29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 383 29200 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 384 29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 385 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 386 30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG 387 30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 388 30120 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA 389 30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 390 30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 391 30400 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 392 30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 393 30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DANTIGA 394 30921 INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 395 30922 INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 396 30990 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 397 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 398 31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 399 31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 400 31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 401 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 402 32111 INDUSTRI PERMATA 403 32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 404 32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI www.jdih.kemenkeu.go.id -32- NO. KODE NAMAKLU KLU 405 32114 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM 406 32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA ,407 32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 408 32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 409 32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 410 32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 411 32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 412 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 413 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 414 32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERAS!, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI 415 32502 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC 416 32503 INDUSTRI KACA MATA 417 32509 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA 418 32901 INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA 419 32902 INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR 420 32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 421 32904 INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN 422 32905 INDUSTRI DARI SABUT KELAPA 423 32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 424 33111 JASA REPARASI PRODUK LOGAM SlAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 425 33112 JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI 426 33119 JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA 427 33121 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 428 33122 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 429 33131 JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL 430 33132 JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI 431 33133 JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK 432 33141 JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR 433 33142 JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 434 33149 JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 435 33151 JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG 436 33152 JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 437 33153 JASA REPARASI PESAWATTERBANG 438 33159 JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR 439 33190 JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA 440 33200 JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 441 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG 442 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM 443 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI 444 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH 445 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU 446 01120 PERTANIAN PADI 447 01132 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH 448 01133 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 449 01134 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 450 01135 PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA 451 01136 PERTANIAN TANAMAN JAMUR 452 01139 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA 453 01140 PERKEBUNAN TEBU 454 01150 PERKEBUNANTEMBAKAU 455 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA www.jdih.kemenkeu.go.id -33- NO. KODE NAMAKLU KLU 456 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 457 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS 458 01230 PERTANIAN BUAH JERUK 459 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 460 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT 461 01269 PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 462 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 463 01281 PERKEBUNAN LADA 464 01282 PERKEBUNAN CENGKEH 465 01284 PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR 466 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG 467 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG 468 01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA 469 01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA 470 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA 471 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA 472 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG 473 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 474 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 475 01461 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 476 01462 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 477 01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 478 01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU 479 01613 JASA PEMANENAN 480 01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 481 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 482 01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 483 01622 JASA PEMACEKAN TERNAK 4841 01623 JASA PENETASAN TELUR 485 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNY A 486 01630 JASA PASCA PANEN 487 02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI 488 02120 PENGUSAHAAN HUTAN ALAM 489 02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET 490 03111 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT 491 03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 492 03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 493 03114 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT 494 03115 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT 495 03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 496 03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 497 03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 498 03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT 499 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM 500 03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM 501 03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM 502 03124 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM 503 03125 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM 504 03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM 505 03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 506 03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 507 03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 508 03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 509 03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM www.jdih.kemenkeu.go.id -34- NO. KODE NAMAKLU KLU 510 03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 511 03211 PEMBESARANIKANLAUT 512 03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 513 03213 BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT 514 03214 BUDIDAYA KARANG (CORAL) 515 03221 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI KOLAM 516 03222 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 517 03223 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA 518 03224 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH 519 03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR 520 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 521 03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 522 03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 523 03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 524 03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 525 03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 526 03251 PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU 527 03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 528 03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 529 03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 530 03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 531 05101 PERTAMBANGAN BATU BARA 532 06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 533 06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 534 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 535 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 536 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 537 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 538 07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 539 07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 540 07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 541 07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 542 07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI 543 07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 544 07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 545 08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 546 09100 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 547 09900 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 548 35101 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 549 35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 550 35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 551 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM 552 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 553 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 554 41013 KONSTRUKSIGEDUNGINDUSTRI 555 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 556 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 557 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 558 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 559 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 560 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 561 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 562 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 563 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 564 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG www.jdih.kemenkeu.go.id -35- NO. KODE NAMAKLU KLU 565 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 566 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 567 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 568 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 569 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 570 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 571 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 572 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 573 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 574 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 575 42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 576 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 577 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 578 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 579 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 580 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 581 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINY AK DAN GAS 582 42915 PENGERUKAN 583 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 584 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 585 43110 PEMBONGKARAN 586 43120 PENYIAPAN LAHAN 587 43211 INSTALASI LISTRIK 588 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 589 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 590 43214 INSTALASINAVIGASIUDARA 591 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 592 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 593 43217 INSTALASI ELEKTRONIKA 594 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 595 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 596 43223 INSTALASI MINY AK DAN GAS 597 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 598 43291 INSTALASI MEKANIKAL 599 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 600 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 601 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 602 43303 PENGECATAN 603 43304 DEKORASI INTERIOR 604 43305 DEKORASI EKSTERIOR 605 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 606 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 607 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 608 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 609 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 610 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 611 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 612 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 613 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 614 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK 615 46203 PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN www.jdih.kemenkeu.go.id -36- NO. KODE NAMAKLU KLU 616 46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 617 46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN 618 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEW AN HIDUP LAINNYA 619 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 620 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 621 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 622 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO 623 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI 624 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 625 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN 626 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN 627 46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNY A 628 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN 629 46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 630 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 631 46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEW ANI 632 46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA 633 46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI 634 46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU 635 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA 636 46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL 637 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 638 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI 639 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNY A DARI TEKSTIL 640 46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA 641 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAIBENTUK 642 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 643 46494 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK 644 46496 PERDAGANGAN BESARALAT MUSIK 645 46497 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM 646 46498 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 647 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 648 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 649 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 650 46593 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 651 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 652 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI 653 46620 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 654 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 655 46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN '656 46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 657 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 658 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET /MINIMARKET 659 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET /MINIMARKET (TRADISIONAL) 660 47191 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) www.jdih.kemenkeu.go.id -37- NO. KODE NAMAKLU KLU 661 