Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
MENTER.I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 /PMK.03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI Menimbang Mengingat PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari U saha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N om or 6214); www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan - 2 - MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa"ak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa:ak Penghasilan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima a tau Diperoleh W ajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang U ndang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2a), a tau Pasal 31E Undang - Undang Pajak Penghasilan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 - 5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Pajak Penghasilan. 6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang Undang Pajak Penghasilan. BAB II SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 - (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan Jasa seJen1s dengan Jasa sehubungan dengan pekerjaan be bas; c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasar kan: 1. Pasal 31A Undang-Undang Penghasilan; atau Pajak 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. (3) Jasa sehubungan . dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris; b. pemam musik, pembawa acara, penyany1, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari; c . olahragawan; d. penasihat, pengaJar, pelatih, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; penceramah, www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; 1. petugas penjaja barang dagangan; J . agen asurans1; k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. BAB III TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui: a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lam bat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya. (3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31Desember2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 - Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar. (4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 J anuari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri. BAB IV TATA CARA PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN Pasal 4 (1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara: a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. (2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha. (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (4 ) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. (5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -P www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 - dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa. (7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan J asa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. (8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi: a. impor; atau b. pem belian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. (9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 - 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. (10) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut. (11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. BABV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN Pasal 5 (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui: a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau -P www.jdih.kemenkeu.go.id - 9 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditiadakan untuk: a. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau b. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir. Pasal 6 (1) Atas permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: a. Surat Keterangan; atau b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. www.jdih.kemenkeu.go.id - 10 - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terlewati. (3) Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan. Pasal 7 Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali: a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/ atau b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pasal 8 (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (2) Tata cara pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 - BAB VI ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN Pasal 9 (1) Bagi Wajib Pajak yang: a. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; b. peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau c. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan. (2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa www.jdih.kemenkeu.go.id - 12 - guna usaha dengan hak ops1, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha terten tu. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 1. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpaja k an berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan dimaksud, ber laku keten tuan se bagai berikut: a. surat keterangan be bas a tau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan www.jdih.kemenkeu.go.id - 13 - sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan b. Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. 3. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya namun tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan b. Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungut c;t n Pajak Penghasilan. 4. Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Men teri ini: a. dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Men teri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id - 14 - BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Bentuk dokumen berupa: a. pemberitahuan Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan c. Surat Keterangan dan surat penolakan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 12 Pada saat Peraturan Men teri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 15 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1146 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plh. Kepala Bagian T I LUHUT M.R. LI '130NG j ' I NIP 19 6105 03 1988 d ' Q _ .. � � � · � // www.jdih.kemenkeu.go.id -16 - LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK. 03/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN Nomor Hal ....•.•.......•........•.......•.....................• (1) Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2a), a tau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......•.......•........•.••.•..•..•..•..• (2) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................... (3) NPWP : ......................................... (4) N om or telepon : ......................................... (SJ Ber tin dak sela ku: D Waji b Paja k D wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat Nomor telepon : ....••••••.•..•••.•.••.....•• (6) : ................•.......•.... (7) : ....•..••......•••••••..•••.• (8) : ............................. (9) memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan. Demikian disampaikan. . ......... , ................... 20 ...... (10) ...........•..•..•.••........... (11) Keterangan: 1. Beri tanda X pada D yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pa � k Orang Pribadi diisi pada D Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada LJ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak 2. *) caret salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) -17 - Pe tun j uk Pengisian Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak. Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. Diisi dengan Nama penandatangan surat pemberitahuan. Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan. Diisi dengan Nomor telepon penandatangan pem beri tah uan. surat Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak . Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak . Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya surat pem beri tah uan. Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak / wakil / kuasa. www.jdih.kemenkeu.go.id -18 - B. CONTOH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN Nomor Hal ...•••••••.••..•..•••.•••...•••..•••••.••••...•••••••. (1) Permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak •.•••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••• (2) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................... (3) NPWP Alamat : •••••••••••••••••.•••.•••••••••••.••••••• (4) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• (5) Nomor telepon : ......................................... (6) Ber tind ak sela ku D Waj ib Paja k D wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat Nomor telepon : •••••••••••••••••••••••••••••• (7) : •••••••••.••••••••••.••••••••• (8) : ••.•••••.••••••••••••••••••••• (9) : .••••••••••••••.•••••.••••••• (10) mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Demikian permohonan ini kami sampaikan . .......... , ................... 20 ...... (11) ••••••••••••••••••••••••••.•••.• (12) Keterangan: 1. Beri t � da X pada D yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pa )a , k Orang Pribadi diisi pada LJ Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada LJ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak 2. *) coret salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) - 19 - Petunjuk Pengisian Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak. Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. Diisi dengan Nama penandatangan surat permohonan. Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan. Diisi dengan Alamat penandatangan surat permohonan. Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat permohonan. Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat Keterangan. Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak/wakil/kuasa. www.jdih.kemenkeu.go.id -20 - C. CONTOH SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP .......... (I) KANTOR PELAYANAN PAJAK ......... (2J SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 Nomor: KET-... /PP23/WPJ ... /KP ... /20 ... (3J Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak: Nama : ..................................... (4) NPWP : ..................................... (5) Alamat : ..................................... (6) memiliki peredaran brute tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Brute Tertentu (PP 23/2018). Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran brute. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal ............. (7) kecuali: a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); a tau b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pas al 17 ayat ( 1) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan . ................... , ....... 20 .... (8) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor ••••••• ••••••• ••••••••• ••••••• • (9) NIP ......................... . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) -21 - Petunjuk Pengisian Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP. Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. Diisi dengan Nomor Surat Keterangan. Diisi dengan Nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan Alamat Wajib Pajak. Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 23/2018. Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan. Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. www.jdih.kemenkeu.go.id -22 - D. CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN Nomor: Hal KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR WILAYAH DJP .......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK ......... (2) S-........... /WPJ .... /KP ......... /20 ......... (3) Penolakan Permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib ·Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yth ................................ . (4) Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor ... .f S ) tanggal .... (6) yang diterima pada tanggal ................. 20 .. .(7) atas nama Wajib Pajak: Nama : ..................................... (8) NPWP : ..................................... (9) Alamat : ..................................... (lO) ditolak, dengan alasan: D Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; D Telah memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; D Peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya tel ah melebihi Rp4.800.000.000,00; atau D Belum menyampaikan SPT Tahunan PPh. *) Demikian untuk dimaklumi. ................... , ....... 20 .... (11) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor .•••••••••••••••••••••••••••••• (12) NIP ............. ............. . *) bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) - 23 - Petunjuk Pehgisian Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. Diisi dengan nomor Surat Keterangan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan. Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan. Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan. Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan diterima KPP. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. Diisi dengan alamat W ajib Pajak. Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya penolakan permohonan Surat Keterangan. Diisi dengan Nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum . u. b. --===- Plh. Kepala Bagian TU ��ftt eriqn . � y- !J LUHUT M.R. LI . • � l � 0 } � .J ) NIP 19610503 1 � "�,J.C!P..ly � www.jdih.kemenkeu.go.id