Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 /PMK.01/2017 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal P�jak; DISTRIBUSI II b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat persetuj uan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara; c. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetuj uan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat N omor: B/444/M.KT.01 /20 17 tanggal 31 Agustus 2017; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat Menetapkan DISTRIBUSI II - 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana : 1. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899); 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 4. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01 /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 3 - BAB I KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERALPAJAK Bagian Kesatu Kedudukan Kantor Wilayah Pasal 1 (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal - Pajak yang selanj utnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Bagian Kedua Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Pasal 2 Kantor Wilayah terdiri atas: a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan b. Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Pasal 3 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang - undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -4 - Paragraf 1 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bida,ng perpajakan; b. koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan; c. koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ke bij akan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan; f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan; g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan / atau Surat Tagihan Pajak, dan pembatalan hasi l pemer iks aan paj ak; h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding; L peng elolaan data, ars1p perpaj akan dan nonperpajakan; J . pelaksanaan hubungan masyarakat dan ker ja sama; dan k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 5 Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; e. Bidang Keberatan dan Banding; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan advokasi; d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas; e. pengelolaan kinerj a; DISTRIBUSI II L www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -6- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 1. pelaksanaan pengelolaan dan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah; J. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kan tor Wilayah. Pasal 8 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 9 ( 1 ) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawm, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunym tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -7- . clan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 10 ( 1) Bidang Data clan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan p engawasan dan penggalian potensi perpajakan, analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar clan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, clan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data clan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) clan tubuh bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya, serta melaksanakan pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ektensifikasi perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 8- Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Data dan. Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan pengawasan; b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak; c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan; d. pencanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data clan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak; e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan; f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan; g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan J anngan komputer, serta pembuatan back-up data; h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan; i. analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pe_layanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; J . pengelolaan risiko Kantor Wilayah; clan k. bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur pada ayat ( 1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian clan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan le pas pan tai (off shore ) clan tub uh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -9 - pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak. Pasal 12 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas: a. Seksi Data dan Potensi; b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan c. Seksi Dukungan Teknis Komputer. Pasal 13 (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunya1 tugas melakukan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bimbingan pengawasan dan · pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, pemelil:araan dan perbaikan jaringan komputer, pembuatan back-up data, serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan. (4) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 10- Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penclataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, penilaian, clan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai ( offshore) clan tubuh bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya serta bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak . Pasal 14 Biclang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review ) atas hasil pelaksanaan pekerj aan pej a bat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan aclministrasi kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tinclak piclana di bidang perpajakan. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyiclikan menyelenggarakan fungsi: a . pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak; b. pemberian bimbingan aclministrasi pemeriksaan clan penagihan paj ak; c. pemantauan pelaksanaan teknis dan aclministrasi pemeriksaan dan penagihan paj ak; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -11 - d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak; f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak; g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan; h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; i. peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan J . penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. Pasal 16 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas: a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; b. Seksi Bimbingan Penagihan; c. Seksi Intelijen; dan d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. Pasal 17 (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan pajak, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak, melakukan peninj auan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -12- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan paj ak. (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. ( 4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pasal 18 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak; b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak; c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 13 - d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan; e. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak; f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan; g. pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya; h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan; i. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan J. pelaksanaan kerja. sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat. Pasal 20 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen; b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan K � msultasi; dan c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Pasal 21 (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpaj akan bagi pegawai di lingkungan Direktorat J enderal Pajak. (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pemberian bimbingan dan www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II - 14 - pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah. (3 ) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di ·bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 22 (1) Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak da � i hasil pemeriksaan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II (1) - 1 5 - Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 22, Bidang menyelenggarakan fungsi: sebagaimana dimaksud Keberatan dan Banding a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pernbetulan produk hukurn yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah; c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas perrnohonan keberatan; d. pemberian birnbingan dan permohonan pengurangan sanksi; penyelesaian a tas atau penghapusan e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pernbatalan surat ketetapan paj ak yang tidak benar; f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar; g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan; 1. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan J. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -16- bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 24 Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas: a. Seksi Keberatan dan Banding I; b. Seksi Keberatan dan Banding II; c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan d. Seksi Keberatan dan Banding IV. Pasal 25 (1) Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan paj ak dari hasil pemeriksaan paj ak, penyelesaian ke beratan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 17- Paragraf 2 Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan; b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian biml?ingan di bidang perpajakan; c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan; f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan; g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, clan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak; h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding; 1. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan j . pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan k . pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 18 - prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal. Pasal 27 Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian; d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan; e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 2 8 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuanga,.n, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 8 , Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan advokasi; d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas; e. pengelolaan kinerj a; f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; h. pdaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -19- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kan tor Wilayah; J . pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah. Pasal 30 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 31 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawa1, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manus1a, serta melaksanakan administrasi Jab a tan Fungsional. (2) Subbagian Keuangan mempunya1 tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, clan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -20 - ( 4 ) Subba gian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempun yai tugas mela kukan urusan tata usa ha, rumah tangga, perlengkapan, pengelo laan barang milik negara Kantor Wilayah, mela kukan pelaksanaan bimbingan peng elola an barang milik negara di lingkungan Kantor Wila yah , dan mela kukan pelaksanaan urusan pro tokoler Kantor Wila yah . Pasal 32 Bidang Da ta dan Pengawasan Potensi Perpa jakan mem punyai tugas mela ksanakan pencarian, peng umpulan, peng olahan , dan pen yajian data dan informasi per pajakan, melaks anakan bimbingan pen gawasan dan peng galian pot ensi perpajakan , melaks anakan pember ian bimbingan pen gawasan dan peman tauan tindak lan jut pen gampunan pajak, melaksa nakan pember ian dukungan teknis komputer, dan melaks anakan peng elola an risiko Kantor Wilay ah. Pasal 33 Da lam melaksa nakan tugas seba gaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pen gawasan Potensi Perpa jakan menyelen ggarakan fu ngsi: a. pe mberian bimbingan peng awas an; b. pem ber ian bimbingan pen ggalian poten si perpa jakan mela lui intensifikasi dan ekstensifikasi Wa jib Pajak; c. pemb erian bimbingan dan pema ntauan pelaksanaan kebi jakan teknis pemenuhan kewa jiban perpajakan; d. penca rian, pengumpulan, pengo lahan , dan penya jian data dan informasi perpajakan serta pembent ukan dan pem utakhiran basis data pajak; e. pengawasan terhadap pema nfaatan data dan infor masi perpa j akan; f.. pemantauan , penel aahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi pener imaan perpa jakan; g. pember ian dukungan teknis komputer, pemeliha raan dan per baikan jaringan komputer, serta pembua tan back-up data; h. pema ntauan dan pemeliha raan aplikasi perpa jakan ; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -2 1 - i. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan J . pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. Pasal 34 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas: a. Seksi Data dan Potensi; b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan c. Seksi Dukungan Teknis Komputer. Pasal 35 (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, melakukan pengusulan penataan wilayah kerja unit vertikal berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan bimbingan pe�gawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemelihar c:t an dan perbaikan jaringan komput � r dan program aplikasi, melakukan pembuatan back - up data, serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -22 - Pasal 36 Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, clan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi clan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, penilaian pajak, clan pengenaan Pajak Bumi clan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru. Pasp_l 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, clan Penilaian menyelenggarakan fu ngsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak; b. pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan; c. pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak; d. pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru clan Wajib Pajak yang belum pernah setor clan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; e. pelaksanaan analisis clan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -23- f. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan clukungan pemutakhiran basis data pajak; g . pemberian bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan; clan h. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru. Pasal 38 Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Pendaftaran; b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan c. Seksi Bimbingan Penclataan, Penilaian, clan Pengenaan . Pasal 39 (1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis clan rekomenclasi penetapan tempat terclaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pa jak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang. (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, clan melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor clan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 24 - serta pemberian bimbingan pengawasan clan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru. (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, clan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak clan Objek Pajak, melakukan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian Objek Pajak, melakukan bimbingan clan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengenaan Pajak Bumi clan Bangunan, melakukan dukungan pemutakhiran basis data pajak, clan melakukan proses penyelesaian klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah. Pasal 4 0 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, clan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan clan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak clan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 25- Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fu ngsi: a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak; b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak; c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak; d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor; e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak; f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan paj <:t k; g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen clan pengamatan perpajakan; h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; 1. peninj auan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan J. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. Pasal 42 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas: a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; b. Seksi Bimbingan Penagihan; c. S eksi In telij en; clan d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -26- Pasal 43 (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan sejawat (peer review ) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan keterangan pengampunan pajak. surat (2 ) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan paj ak. (3 ) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan , Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pasal 44 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -27- Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fu ngsi: a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan; b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak; c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan; d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak; e. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan; f. pemeliharaan dan pemutakhiran website dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya; g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan; h. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan i. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat. Pasal 46 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen; b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; clan c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Pasal 47 (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 28 - penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakpiran panduan informasi perpajakan bagi peg <:1- wai di lingkungan Direktorat J enderal Pajak. (2 ) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunya1 tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan ke bij akan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah. (3 ) Se�si Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 48 Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 29 - Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, clan Pengurangan menyelenggarakan fu ngsi: a. pemberian bimbingan clan pemantauan· penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; b. pemberian bimbingan clan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah; c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan; d. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi; e. . pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; f. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar; g. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; h. pemberian bimbingan clan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan paj ak dari hasil pemeriksaan; 1. pemberian bimbingan clan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; J . penyelesaian proses banding clan proses gugatan; clan k. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak clan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. Pasal 50 Bidang Keberatan, Banding, clan Pengurangan terdiri atas: a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I; b. Seksi Keberatan, Banding, clan Pengurangan II; c. Seksi Keberatan, Banding, clan Pengurangan III; clan www.jdih.kemenkeu.go.id - 30 - d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV. Pasal 51 Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV, masing - masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan / pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. BAB II KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTORATJENDERALPAJAK Bagian Kesatu Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pasal 52 ( 1 ) Kantor Pelayanan Pajak yang selanj utnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala. DISTRIBUSI II �- www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -31 - Bagian Kedua Jenis, Tugas, · Fungsi, dan Susunan Organisasi Pasal 53 Jenis KPP terdiri atas: a. KPP Wajib Pajak Besar; b. KPP Madya; dan c. KPP Pratama. Paragraf 1 KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya Pasal 54 (1 ) KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan. ( 2 ) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Pasal 55 (1 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fu ngsi: a. pelayanan pajak; b. penyuluhan pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -32- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; f. pelaksanaan konsultasi perpajakan; g. pencanan, pengumpulan, pengolahan, clan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan; h. pemeriksaan pajak; i. penetapan clan penerbitan produk hukum perpajakan; J . peny elesaian permohonan konfirmasi status Wa jib Pajak; k. penatausahaan piutang pajak clan penagihan pajak; 1. pembetulan ketetapan pajak; m. penghapusan sanksi aclministrasi secara jabatan clalam rangka pengampunan pajak; n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; p. pelaksanaan clan pemantauan kepatuhan internal; q. pelaksanaan tinclak lanjut kerja sama perpajakan; clan r. pelaksanaan administrasi kan tor. (2 ) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fu ngsi pendataan objek clan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. (3 ) Selain menyelenggarakan fu ngsi sebagaimana clim . aksucl pada ayat (1), KPP Badan dan Orang Asing menyelenggarakan fu ngsi pemberian clan/ atau pe nghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -33- pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Pasal 56 KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penagihan; e. Seksi Pemeriksaan; f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; i. Seksi Pen gawasan dan Konsultasi IV; dan J . Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 57 (1 ) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organ1sas1 dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 3 4- ( 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, melakukan penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ( 4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penataus a haan piutang pajak, rnelakukan penyelesaian perrnohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyiIT?-panan dokumen penagihan. (5) Seksi Pemeriksaan mempunya1 tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpaj akan lainnya, serta melaksanakan perneriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. (6 ) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat. (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -35 - penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. (8) Selain mempunyai tugas sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) clan tubuh bumi serta Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Lainnya. (9) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) , Seksi Pengawasan clan Konsultasi I pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore ) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangu!}an Sektor Lainnya. (10) Selain mempunyai tugas sebagaimana climaksud pada ayat (7), Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. (11 ) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksucl pada ayat (5 ) , Seksi Pemeriksaan pada KPP Badan dan Orang Asing juga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 36 - Paragraf 2 KPP Pratama Pasal 58 KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Paj ak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan. Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pajak; b. penyuluhan pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d. penatausahaan dan perpajakan, penenmaan peny1mpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; f. pelaksanaan konsultasi perpajakan; g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpaj akan; h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan; i. pem berian dan / atau penghapusan Nomor Pokok Wa jib Pajak; j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak; k. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 1. pemeriksaan pajak; m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -37 - n. penyelesaian permohonan konfirmasi status W a jib Pajak; o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak; q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak; r. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak; s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; lanjut t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan v. pelaksanaan administrasi kantor. Pasal 60 KPP Pratama terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penagihan; e. Seksi Pemeriksaan; f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; J . Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 61 (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 38 - melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. ( 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penenmaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan. (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penenmaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpaj akan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perneriksaan, rnelakukan pengawasan pelaksanaan aturan perneriksaan, rnelakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, rnelakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. (6 ) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nornor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -39- penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian. (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan / penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta rnelakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing - masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, rnelakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, rnelakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, rnelakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengarnpunan pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 40- BAB III KANTOR PELAYANAN,PENYULUHAN,DAN KONSULTASI PERPAJAKAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 62 (1) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. (2) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 6 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas. dan fungsi KPP Pratama. Pasal 64 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fu ngsi: a. pelayanan pajak; b. penyuluhan pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan; e. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 41 - f. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu; g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan h. pelaksanaan administrasi kantor. Pasal 6 5 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdiri atas: a. Petu g as Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional . Pasal 66 Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 67 (1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat dibentuk kelompokjabatan fu ngsional sesuai kebutuhan. (2 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 4 2-· Pasal 68 ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenj ang clan bidang keahliannya. (2) Masing - masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fu ngsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (4 ) Jenis dan jenjang jabatan fu ngsional sebagaimana dimaksud pada ay at ( 1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV TATAKERJA Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organ1sas1 di lingkungan instansi vertikal Direktora t J enderal Pajak. Pasal 70 Setiap p1mpman instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan . Pasal 71 Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh j abatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 43 - Pasal 72 Setiap unsur di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 73 Setiap p1mpman unit organisasi harus menerapkan sistem peng�ndalian intern pemerintah di lingkungan masing - masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 74 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 75 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 Setiap pimpinan unit organ1sas1 harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 77 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -44 - Pasal 78 (1) Pej abat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 28, dalam pelaksanaan tugas dan fu ngsi kepatuhan internal dimaksud secara fu ngsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 61, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP. Pasal 79 (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fu ngsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 28, Pasal 57, dan Pasal 61 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Unit organisasi/ pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fu ngsi kepatuhan internal. Pasal 80 (1) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kanto.r Wilayah, serta Kepala KPP menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. (2) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun laporan berkala. (3) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 45 - (4 ) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya. ( 5) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Maclya, clan KPP Pratama, menampung laporan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) clan (4) clan menyusun laporan berkala. (6) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepacla pejabat atasannya. BAB VI JUMLAH , LOKASI, DAN WILAYAH KERJA Pasal 81 (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terclapat: a. 3 4 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah; b. 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar; c. 29 (dua puluh sembilan) KPP Maclya; cl. 319 (tiga ratus sembilan belas) KPP Pratama; dan e. 204 (clua ratus empat) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, clan Konsultasi Perpajakan. (2) Nama, lokasi, clan wilayah kerja dari: a. Kantor Wilayah tercantum dalam Lampiran I; b. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, clan KPP Pratama tercantum clalam Lampiran II; clan c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, clan Konsultasi Perpajakan tercantum clalam Lampiran III, yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. (3) Bagan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tercantum clalam Lampiran IV yang merupakan bagian ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal terjacli pembentukan/pemekaran/ penggabungan/pemecahan wilayah aclministrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), cliatur oleh Direktur Jenderal Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 46 - BAB VII ESELONISASI Pasal 82 ( 1) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator. (3) Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama merupakan jabatan eselon III.a atau J abatan Administrator. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakanjab�tan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. ( 5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. (6) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Peng a was. BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 83 Kantor Wilayah melakukan fu ngsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 84 (1) Kantor Wilayah, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang · dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kan tor. www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 7 - (2) Kantor Wilayah, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Pratama melakukan fu ngsi pendataan dan penilaian objek Paj ak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi clan Bangunan clan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. (3) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan melakukan fu ngsi pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian clan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. ( 4 ) Penilaian angka kredit atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (5) Seksi di Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus clan Seksi di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar clan Kantor Wilayah Jakarta Khusus membawahi para Penelaah Keberatan. (6) Seksi Pengawasan clan Konsultasi pada KPP Wajib Pajak Besar clan KPP Madya serta Seksi Pengawasan clan Konsultasi clan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama membawahi para Account Representative. ( 7) Penentuan jumlah Seksi Pengawasan clan Konsultasi pada KPP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 85 (1) Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadmi ri istrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut: DIS TRI BUS I II {,-- www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -48 - a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan; b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan W ajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, danjasa; c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan perdagangan; dan d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/ Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan. (3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (4) Penentuan kriteria dan/ atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan oleh Direktur J enderal Pajak. ( 5) Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/ atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ( 6) Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan _pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 86 Perubahan atas tugas, fu ngsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -49 - Pasal 87 (1) Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fu ngsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja eselon III ke bawah pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sepanj ang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan oleh Menteri. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. ( 3) Salinan penetapan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat J ender al Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01 /2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Pajak tetap melaksanakan tugas dan dibentuknya jabatan baru fu ngsinya sampai dengan dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pasal 89 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01 /20 14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIB USI II - 50- Pasal 90 (1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, clan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara ef ektif, maka organisasi, tata kerj a, lokasi, clan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 ( satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerj a, lokasi, clan wilayah kerj a instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. (3) Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas clan fu ngsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01 /20 14 tentang Organisasi clan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan sebelum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 91 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi clan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894) , dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. www.jdih.kemenkeu.go.id -51- Pasal 92 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI pada tanggal 29 Desember 201 7 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 17 NOMOR 1961 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum DISTRIBUSI II . . Kementerian YUWONO _,f' 199703 1001 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2. 3. -52 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORATJENDERALPAJAK NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH KERJA N A M A LO KASI DAE RAH AD MINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN KANTOR Jakarta Seluruh Indonesia 1. KPP Wajib Pajak Besar WILAYAH DJP Sa tu WAJIB PAJAK 2. KPP Wajib Pajak Besar BESAR Dua 3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga 4. KPP Wajib Pajak Besar Em pat KANTOR Jakarta a. Provinsi DKI 1. KPP Penanaman WILAYAH DJP Jakarta Modal Asing Satu JAKARTA b. Seluruh Indonesia 2. KPP Penanaman KHU SUS Modal Asing Dua 3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga 4. KPP Penanaman Modal Asing Empat 5. KPP Penanaman Modal Asing Lima 6. KPP Penanaman Modal Asing Enam 7. KPP Badan dan Orang A sing 8. KPP Minyak dan Gas Bumi 9. KPP Perusahaan Masuk Bursa KANTOR BandaAceh Provinsi Aceh 1. KPP Pratama Banda WILAYAH DJP Ac eh ACEH 2. KPP Pratama Aceh Besar 3. KPP Pratama Lhokseumawe 4. KPP Pratama Meulaboh DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 53 - WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH ADMINI STR ASI KAN TOR PEMERI NTAHAN 5. KPP Pratama Bireuen 6. KPP Pratama Lan gsa 7. KPP Pratama Tapak Tuan 8. KPP Pratama Subul ussa lam 9. Kantor Pela yanan, Penyul uhan , dan Konsultasi Perpa jakan (KP2KP) Sigli 10. KP2KP Sabang 11. KP2KP Lhoksukon 12. KP2KP Calang 13. KP2KP Suka Makmur 14. KP2KP Tak engon 15. KP2KP Rimba Raya 16. KP2KP Karang Baru 17. KP2KP Blangke jeran 18. KP2KP Blangpidie 19. KP2KP Sina bang 20. KP2KP Aceh Singkil 21. KP2KP Kutacane 4. KANT OR Me dan Se bagian Provinsi 1. KPP Ma dya Me dan WI LAYAH DJP Sumatera Utara 2. KPP Pratama Me dan SU MATERA Barat UTARA I 3. KPP Pratama Med an Bel a wan 4. KPP Pratama Med an Timur 5. KPP Pratama Meda n Polonia 6. KPP Pratama Me dan Ko ta 7. KPP Pratama Me dan Petisah 8. KPP Pratama Binjai 9. KPP Pratama Lubuk Pakam 5. KA NTO R Perna tang Se bagian Provinsi 1. KPP Pratama Tebing WILAYAH DJP Siantar Sumatera Utara Tinggi SU MATERA 2. KPP Pratama Kisaran UTARA II 3. KPP Pratama Rantau Pr a pat 4. KPP Pratama Pematang Siantar 5. KPP Pratama Padang Sid empuan DIS TRI BUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -54- WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH AD MINI STRASI KA NTO R PEMERI NTAHAN 6. KPP Pratama Sibolga 7. KPP Pratama Balige 8. KPP Pratama Kaban jahe 9. KP2KP Tan jung Balai 10. KP2 KP Kualuh Hulu 11. KP2KP Kota Pinang 12. KP2KP Perd agangan 13. KP2KP Panyabungan 14. KP2KP Sibuhuan 15. KP2KP Pandan 16. KP2KP Gunung Sitoli 17. KP2KP Dolak Sanggul 18. KP2KP Tarutung 19. KP2 KP Sidikalang 6. KA NTO R Pekanb aru Provinsi Ria u 1. KPP Madya Pekanb aru WILAYAH DJP 2. KPP Pratama RIAU Pekanb aru Senapelan 3. KPP Pratama Pekanb aru Tampan 4. KPP Pratama Du mai 5. KPP Pratama Rengat 6. KPP Pratama Bengkalis 7. KPP Pratama Bangkinang 8. KPP Pratama Pangkalan Kerinci 9. KP2KP Bagansiapiapi 10. KP2KP Tembilahan 11. KP2KP Teluk Kuantan 12. KP2KP Du ri 13. KP2KP