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 662 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 663 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 664 47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN 665 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 666 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 667 47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 668 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 669 47221 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL 670 47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL 671 47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO 672 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 673 47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA 674 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH 675 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 676 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 677 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 678 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU 679 47302 PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO 680 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 681 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA 682 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SO:FTWARE) 683 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 684 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 685 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL 686 47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL 687 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 688 47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 689 47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA 690 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 691 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 692 47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 693 47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 694 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 695 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 696 47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 697 47530 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 698 47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 699 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALA TAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNY A 700 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 701 47594 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 702 47595 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 703 47596 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 704 47597 PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK 705 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 706 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 707 47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN www.jdih.kemenkeu.go.id -38- NO. KODE NAMAKLU KLU 708 47620 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO 709 47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO 710 47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK- ANAK DI TOKO 711 47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON 712 47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 713 47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 714 47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN 715 47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 716 47721 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 717 47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK 718 47723 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK 719 47724 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL 720 47725 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK 721 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN 722 47727 PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 723 47729 PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 724 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA 725 47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 726 47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 727 47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 728 47735 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN 729 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR 730 47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 731 47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL 732 47746 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK 733 47752 PERDAGANGAN ECERAN HEW AN TERNAK 734 47753 PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS 735 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEW AN PIARAAN 736 47761 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST 737 47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT 738 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 739 47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA 740 47782 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN 741 47783 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM 742 47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK 743 47785 PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN 744 47789 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA 745 47811 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA 746 47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH- BUAHAN 747 47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR- SAYURAN 748 47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN 749 47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERI KANAN 750 47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 751 47819 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNY A 752 47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS www.jdih.kemenkeu.go.id -39- NO. KODE NAMAKLU KLU 753 47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNY A 754 47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNY A 755 47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 756 47825 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN 757 47826 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN 758 47827 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU 759 47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN 760 47829 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL 761 47831 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL 762 47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN 763 47833 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 764 47834 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG 765 47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA 766 47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI 767 47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL 768 47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK 769 47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 770 47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINY AK ATSIRI) 771 47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 772 47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA 773 47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN 774 47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 775 47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNY A 776 47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR 777 47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAIN NY A 778 47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK 779 47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASARALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK 780 47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 781 47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DAR! BATU ATAU TANAH LIAT 782 47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 783 47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 784 47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT"KEBERSIHAN 785 47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA 786 47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DAR! KERTAS 787 47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 788 47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 789 47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK www.jdih.kemenkeu.go.id -40- NO. KODE NAMAKLU KLU 790 47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 791 47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR 792 47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 793 47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 794 47881 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN 795 47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK 796 47883 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN 797 47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEW AN HIDUP 798 47892 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINY AK, GAS, MINY AK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNY A 799 47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK 800 47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 801 47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 802 47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 803 47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN 804 47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA 805 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 806 49112 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA 807 49121 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 808 49129 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA 809 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 810 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 811 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) 812 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 813 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 814 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 815 49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 816 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 817 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS 818 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 819 49414 ANGKUTAN PERDESAAN 820 49421 ANGKUTAN TAKSI 821 49422 ANGKUTAN SEWA 822 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 823 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 824 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 825 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 826 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 827 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 828 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 829 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 830 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 831 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 832 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 833 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 834 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 835 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 836 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 837 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG 838 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 839 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id -41- NO. KODE NAMAKLU KLU 840 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 841 50211 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 842 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 843 50213 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 844 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 845 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 846 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 847 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 848 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 849 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 850 50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 851 50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 852 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 853 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 854 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 855 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 856 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 857 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 858 51101 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 859 51102 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 860 51103 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG 861 51104 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 862 51105 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 863 51106 ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA 864 51107 ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA 865 51109 ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA 866 51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 867 51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 868 51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG 869 51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 870 51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 871 52101 PERGUDANGAN 872 52102 JASA COLD STORAGE 873 52103 JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT 874 52109 JASA PERGUDANGAN LAINNYA 875 52211 JASA TERMINAL DARAT 876 52213 JASA JALAN TOL 877 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 878 52221 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 879 52222 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU 880 52223 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 881 52229 JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA 882 52230 JASA KEBANDARUDARAAN 883 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 884 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 885 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA& EAD) www.jdih.kemenkeu.go.id -42- NO. KODE NAMAKLU KLU 886 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 887 53200 KURIR 888 55111 HOTEL BINTANG LIMA 889 55112 HOTEL BINTANG EMPAT 890 55113 HOTEL BINTANG TIGA 891 55114 HOTEL BINTANG DUA 892 55115 HOTEL BINTANG SATU 893 55120 HOTEL MELATI 894 55130 PONDOK WISATA (HOME STAY) 895 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 896 55192 BUMI PERKEMAHAN 897 55193 PERSINGGAHAN I<ARA VAN 898 55194 VILA 899 55195 APARTEMEN HOTEL 900 55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 901 55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 902 56101 RESTO RAN 903 56102 WARUNG MAKAN 904 56103 KEDAIMAKANAN 905 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 906 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 907 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNY A 908 56301 BAR 909 56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN 910 56303 RUMAH MINUM/KAFE 911 56304 KEDAI MINUMAN 912 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 913 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING /TEMP AT TIDAK TETAP 914 58110 PENERBITAN BUKU 915 58120 PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST 916 58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH 917 58190 PENERBITAN LAINNY A 918 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 919 59111 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 920 59112 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 921 59121 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 922 59122 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 923 59131 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 924 59132 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 925 59140 KEGIATAN PEMUTARAN FILM 926 59201 PEREKAMAN SUARA 927 59202 PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK 928 60101 PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH 929 60102 PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA 930 60201 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH 931 60202 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA 932 61991 TELEKOMUNII<ASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN 933 62010 KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 934 62090 KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA 935 63111 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 936 63120 PORTAL WEB 937 63911 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH 938 63912 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA 939 65121 ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL 940 65122 ASURANSI NON JIWA SYARIAH 941 66197 JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) www.jdih.kemenkeu.go.id -43- NO. KODE NAMAKLU KLU 942 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 943 68120 KAWASAN PARIWISATA 944 68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 945 70201 JASA KONSULTAN PARIWISATA 946 70202 JASA KONSULTAN TRANSPORTASI 947 70209 KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 948 71100 JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI 949 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 950 71203 JASA INSPEKSI 951 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 952 71205 JASA KALIBRASI/METROLOGI 953 71209 JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNY A 954 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 955 72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 956 72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA 957 73100 PERI KLAN AN 958 73200 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 959 74100 JASA PERANCANGAN KHUSUS 960 74201 JASA FOTOGRAFI 961 74902 JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS 962 77100 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNY A 963 77210 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA 964 77295 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK 965 77301 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATANINDUSTRI 966 77302 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 967 77303 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR 968 77304 JASA PERSEW AAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASIUDARA 969 77306 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL 970 79111 JASA AGEN PERJALANAN WISATA 971 79112 JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA 972 79120 JASA BIRO PERJALANAN WISATA 973 79910 JASA INFORMASI PARIWISATA 974 79920 JASA PRAMUWISATA 975 79990 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL 976 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN 977 82302 JASA EVENT ORGANIZER 978 82920 JASA PENGEPAKAN 979 85111 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH 980 85112 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH 981 85121 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 982 85122 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 983 85210 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH 984 85220 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA 985 85230 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH 986 85240 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA 987 85311 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH 988 85312 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH 989 85321 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA www.jdih.kemenkeu.go.id -44- NO. KODE NAMAKLU KLU 990 85322 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA 991 85410 JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI 992 85420 JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 993 85430 JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH 994 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN 995 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA 996 85493 JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA 997 85494 JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA 998 85495 JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA 999 85496 JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT 1000 85497 JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA 1001 85498 JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI 1002 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 1003 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 1004 85601 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH 1005 85602 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL 1006 85603 JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA 1007 85604 JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK 1008 86101 JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH 1009 86102 JASA PUSKESMAS 1010 86103 JASA RUMAH SAKIT SWASTA 1011 86104 JASA POLIKLINIK SWASTA 1012 86109 JASA RUMAH SAKIT LAINNY A 1013 90001 KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN 1014 90002 KEGIATAN PEKERJA SENI 1015 90003 JASA PENUNJANG HIBURAN 1016 90004 JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI 1017 90005 JURNALIS BERITA INDEPENDEN 1018 90009 KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA 1019 91021 MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1020 91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA 1021 91023 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1022 91024 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA 1023 91025 TAMAN BUDAYA 1024 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA 1025 91031 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM 1026 91032 TAMAN NASIONAL (TN) 1027 91033 TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) 1028 91034 TAMAN WISATA ALAM (TWA) 1029 91035 HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA) 1030 91036 TAMAN LAUT 1031 91037 TAMAN BURU DAN KEBUN BURU 1032 91039 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA 1033 93112 LAPANGAN GOLF 1034 93113 GELANGGANG BOWLING 1035 93114 GELANGGANG RENANG 1036 93115 LAPANGAN SEPAK BOLA 1037 93116 LAPANGAN TENIS LAPANGAN 1038 93117 KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN /FITNESS CENTER 1039 93118 SPORT CENTRE 1040 93119 KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA 1041 93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA 1042 93193 KEGIATAN PERBURUAN 1043 93199 KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA www.jdih.kemenkeu.go.id -45- NO. KODE NAMAKLU KLU 1044 93210 KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN 1045 93221 PEMANDIAN ALAM 1046 93222 WISATA GUA 1047 93223 WISATA PETUALANGAN ALAM 1048 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA 1049 93231 WISATAAGRO 1050 93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA 1051 93233 KOLAM PEMANCINGAN 1052 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA 1053 93241 ARUNGJERAM 1054 93242 WISATA SELAM 1055 93243 DERMAGA MARINA 1056 93249 WISATA TIRTA LAINNYA 1057 93292 KARAOKE KELUARGA 1058 93293 USAHA ARENA PERMAINAN 1059 93299 KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL 1060 96122 SPA (SANTE PAR AQUA) 1061 96129 JASA KEBUGARAN LAINNYA 1062 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS www.jdih.kemenkeu.go.id -46- B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 1. Tuan A (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020: Gaji dan tunjangan Rp 16.500.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatanjbulan RpSOO.OOO,OO luran Pensiunjbulan Rp330.000,00 (Rp 830.000,00) Penghasilan Neto Sebulan Rp 15.670.000,00 Penghasilan Neto Setahun 12 X Rp15.670.000,00 PTKP (K/ 1) Rp188.040.000,00 (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp125.040.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5°/o X RpSO.OOO.OOO,OO = Rp 2.500.000,00 15°/o X Rp75.040.000,00 = Rp 11.256.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp13.756.000,00/ 12 Rp 13.756.000,00 Rp 1.146.333,00 b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020: Gaji dan tunjangan Dikurangi iuran pensiunjbulan Dikurangi PPh Pasal 21 Penghasilan setelah paj ak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp16.500.000,00 (Rp 330.000,00) (Rp 1.146.333,00) Rp 15.023.667,00 Rp 1.146.333,00 Rp16.170.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id -47- 2. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif, PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. 3. Tuan C (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan. a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 luran Pensiunfbulan Rp300.000,00 (Rp 800.000,00) Penghasilan Neto Sebulan Rp 14.200.000,00 Penghasilan Neto Setahun 12 X Rp14.200.000,00 Rp170.400.000,00 PTKP (K/ 1) (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp107.400.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5o/o X Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15o/o X Rp57.400.000,00 = Rp 8.610.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp11.110.000,00 I 12 Rp 11.110.000,00 Rp 925.833,00 www.jdih.kemenkeu.go.id -48- Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C. b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020: Gaji dan tunjangan setahun Rp 180.000.000,00 THR Rp 10.000.000,00 Penghasilan bruto Pengurangan: Biaya Jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00 luran Pensiun setahun Rp3.600.000,00 Rp 190.000.000,00 (Rp 9.600.000,00) Penghasilan Neto Rp180.400.000,00 PTKP (K/ 1) (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp117.400.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5°/o X Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% X Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00 PPh Pasal 21 atas THR: PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR) PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan) PPh Pasal 21 atas THR Rp 12.610.000,00 Rp 12.610.000,00 (Rp 11.110.000,00) Rp 1.500.000,00 Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00. c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 THR Rp 10.000.000,00 Dikurangi iuran pensiunjbulan (Rp 300.000,00) Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima (Rp 2.425.833,00) Rp 22.274.167,00 Rp 925.833,00 Rp 23.200.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id -49- 4. Tuan D (K/ 1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rpl.OOO.OOO,OO) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Tunjangan PPh Pasal21 Rp 1.000.000,00 Penghasilan bruto Rp 16.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan luran Pensiun RpSOO.OOO,OO Rp300.000,00 Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 12 X Rp15.200.000,00 PTKP (K/ 1) (Rp 800.000,00) Rp 15.200.000,00 Rp 182.400.000,00 (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp119.400.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5°/o X Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15%) X Rp69.400.000,00 = Rp 10.410.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp12.910.000,00 I 12 Rp 12.910.000,00 Rp 1.075.833,00 b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020: Gaji dan tunjangan Tunjangan PPh Dikurangi iuran pensiunjbulan Dikurangi PPh Pasal 2 1 Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp15.000.000,00 Rp 1.000.000,00 (Rp 300.000,00) (Rp 1.075.833,00) Rp14.624.167,00 Rp 1.075.833,00 Rp15.700.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id -50- C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor Lamp iran Hal ................................................................ ( 1) ............................................................... (2) Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .~ ....................................... (4) NPWP : ......................................... (5) Jabatan : ......................................... (6) Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak: Nama : ............................. (7) NPWP : ............................. (8) Kode KLU : ............................. (9) Alamat : ............................. (10) memberitahukan: ( 11) D Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP D Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang se besar 30o/o sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ......... 2020 sampai dengan September 2020. Demikian disampaikan. .. ........ , ................... 2020 (12) (13) ................................ (14) www.jdih.kemenkeu.go.id -51- Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ a tau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak: (1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak. (2) Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan ten tang penetapan sebagai perusahaan KITE) (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak. (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. (9) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. ( 1 0) Diisi dengan alamat W ajib Pajak. (11) Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan. (12) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak. (13) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. (14) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). www.jdih.kemenkeu.go.id -52- D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................................... ( 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ a tau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Kepada Yth . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan: D D D D tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang .... . tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang .... . tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Demikian kami sampaikan. . .............. , ....................... 20 .... (6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (7) Tanda Tangan ················································ (8) *) Pilih yang sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id -53- Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Berhak/Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25: ( 1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (2) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal25. (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak. (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan. (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ a tau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ a tau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. www.jdih.kemenkeu.go.id -54- E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) Wajib Pajak Pemberi Kerja NPWP Kode KLU Masa Pajak : ......................................................... ( 1) : ......................................................... (2) : ......................................................... (3) : ......................................................... (4) Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP ...... orang (5) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2020 (6) Rp ......... (7) Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2020 (8) Rp ......... (9) Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP: No. Nama Pegawai NPWP NIK Jumlah (Rp) (14) ( 10) ( 11) (12) (13) Pengh. Bruto PPh Pasal 21 DTP Jumlah ................. (7) ................. (9) Demikian laporan disampaikan. .. ........ , ...................... 2020 (15) (16) ....................................... (17) NPWP: ........................... (18) www.jdih.kemenkeu.go.id -55- Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja. (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja. (3) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. (4) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. (5) Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. (6) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. (7) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. (8) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. (9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak. (10) Diisi dengan nomor urut. ( 11) Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. ( 12) Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. (13) Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. ( 14) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. ( 15) Diisi dengan tanggallaporan. (16) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus. (17) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). (18) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). www.jdih.kemenkeu.go.id -56- F. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH 1. Tuan S memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari usaha apotek sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek untuk Tahun Pajak 2020 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tuan S telah memiliki Surat Keterangan pada tanggal 18 Mei 2020. Peredaran bruto Tuan S dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020 adalah sebagai berikut: Masa Pajak Peredaran Bruto PPh Final Terutang April2020 Rp 40.500.000,00 Rp 202.500,00 Mei 2020 Rp 60.000.000,00 Rp 300.000,00 Juni2020 Rp 75.000.000,00 Rp 375.000,00 Atas PPh final Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 Tuan S berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal: a. 20 Mei 2020, untuk Masa Pajak April 2020; b. 20 Juni 2020, untuk Masa Pajak Mei 2020; dan c. 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak Juni 2020, sehingga Tuan S tidak menyetor PPh final ke kas negara. 2. PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal24 Januari 2019. Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC pada Tahun Pajak 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga untuk Tahun Pajak 2020 PT ABC dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada bulan Mei 2020, PT ABC memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT D sebesar Rp10.000.000,00 dan PT ABC dapat memberikan Surat Keterangan. www.jdih.kemenkeu.go.id -57- Pemotong telah melakukan konfirmasi dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT D tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut dan memberikan PPh final sebesar 0,5°/o secara tunai kepada PT ABC. PT D memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" dan PT ABC harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Juni 2020 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut. www.jdih.kemenkeu.go.id -58- G. FORMULIR SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR WILAYAH DJP .......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ......... (2) SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK YANG PAJAK PENGHASILAN DIHITUNG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Nomor: KET-... /PP23/WPJ ... jKP ... /20 ... (3) Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak: Nama : ..................................... (4) NPWP : ..................................... (5) Alamat : ..................................... (6) memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018). Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar O,So/o (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal. ............ (7) kecuali: a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau b. W ajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima a tau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat ( 1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), a tau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Surat Keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK ... /PMK.03/2020 sampai dengan Masa September 2020 . ................... , ....... 20 .... (8) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor ............................... (9) NIP ......................... . www.jdih.kemenkeu.go.id -59- Petunjuk pengisian Surat Keterangan: (1) Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP. (2) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan. (4) Diisi dengan Nama Wajib Pajak. (5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. (6) Diisi dengan Alamat Wajib Pajak. (7) Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal5 ayat (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 23/2018. (8) Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan. (9) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. www.jdih.kemenkeu.go.id -60- H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH Wajib Pajak NPWP Masa Pajak : .................................................. ( 1) : .................................................. (2) : .................................................. (3) 1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak Lokasi NPWP Pemotong Peredaran PPh Final No. NPWP (5) Usaha (4) atau Pemungut (6) Bruto (7) DTP (8) 1. 2. 3. Dst Jumlah 2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan pihak lainnya PPh Final DTP No. Lokasi Usaha (4) NPWP (5) Peredaran Bruto (9) (10) 1. 2. 3. Dst Jumlah Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . .......... , ...................... 2020 (11) (12) ....................................... NPWP: .......................... . (13) (14) www.jdih.kemenkeu.go.id -61- Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah: (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak. (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. (3) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. (4) Diisi dengan alamat lokasi usaha. (5) Diisi dengan NPWP lokasi usaha. (6) Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak. (7) Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut PPh dalam Masa Pajak periode pelaporan. (8) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang dibayarkan secara tunai oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. (9) Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dalam Masa Pajak periode pelaporan. (10) Diisi denganjumlah Rupiah PPh Final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan. ( 11) Diisi dengan tanggallaporan. ( 12) Diisi dengan tanda tangan dan cap W ajib Pajak. (13) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan. (14) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Bad an. www.jdih.kemenkeu.go.id -62- I. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR, DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN NO. KODE NAMAKLU KLU 1 10432 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 2 10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 3 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 4 10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PROD UK SEJENISNY A 5 10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 6 10801 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEW AN 7 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 8 11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 9 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 10 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 11 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) 12 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 13 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 14 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 15 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN 16 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 17 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 18 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 19 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 20 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 21 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 22 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 23 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 24 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 25 15114 INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI 26 15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 27 15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 28 17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 29 17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 30 17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 31 17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 32 17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL 33 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 34 20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 35 20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 36 20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA 37 20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 38 20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN 39 20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 40 20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA 41 20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK 42 20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) www.jdih.kemenkeu.go.id -63- NO. KODE NAMAKLU KLU 43 20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULAS!) 44 20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 45 20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 46 20232 INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI 47 20291 INDUSTRI PEREKAT /LEM 48 20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 49 21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI so 21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI 51 22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 52 22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 53 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 54 22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 55 22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 56 22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 57 22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL 58 23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 59 23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK 60 23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT /KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 61 23941 INDUSTRI SEMEN 62 24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 63 24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 64 24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 65 24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 66 25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANGUNAN 67 25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANG UN AN 68 25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SlAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN 69 25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SlAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 70 25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM;METALURGIBUBUK 71 25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM 72 25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 73 25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 74 25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA 75 25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM 76 25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 77 26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 78 26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 79 26390 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 80 26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 81 26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 82 27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 83 27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN 84 27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 85 27201 INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) 86 27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA 87 27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET www.jdih.kemenkeu.go.id -64- NO. KODE NAMAKLU KLU 88 27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) 89 27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 90 27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 91 27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 92 27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 93 28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP /KATUP 94 28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN 95 28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 96 29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 97 29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 98 30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 99 30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 100 30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 101 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 102 31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 103 01269 PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 104 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 105 03111 PENANGKAPAN PISCES /IKAN BERSIRIP DI LAUT 106 03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 107 03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 108 03114 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT 109 03115 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT 110 03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 111 03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 112 03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 113 03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT 114 03121 PENANGKAPAN PISCES /IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM 115 03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM 116 03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM 117 03124 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM 118 03125 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM 119 03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM 120 03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 121 03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 122 03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 123 03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 124 03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 125 03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 126 03211 PEMBESARANIKANLAUT 127 03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 128 03213 BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT 129 03214 BUDIDAYA I<ARANG (CORAL) 130 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM 131 03222 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 132 03223 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI KARAMBA 133 03224 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI SAWAH 134 03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR www.jdih.kemenkeu.go.id -65- NO. KODE NAMAKLU KLU 135 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 136 03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 137 03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 138 03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 139 03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 140 03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 141 03251 PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU 142 03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 143 03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 144 03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 145 03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 146 05101 PERTAMBANGAN BATU BARA 147 06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 148 06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 149 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 150 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 151 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 152 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 153 07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 154 07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 155 07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 156 07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 157 07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI 158 07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 159 07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 160 08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 161 09100 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 162 09900 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 163 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS 164 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 165 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 166 10211 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN 167 10212 INDUSTRIPENGASAPAN/PEMANGGANGANIKAN 168 10213 INDUSTRIPEMBEKUANIKAN 169 10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 170 10215 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN 171 10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 172 10217 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN 173 10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN 174 10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 175 10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG 176 10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 177 10292 INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA 178 10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 179 10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 180 10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 181 10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id -66- NO. KODE NAMAKLU KLU 182 10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA 183 10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 184 10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 185 10431 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) 186 10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 187 10611 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN 188 10612 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI 189 10621 INDUSTRIPATIUBIKAYU 190 10721 INDUSTRI GULA PASIR 191 10722 INDUSTRI GULA MERAH 192 10731 INDUSTRI KAKAO 193 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA 194 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 195 10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 196 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 197 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH 198 10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 199 10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 200 10792 INDUSTRI KUE BASAH 201 10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 202 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNY A 203 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 204 11030 INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT 205 13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 206 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 207 13134 INDUSTRI BATIK 208 13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN /BORDIR 209 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 210 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 211 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 212 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 213 13995 INDUSTRI KARUNG GONI 214 13996 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 215 14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 216 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 217 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 218 14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 219 14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 220 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 221 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 222 15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEW AN 223 15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA 224 15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 225 15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI 226 15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 227 16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU www.jdih.kemenkeu.go.id -67- NO. KODE NAMAKLU KLU 228 16211 INDUSTRI KAYU LAPIS 229 16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINAS!, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD 230 16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 231 16214 INDUSTRI VENEER 232 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 233 16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 234 16230 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 235 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 236 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU 237 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 238 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU 239 16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL 240 18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 241 18120 JASA PENUNJANG PENCETAKAN 242 18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 243 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 244 19211 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI 245 19212 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM 246 19213 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 247 20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 248 20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 249 23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 250 23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 251 23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 252 23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 253 23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 254 23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 255 23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA 256 23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 257 23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 258 25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 259 25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 260 26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNY A 261 26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 262 27403 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI 263 28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 264 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 265 30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG 266 30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 267 31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 268 31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 269 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 270 32111 INDUSTRI PERMATA 271 32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 272 32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI www.jdih.kemenkeu.go.id -68- NO. KODE NAMAKLU KLU 273 32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA 274 32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 275 32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 276 32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 277 32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 278 32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 279 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 280 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 281 32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 282 32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNY A YTDL 283 33122 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 284 33152 JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 285 35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 286 35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 287 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM 288 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 289 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 290 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 291 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 292 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 293 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 294 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 295 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 296 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 297 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG 298 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 299 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 300 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG 301 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 302 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 303 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 304 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 305 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 306 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 307 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 308 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 309 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 310 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 311 42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 312 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 313 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 314 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 315 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 316 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 317 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS www.jdih.kemenkeu.go.id -69- NO. KODE NAMAKLU KLU 318 42915 PENGERUKAN 319 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 320 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 321 43110 PEMBONGKARAN 322 43120 PENYIAPAN LAHAN 323 43211 INSTALASI LISTRIK 324 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 325 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 326 43214 INSTALASINAVIGASIUDARA 327 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 328 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 329 43217 INSTALASI ELEKTRONIKA 330 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 331 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 332 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 333 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 334 43291 INSTALASI MEKANIKAL 335 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 336 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 337 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 338 43303 PENGECATAN 339 43304 DEKORASI INTERIOR 340 43305 DEKORASI EKSTERIOR 341 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 342 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 343 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 344 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 345 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 346 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 347 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 348 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 349 46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 350 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA 351 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 352 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 353 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 354 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 355 47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 356 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 357 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA 358 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 359 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 360 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 361 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 362 47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 363 47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA www.jdih.kemenkeu.go.id -70- NO. KODE NAMAKLU KLU 364 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 365 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 366 47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 367 47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 368 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 369 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 370 47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 371 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 372 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 373 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 374 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 375 47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO 376 47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK- ANAK DI TOKO 377 47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON 378 47721 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 379 47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK 380 47723 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK 381 47724 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL 382 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN 383 47729 PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 4 7721 S.D. 4 7727 384 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA 385 47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 386 47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 387 47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 388 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR 389 47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 390 47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL 391 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS /IKAN DAN HEW AN PIARAAN 392 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 393 47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 394 47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN 395 47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA 396 47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI 397 47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL 398 47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 399 47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINY AK ATSIRI) 400 47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 401 47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA 402 47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 403 47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR www.jdih.kemenkeu.go.id -71- NO. KODE NAMAKLU KLU 404 47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNY A 405 47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK 406 47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK 407 47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 408 47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 409 47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 410 47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 411 47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN 412 47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA 413 47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS 414 47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 415 47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 416 47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK 417 47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 418 47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR 419 47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 420 47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 421 47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK 422 47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEW AN HIDUP 423 47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 424 47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 425 47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 426 47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN 427 47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA 428 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 429 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 430 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 431 68120 KAWASAN PARIWISATA www.jdih.kemenkeu.go.id -72- J. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor Lamp iran Perihal : ........................................ ( 1) : ........................................ (2) : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................... (4) NPWP : ......................................... (5) Jabatan : ......................................... (6) Bertindak selaku: D Wajib Pajak Nama NPWP Kode KLU Alamat D Pengurus dari Wajib Pajak : ............................. (7) : ............................. (8) : ............................. (9) : ............................. (10) mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang ... , dengan alasan*): D D D termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang .... . termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE). termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 1z1n Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB). Demikian permohonan ini kami sampaikan . .............. , .................. 20 .... (11) Pemohon, ........................................... (12) *) Pilih salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id -73- Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor: (1) Diisi dengan nomor surat permohonan (2) Diisi dengan jumlah lampiran (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak (9) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak ( 1 0) Diisi dengan alamat Wajib Pajak ( 11) Diisi dengan tanggal permohonan (12) Diisi dengan nama terang pemohon www.jdih.kemenkeu.go.id -74- K. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................................... ( 1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR NOMOR: ........................ (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................................................... ( 1) menerangkan bahwa orang pribadijbadan *) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak NPWP Kode KLU Alamat : ...................................................................... (3) : ...................................................................... (4) : ................................................................... (5) : ...................................................................... (6) dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang ...... , dengan alasan*): 0 termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang .... . 0 termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. D termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin· Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Kode verifikasi: *) Pilih salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id -75- Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasa122 Impor: (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak (5) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id -76- L. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................................... ( 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Kepada Yth . . .................... ............................... (3) Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal22 Impor yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , permohonan Saudara tidak disetujui dengan ala san*): 0 tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang .... . D tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. D tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Demikian kami sampaikan. Kode verifikasi: *) Pilih salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id -77- Petunjuk Pengisian Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor : ( 1) Diisi dengan KPP tern pat Wajib Pajak terdaftar (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id -78- M. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Nama Wajib Pajak NPWP Kode KLU Masa Pajak : .................................................. ( 1) : .................................................. (2) : ................................................... (3) : .................................................... (4) Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor Tanggal April/ Juli*) Mei/ Agustus*) Juni/ September*) No. Nomor PPh PPh PIB Nilai Nilai Nilai PPh 22 (5) PIB**l (6) 22 22 (7) Impor**) Impor***) Impor Imp or***) Imp or Imp or Jumlah (8) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . ... ....... , ...................... 2020 (9) (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 11) NPWP .............................. (12) *) dicoret salah satu sesuai periode pelaporan. **) Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. ***) Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya). www.jdih.kemenkeu.go.id -79- Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal22 Impor: (1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. (3) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak. (4) Diisi dengan sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020. (5) Diisi dengan nomor urut. (6) Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (8) Diisi dengan penjumlahan nilai impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan. (9) Diisi dengan tanggallaporan. (10) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan. (11) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan. (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id -80- N. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 NO. KODE NAMAKLU KLU 1 10432 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 2 10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 3 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 4 10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 5 10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 6 10801 INDUSTRI RAN SUM MAKANAN HEW AN 7 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 8 11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 9 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 10 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 11 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) 12 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 13 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 14 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 15 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN 16 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 17 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 18 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 19 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 20 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 21 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 22 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 23 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 24 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 25 15114 INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI 26 15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 27 15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 28 17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 29 17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 30 17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 31 17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 32 17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL 33 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 34 20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 35 20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 36 20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA 37 20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 38 20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN 39 20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 40 20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA 41 20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK 42 20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) www.jdih.kemenkeu.go.id -81- NO. KODE NAMAKLU KLU 43 20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULAS!) 44 20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 45 20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 46 20232 INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI 47 20291 INDUSTRI PEREKAT /LEM 48 20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 49 21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI 50 21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI 51 22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 52 22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 53 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 54 22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 55 22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 56 22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 57 22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL 58 23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 59 23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT /KERAMIK 60 23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT /KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 61 23941 INDUSTRI SEMEN 62 24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 63 24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 64 24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 65 24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 66 25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANG UN AN 67 25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SlAP PASANG UNTUK BANG UN AN 68 25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN 69 25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 70 25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM;METALURGIBUBUK 71 25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM 72 25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 73 25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 74 25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA 75 25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM 76 25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 77 26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 78 26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 79 26390 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 80 26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 81 26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 82 27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 83 27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN 84 27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 85 27201 INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) 86 27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNY A 87 27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET www.jdih.kemenkeu.go.id -82- NO. KODE NAMAKLU KLU 88 27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) 89 27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 90 27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 91 27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 92 27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 93 28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP /KATUP 94 28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN 95 28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 96 29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 97 29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 98 30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 99 30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 100 30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DANTIGA 101 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 102 31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 103 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG 104 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM 105 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI 106 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH 107 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU 108 01120 PERTANIAN PADI 109 01132 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH 110 01133 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 111 01134 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 112 01135 PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA 113 01136 PERTANIAN TANAMAN JAMUR 114 01139 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA 115 01140 PERKEBUNAN TEBU 116 01150 PERKEBUNANTEMBAKAU 117 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA 118 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 119 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS 120 01230 PERTANIAN BUAH JERUK 121 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 122 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SA WIT 123 01269 PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 124 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 125 01281 PERKEBUNAN LADA 126 01282 PERKEBUNAN CENGKEH 127 01284 PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR 128 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG 129 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG 130 01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA 131 01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA 132 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA 133 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA 134 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG www.jdih.kemenkeu.go.id -83- NO. KODE NAMAKLU KLU 135 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 136 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 137 01461 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 138 01462 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 139 01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 140 01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU 141 01613 JASA PEMANENAN 142 01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 143 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 144 01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 145 01622 JASA PEMACEKAN TERNAK 146 01623 JASA PENETASAN TELUR 147 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNY A 148 01630 JASA PASCA PANEN 149 02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI 150 02120 PENGUSAHAAN HUTAN ALAM 151 02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET 152 03111 PENANGKAPAN PISCES /IKAN BERSIRIP DI LAUT 153 03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 154 03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 155 03114 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT 156 03115 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT 157 03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 158 03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 159 03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 160 03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT i61 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM 162 03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM 163 03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM 164 03124 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM 165 03125 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM 166 03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM 167 03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 168 03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 169 03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 170 03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 171 03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 172 03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 173 03211 PEMBESARANIKANLAUT 174 03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 175 03213 BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT 176 03214 BUDIDAYA KARANG (CORAL) 177 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM 178 03222 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 179 03223 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA 180 03224 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH 181 03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR 182 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR www.jdih.kemenkeu.go.id -84- NO. KODE NAMAKLU KLU 183 03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 184 03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 185 03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 186 03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 187 03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 188 03251 PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU 189 03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 190 03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 191 03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 192 03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 193 05101 PERTAMBANGAN BATU BARA 194 06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 195 06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 196 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 197 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 198 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 199 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 200 07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 201 07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 202 07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 203 07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 204 07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI 205 07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 206 07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 207 08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 208 09100 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 209 09900 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 210 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS 211 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 212 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 213 10211 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN 214 10212 INDUSTRIPENGASAPAN/PEMANGGANGANIKAN 215 10213 INDUSTRIPEMBEKUANIKAN 216 10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 217 10215 INDUSTRI PERAGIAN /FERMENTASI IKAN 218 10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 219 10217 INDUSTRI PENDINGINAN /PENGESAN IKAN 220 10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN 221 10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 222 10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG 223 10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 224 10292 INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA 225 10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 226 10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 227 10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 228 10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA 229 10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id -85- NO. KODE NAMAKLU KLU 230 10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 231 10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 232 10431 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) 233 10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 234 10611 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN 235 10612 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI 236 10621 INDUSTRIPATIUBIKAYU 237 10721 INDUSTRI GULA PASIR 238 10722 INDUSTRI GULA MERAH 239 10731 INDUSTRI KAKAO 240 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA 241 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 242 10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 243 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 244 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH 245 10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 246 10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 247 10792 INDUSTRI KUE BASAH 248 10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 249 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA 250 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 251 11030 INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT 252 13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 253 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 254 13134 INDUSTRI BATIK 255 13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN /BORDIR 256 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 257 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 258 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 259 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 260 13995 INDUSTRI KARUNG GONI 261 13996 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 262 14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 263 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 264 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 265 14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 266 14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 267 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 268 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 269 15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEW AN 270 15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA 271 15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 272 15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI 273 15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 274 16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU 275 16211 INDUSTRI KA YU LAPIS www.jdih.kemenkeu.go.id -86- NO. KODE NAMAKLU KLU 276 16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINAS!, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD 277 16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 278 16214 INDUSTRI VENEER 279 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 280 16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 281 16230 INDUSTRI WADAH DARI KA YU 282 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 283 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU 284 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 285 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU 286 16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL 287 18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 288 18120 JASA PENUNJANG PENCETAKAN 289 18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 290 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 291 19211 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI 292 19212 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM 293 19213 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 294 20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 295 20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINY AK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 296 23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 297 23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 298 23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 299 23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 300 23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 301 23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 302 23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA 303 23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 304 23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 305 25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 306 25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 307 26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNY A 308 26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 309 27403 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI 310 28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 311 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 312 30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG 313 30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 314 31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 315 31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 316 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 317 32111 INDUSTRI FERMATA 318 32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 319 32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 320 32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA www.jdih.kemenkeu.go.id -87- NO. KODE NAMAKLU KLU 321 32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 322 32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 323 32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 324 32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 325 32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 326 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 327 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 328 32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 329 32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 330 33122 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 331 33152 JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 332 35101 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 333 35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 334 35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 335 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM 336 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 337 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 338 41013 KONSTRUKSIGEDUNGINDUSTRI 339 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 340 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 341 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 342 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 343 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 344 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 345 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG 346 42111 KONSTRUKSI JALAN RA YA 347 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 348 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG 349 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 350 42115 KONSTRUKSITEROWONGAN 351 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 352 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 353 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 354 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 355 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 356 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 357 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 358 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 359 42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 360 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 361 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 362 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 363 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 364 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 365 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINY AK DAN GAS www.jdih.kemenkeu.go.id -88- NO. KODE NAMAKLU KLU 366 42915 PENGERUKAN 367 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 368 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 369 43110 PEMBONGKARAN 370 43120 PENYIAPAN LAHAN 371 43211 INSTALASI LISTRIK 372 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 373 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 374 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 375 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 376 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 377 43217 INSTALASI ELEKTRONIKA 378 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 379 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 380 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 381 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 382 43291 INSTALASI MEKANIKAL 383 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 384 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 385 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 386 43303 PENGECATAN 387 43304 DEKORASI INTERIOR 388 43305 DEKORASI EKSTERIOR 389 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 390 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 391 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 392 43903 PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING 393 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 394 43905 PENYEW AAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 395 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 396 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 397 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 398 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK 399 46203 PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN 400 46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 401 46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN 402 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA 403 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 404 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 405 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 406 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO 407 46315 PERDAGANGAN BESAR MINY AK DAN LEMAK NABATI 408 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 409 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN 410 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN 411 46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA 412 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN www.jdih.kemenkeu.go.id -89- NO. KODE NAMAKLU KLU 413 46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 414 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 415 46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEW ANI 416 46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA 417 46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI 418 46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU 419 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA 420 46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL 421 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 422 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI 423 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL 424 46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA 425 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAIBENTUK 426 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 427 46494 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK 428 46496 PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK 429 46497 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM 430 46498 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 431 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 432 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 433 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 434 46593 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 435 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 436 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI 437 46620 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 438 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 439 46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN 440 46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 441 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 442 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET 443 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET /MINIMARKET (TRADISIONAL) 444 47191 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 445 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 446 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 447 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 448 47213 PERDAGANGANECERANSAYURAN 449 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 450 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 451 47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 452 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 453 47221 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL www.jdih.kemenkeu.go.id -90- NO. KODE NAMAKLU KLU 454 47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL 455 47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO 456 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 457 47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA 458 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH 459 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 460 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 461 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 462 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU 463 47302 PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO 464 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 465 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA 466 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 467 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 468 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 469 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL 470 47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL 471 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 472 47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 473 47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA 474 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 475 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 476 47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 477 47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KA YU 478 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 479 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 480 47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 481 47530 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 482 47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 483 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 484 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 485 47594 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 486 47595 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 487 47596 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 488 47597 PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK 489 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 490 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 491 47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN 492 47620 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO 493 47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO 494 47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK- ANAKDITOKO www.jdih.kemenkeu.go.id -91- NO. KODE NAMAKLU KLU 495 47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON 496 47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 497 47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 498 47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN 499 47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 500 47721 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 501 47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK 502 47723 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK 503 47724 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL 504 47725 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK 505 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN 506 47727 PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 507 47729 PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 508 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA 509 47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 510 47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 511 47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 512 47735 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN 513 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR 514 47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 515 47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL 516 47746 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK 517 47752 PERDAGANGAN ECERAN HEW AN TERNAK 518 47753 PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS 519 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEW AN PIARAAN 520 47761 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG /FLORIST 521 47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT 522 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 523 47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA 524 47782 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN 525 47783 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM 526 47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK 527 47785 PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN 528 47789 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA 529 47811 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA 530 47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH- BUAHAN 531 47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR- SAYURAN 532 47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN 533 47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERI KANAN 534 47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 535 47819 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNY A www.jdih.kemenkeu.go.id -92- NO. KODE NAMAKLU KLU 536 47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS 537 47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNY A 538 47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA 539 47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 540 47825 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN 541 47826 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN 542 47827 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU 543 47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGASDANPAKANIKAN 544 47829 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL 545 47831 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL 546 47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN 547 47833 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNY A 548 47834 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DANBENANG 549 47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA 550 47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI 551 47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL 552 47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK 553 47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 554 47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINY AK ATSIRI) 555 47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 556 47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA 557 47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN 558 47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 559 47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNY A 560 47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR 561 47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNY A 562 47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK 563 47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK 564 47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 565 47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 566 47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 567 47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 568 47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN 569 47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA 570 47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS 571 47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR www.jdih.kemenkeu.go.id -93- NO. KODE NAMAKLU KLU 572 47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 573 47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK 574 47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 575 47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR 576 47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 577 47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 578 47881 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN 579 47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK 580 47883 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN 581 47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEW AN HIDUP 582 47892 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA 583 47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK 584 47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 585 47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 586 47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 587 47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN 588 47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA 589 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 590 49112 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA 591 49121 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 592 49129 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA 593 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 594 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 595 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) 596 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 597 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 598 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 599 49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 600 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 601 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS 602 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 603 49414 ANGKUTANPERDESAAN 604 49421 ANGKUTAN TAKSI 605 49422 ANGKUTAN SEWA 606 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 607 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 608 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 609 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 610 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 611 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 612 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 613 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG www.jdih.kemenkeu.go.id -94- NO. KODE NAMAKLU KLU 614 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 615 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 616 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 617 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 618 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 619 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 620 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 621 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG 622 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 623 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG 624 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 625 50211 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 626 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 627 50213 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 628 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 629 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 630 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 631 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 632 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 633 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 634 50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 635 50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 636 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 637 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 638 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 639 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 640 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 641 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 642 51101 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 643 51102 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 644 51103 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG 645 51104 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 646 51105 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 647 51106 ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA 648 51107 ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA 649 51109 ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA 650 51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 651 51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 652 51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG 653 51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 654 51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 655 52101 PERGUDANGAN www.jdih.kemenkeu.go.id -95- NO. KODE NAMA KLU KLU 656 52102 JASA COLD STORAGE 657 52103 JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT 658 52109 JASA PERGUDANGAN LAINNYA 659 52211 JASA TERMINAL DARAT 660 52213 JASA JALAN TOL 661 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 662 52221 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 663 52222 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU 664 52223 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 665 52229 JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA 666 52230 JASA KEBANDARUDARAAN 667 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 668 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 669 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 670 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 671 53200 KURIR 672 55111 HOTEL BINTANG LIMA 673 55112 HOTEL BINTANG EMPAT 674 55113 HOTEL BINTANG TIGA 675 55114 HOTEL BINTANG DUA 676 55115 HOTEL BINTANG SATU 677 55120 HOTEL MELATI 678 55130 PONDOK WISATA (HOME STAY) 679 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 680 55192 BUMI PERKEMAHAN 681 55193 PERSINGGAHAN KARA VAN 682 55194 VILA 683 55195 APARTEMEN HOTEL 684 55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 685 55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 686 56101 RESTO RAN 687 56102 WARUNG MAKAN 688 56103 KEDAIMAKANAN 689 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 690 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 691 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 692 56301 BAR 693 56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN 694 56303 RUMAH MINUM/KAFE 695 56304 KEDAI MINUMAN 696 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 697 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 698 58110 PENERBITAN BUKU 699 58120 PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST 700 58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH 701 58190 PENERBITAN LAINNYA 702 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 703 59111 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH www.jdih.kemenkeu.go.id -96- NO. KODE NAMAKLU KLU 704 59112 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 705 59121 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 706 59122 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 707 59131 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 708 59132 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 709 59140 KEGIATAN PEMUTARAN FILM 710 59201 PEREKAMAN SUARA 711 59202 PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK 712 60101 PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH 713 60102 PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA 714 60201 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH 715 60202 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA 716 61991 TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN 717 62010 KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 718 62090 KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA 719 63111 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 720 63120 PORTAL WEB 721 63911 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH 722 63912 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA 723 65121 ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL 724 65122 ASURANSI NON JIWA SYARIAH 725 66197 JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) 726 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 727 68120 KAWASAN PARIWISATA 728 68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 729 70201 JASA KONSULTAN PARIWISATA 730 70202 JASA KONSULTAN TRANSPORTASI 731 70209 KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 732 71100 JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI 733 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 734 71203 JASA INSPEKSI 735 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 736 71205 JASA KALIBRASI/METROLOGI 737 71209 JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA 738 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 739 72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 740 72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA 741 73100 PERI KLAN AN 742 73200 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 743 74100 JASA PERANCANGAN KHUSUS 744 74201 JASA FOTOGRAFI 745 74902 JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS 746 77100 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNY A 747 77210 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA 748 77295 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK 749 77301 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI www.jdih.kemenkeu.go.id -97- NO. KODE NAMAKLU KLU 750 77302 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 751 77303 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR 752 77304 JASA PERSEW AAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASIUDARA 753 77306 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL 754 79111 JASA AGEN PERJALANAN WISATA 755 79112 JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA 756 79120 JASA BIRO PERJALANAN WISATA 757 79910 JASA INFORMASI PARIWISATA 758 79920 JASA PRAMUWISATA 759 79990 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL 760 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN 761 82302 JASA EVENT ORGANIZER 762 82920 JASA PENGEPAKAN 763 85111 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH 764 85112 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH 765 85121 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 766 85122 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 767 85210 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH 768 85220 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA 769 85230 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH 770 85240 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA 771 85311 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH 772 85312 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH 773 85321 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA 774 85322 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA 775 85410 JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI 776 85420 JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 777 85430 JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH 778 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN 779 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA 780 85493 JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA 781 85494 JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA 782 85495 JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA 783 85496 JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JAS