Selat Panj ang 14. KP2KP Pasir Pangara yan 15. KP2KP Siak Sri Indrapura 7. KAN TOR Ba tam Provinsi Kepulauan 1. KPP Ma dya Batam WI LAYAH DJP Riau 2. KPP Pratama Tan jung KEPUL AUAN Pinang RIAU 3. KPP Pratama Batam Utara 4. KPP Pratama Batam Sela tan 5. KPP Pratama Tan jung Balai Karimun 6. KPP Pratama Bintan DISTRIBUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -55 - WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH ADMINI STRASI KANTO R PEMERI NTAHAN 7. KP2 KP Ranai 8. KP2KP Tan jung Batu 9. KP2KP Da bo Singkep 8. KANT OR Padang 1. Provinsi 1. KPP Pratama Padang WILAYAH DJP Sumatera Barat Sa tu SU MATERA 2. Provinsi Jam bi 2. KPP Pratama Padang BARAT DAN Dua JAM B I 3. KPP Pratama · Bukittinggi 4. KPP Pratama Solak 5. KPP Pratama Payakumbuh 6. KPP Pratama Jambi Telanai pura 7. KPP Pratama Jambi Pela yangan 8. KPP Pratama Muara Bungo 9. KPP Pratama Bangko 10. KPP Pratama Kuala Tungkal 11. KP2KP Tua Pej at 12. KP2KP Painan 13. KP2KP Pariaman 14. KP2KP Lubuk Basung 15. KP2KP Lubuk Sikaping 16. KP2KP Padang Pan jang 17. KP2KP Simpang Am pat 18. KP2KP Kotabaru 19. KP2KP Muaro Siju njung 20. KP2KP Padang Aro 21. KP2 KP Sawahlunto 22. KP2KP Batu Sangkar 23. KP2KP Muara Bulian 24. KP2KP Sengeti 25. KP2KP Rimbo Bujang 26. KP2 KP Muara Tebo 27. KP2 KP Sun gai Penuh 28. KP2KP Sarolangun 29. KP2KP Muara Sabak 9. KANTO R Palembang a. Provinsi Sumatera 1. KPP Ma dya Palembang WILAYAH DJP Sela tan 2. KPP Pratama SU MATERA b. Provinsi Kepulauan Palembang Ilir Timur SE LATAN DAN Bangka Belitung nTQ'T' D TQT TQT TT www.jdih.kemenkeu.go.id - 56 - WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KAS I DAE RAH AD MIN ISTRASI KANT OR PEMERI NTAHAN KEPU LAUAN 3. KPP Pratama BAN G KA Palembang Ilir Barat BE LITU NG 4. KPP Pratama Palembang Seb erang Ulu 5. KPP Pratama Batura ja 6. KPP Pratama Lubuk Linggau 7. KPP Pratama Pangkal Pinang 8. KPP Pratama Tan jung Pandan 9. KPP Pratama Lahat 10. KPP Pratama Kayu Agung 11. KPP Pratama Prabumulih 12. KPP Pratama Sekayu 13. KPP Pratama Bangka 14. KP2KP Muaradua 15. KP2KP Ma rtapura 16 . KP2KP Tugumulyo 17. KP2KP Ma nggar 18. KP2KP Pagar Alam 19. KP2KP Tebingtinggi 20. KP2KP Indralaya 21. KP2KP Muara Enim 22. KP2KP Pangkalan Balai 23. KP2KP Muntok 24. KP2KP Sungai Liat 25 . KP2KP Tobo ali 26. KP2KP Koba 10. KANT OR Bandar a. Provinsi Ben gkulu 1. KPP Pratama WI LAYAH DJP Lampung b. Provinsi Lampung Bengkulu BE NGKULU 2. KPP Pratama Me tro DAN LAM PU NG 3. KPP Pratama Tan jung Karang 4. KPP Pratama Teluk Be tung 5. KPP Pratama Kedaton 6. KPP Pratama Natar 7. KPP Pratama Kotabumi 8. KPP Pratama Curup 9. KPP Pratama Argamakmur 10. KP2 KP Ma nna DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 57- WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KA SI DAERAH AD MIN ISTRASI KANT OR PEMERI NTAHAN 11. KP2KP Bintuhan 12. KP2 KP Banda rj aya 13. KP2KP Sukadana 14. KP2KP Kalianda 15. KP2KP Prings ewu 16. KP2KP Liwa 17. KP2KP Me nggala 18. KP2KP Barad atu 19. KP2KP Kepahiang 20. KP2KP Mukomuko 11. KANT OR Jakarta Kota Jakarta Pusat 1. KPP Ma d ya Jakarta WILAYAH DJP Pus at JAKARTA 2. KPP Pratama Jakarta PUSAT Me nteng Satu 3. KPP Pratama Jakarta Men teng Dua 4. KPP Pratama Jakarta Men teng Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 6. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 7. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 8. KPP Pratama Jakarta Sen en 9. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 10. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 11. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 12. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga 13. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat 14. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 15. KPP Pratama Jakarta Sawah Besa r Dua 16. KPP Pratama Jakarta Kemayoran 12. KANT OR Jakarta Kota Jakarta Barat 1. KPP Ma dya Jakarta WILAYAH DJP Barat JAKARTA 2. KPP Pratama Jakarta BA RAT Palmer ah 3. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu DIS TRI BUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -5 8 - WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 4. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua 5. KPP Pratama Jakarta Tambora 6. KPP Pratama Jakarta Cengkareng 7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 9. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 10. KPP Pratama Jakarta Kalideres 11. KPP Pratama Jakarta Kembangan 13. KANTOR Jakarta Sebagian Kota 1. KPP Mad ya Jakarta WILAYAH DJP Jakarta Sela tan Selatan I JAKARTA 2. KPP Pratama Jakarta SELATAN I Setiabudi Satu 3. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua 4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 5. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat 6. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan 7. KPP Pratama Jakarta Te bet 8. KPP Pratama Jakarta Pancoran 14. KANTOR Jakarta Sebagian Kota 1. KPP Pratama Jakarta WILAYAH DJP Jakarta Selatan Kebayoran Baru Satu JAKARTA 2. KPP Pratama Jakarta SELATAN II Ke bayoran Baru Dua 3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga 4. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Em pat 5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 6. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan 7. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu DISTRIB USI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 59- WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH AD MIN ISTRASI KANT OR PEMERI NTAHAN 8. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa 9. KPP Pratama Jakarta Cilandak 15. KAN TO R Jakarta Kata Jakarta Timur 1. KPP Ma dya Jakarta WI LAYAH DJP Timur JAKAR TA 2. KPP Pratama Jakarta TIMUR Ma traman 3. KPP Pratama Jakarta Jatinegara 4. KPP Pratama Jakarta Pulagadung 5. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 6. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 7. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 8. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 9. KPP Pratama Jakarta Pasar Reba 16. KANTO R Jakarta 1. Kata Jakarta Utara 1. KPP Ma d ya Jakarta WI LAYAH DJP 2. Ka bu paten Utara JAKA RTA Kepula uan Seribu 2. KPP Pratama Jakarta UT ARA Pen j aringan 3 . KPP Pratama Jakarta Tan jung Priak 4. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gatling 5. KPP Pratama Jakarta Pademangan 6. KPP Pratama Jakarta Kaj a 7. KPP Pratama Jakarta Pluit 8. KPP Pratama Jakarta Sunter 9. KP2KP Kepula uan Seri bu 17. KAN TO R Se ran g Provinsi Ban ten 1. KPP Ma dya Tangerang WILAYAH DJP 2. KPP Pratama Serang BAN TEN Bar at 3. KPP Pratama Serang Timur 4. KPP Pratama Tangerang Barat DISTRI BUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -60- WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH AD MINI STR ASI KANTOR PEMERI NTAHAN 5. KPP Pratama Tangerang Timur 6. KPP Pratama Serpong 7. KPP Pratama Pondok Ar en 8. KPP Pratama Cilegon 9. KPP Pratama Kosambi 10. KPP Pratama Pandeglang 11. KPP Pratama Tigaraksa 12 . KPP Pratama Cikupa 13. KP2KP Rangkas Bi tung 18. KANTOR Bandung Sebagian Provinsi 1. KPP Ma dya Bandung WI LAYAH DJP Jawa Barat 2. KPP Pratama JAWA BARAT I Sukabumi 3. KPP Pratama Cianjur 4. KPP Pratama Purwakarta 5. KPP Pratama Cimahi 6. KPP Pratama Bandung Tegallega 7. KPP Pratama Bandung Cib eunying 8. KPP Pratama Bandung Kare es 9. KPP Pratama Bandung Bojon agara 10. KPP Pratama Bandung Cica das 11. KPP Pratama Tas ikmala ya · 12. KPP Pratama Ciamis 13. KPP Pratama Garut 14. KPP Pratama Ma jalaya 15. KPP Pratama Sorea ng 16. KPP Pratama Sume dang 17. KP2 KP Pelabuhan Ra tu 18. KP2 KP Banjar 19. KA NTO R Bekasi Sebagian Provinsi 1. KPP Ma dya Bekasi WILAYAH DJP Jawa Barat 2. KPP Pratama Cikarang JAWA BARAT II Sela tan 3. KPP Pratama Cikarang Utara 4. KPP Pratama Cibitung 5. KPP Pratama Karawang Utara nTC1'T' D TDT TQT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -61- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 6. KPP Pratama Karawang Selatan 7. KPP Pratama Subang 8. KPP Pratama Indramayu 9. KPP Pratama Cirebon Sa tu 10. KPP Pratama Cirebon Dua 11. KPP Pratama Kuningan 12. KP2KP Majalengka 20. KANTOR Bogar Sebagian Provinsi 1. KPP Madya Bogar WILAYAH DJP Jawa Barat 2. KPP Pratama Pondok JAWA BARAT III Gede 3. KPP Pratama Bekasi Bar at 4. KPP Pratama Bekasi Sela tan 5 . KPP Pratama Bekasi Utara 6. KPP Pratama Depok Sawangan 7. KPP Pratama Depok Cimanggis 8. KPP Pratama Cibinong 9. KPP Pratama Ciawi 10. KPP Pratama Cileungsi 11. KPP Pratama Bogar 21. KANTOR Semarang Sebagian Provinsi 1. KPP Madya Semarang WILAYAH DJP Jawa 2. KPP Pratama Tegal JAWA TENGAH I Teng ah 3. KPP Pratama Pekalongan 4. KPP Pratama Semarang Barat 5 . KPP Pratama Semarang Timur 6. KPP Pratama Semarang Selatan 7. KPP Pratama Semarang Tengah Sa tu 8. KPP Pratama Semarang Tengah Dua 9. KPP Pratama Salatiga 10. KPP Pratama Kudus 11. KPP Pratama Pati 12. KPP Pratama Batang DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -62- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 13. KPP Pratama Blora 14. KPP Pratama Demak 15. KPP Pratama Jepara 16. KPP Pratama Semarang Candisari 17. KPP Pratama Semarang Gayamsari 18. KP2KP Bumiayu 19. KP2KP Ungaran 20. KP2KP Rembang 21. KP2KP Kendal 22. KP2KP Purwodadi 22. KANTOR Surakarta Sebagian Provinsi 1. KPP Pratama WILAYAH DJP Jawa Tengah Purwokerto JAWATENGAH 2. KPP Pratama Cilacap II 3. KPP Pratama Kebumen 4. KPP Pratama Magelang 5. KPP Pratama Klaten 6. KPP Pratama Surakarta 7. KPP Pratama Boyolali 8. KPP Pratama Karanganyar 9. KPP Pratama Purbalingga 10. KPP Pratama Purworej o 11. KPP Pratama Sukoharjo 12. KPP Pratama Temanggung 13. KP2KP Majenang 14. KP2KP Muntilan 15. KP2KP Sragen 16. KP2KP Banjarnegara 17. KP2KP Wonogiri 18. KP2KP Wonosobo 23. KANTOR Yogyakarta Provinsi DI 1. KPP Pratama WILAYAH DJP Yogyakarta Yogyakarta DAE RAH 2. KPP Pratama Bantul ISTIMEWA 3. KPP Pratama Sleman YOGYAKARTA 4. KPP Pratama Wates 5 . KPP Pratama Wonosari 24. KANTOR Surabaya Se bagian Provinsi 1. KPP Madya Surabaya WILAYAH DJP Jawa Timur DISTR IBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 63- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN JAWATIMU RI 2. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 3. KPP Pratama Surabaya Krembangan 4. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan 5. KPP Pratama Surabaya Gubeng 6. KPP Pratama Surabaya Tegalsari 7. KPP Pratama Surabaya Sawahan 8. KPP Pratama Surabaya Wonocolo 9. KPP Pratama Surabaya Genteng 10. KPP Pratama Surabaya Simokerto 11. KPP Pratama Surabaya Rungkut 12. KPP Pratama Surabaya Karangpilang 13. KPP Pratama Surabaya Mulyorej o 25. KANTOR Sidoarj o Se bagian Provinsi 1. KPP Madya Sidoarj o WILAYAH DJP Jawa Timur 2. KPP Pratama JAWA TIMUR II Bojonegoro 3. KPP Pratama Mojokerto 4. KPP Pratama Jombang 5. KPP Pratama Sidoarj o Barat 6. KPP Pratama Sidoarj o Sela tan 7. KPP Pratama Sidoarj o Utara 8. KPP Pratama Pamekasan 9. KPP Pratama Gresik Utara 10. KPP Pratama Gresik Sela tan 11. KPP Pratama Madiun 12. KPP Pratama Bangkalan DISTRI BUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -64 - WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 13. KPP Pratama Lamongan 14. KPP Pratama Ngawi 15. KPP Pratama Tuban 16. KPP Pratama Ponorogo 17. KP2KP Mojosari 18. KP2KP Sumenep 19. KP2KP Caruban 20. KP2KP Sampang 21. KP2KP Magetan 22. KP2KP Pacitan 26. KANTOR Malang Se bagian Provinsi 1. KPP Madya Malang WILAYAH DJP Jawa Timur 2. KPP Pratama Kediri JA WA TIMUR III 3. KPP Pratama Malang Sela tan 4. KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7. KPP Pratama Pro bolinggo 8. KPP Pratama Jember 9. KPP Pratama Banyuwangi 10. KPP Pratama Tulungagung 11. KPP Pratama Blitar 12. KPP Pratama Kepanjen 13. KPP Pratama Pare 14. KPP Pratama Situbondo 15. KPP Pratama Singosari 16. KP2KP Bangil 17. KP2KP Kraksaan 18. KP2KP Lumajang 19. KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 21. KP2KP Nganjuk 22. KP2KP Bondowoso 27. KANTOR Pontianak Provinsi Kaliman tan 1. KPP Pratama WILAYAH DJP Barat Pontianak Barat KALIMANTAN 2. KPP Pratama BARAT Pontianak Timur 3. KPP Pratama Singkawang 4. KPP Pratama Ketapang DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 65- WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 5. KPP Pratama Mempawah 6. KPP Pratama Sanggau 7. KPP Pratama Sintang 8. KP2KP Bengkayang 9. KP2KP Sambas 10. KP2KP Mempawah 11. KP2KP Ngabang 12. KP2KP Sekadau 13. KP2KP Putussibau 14. KP2KP Nangapinoh 28. KANTOR Banjarmasin 1. Provinsi 1. KPP Pratama WILAYAH DJP Kalimantan Selatan Palangkaraya KALIMANTAN 2. Provinsi 2. KPP Pratama Sampit SELATAN DAN Kalimantan Tengah 3. KPP Pratama TENG AH Pangkalanbun 4. KPP Pratama Muara Tew eh 5. KPP Pratama Banjarmasin Selatan 6. KPP Pratama Banjarmasin Utara 7. KPP Pratama Banj arbaru 8. KPP Pratama Barabai 9. KPP Pratama Batulicin 10. KPP Pratama Tanjung 11. KP2KP Kuala Kurun 12. KP2KP Kuala Kapuas 13. KP2KP Pulang Pisau 14. KP2KP Kasongan 15. KP2KP Kuala Pembuang 16. KP2KP Nanga Bulik 17. KP2KP Sukamara 18. KP2KP Buntok 19. KP2KP Tamiang La yang 20. KP2KP Puruk Cahu 21. KP2KP Marabahan 22. KP2KP Pelaihari 23. KP2KP Martapura 24. KP2KP Rantau 25. KP2KP Kand?-ngan 26. KP2KP Kotabaru 27. KP2KP Paringin 28. KP2KP Amuntai n T.� TR rn TT.� T TT www.jdih.kemenkeu.go.id -66 - WILAYAH KERJA NO . N A M A LO KASI DAE RAH AD MINI STR ASI KANTO R PEMERI NTAHAN 29. KAN TO R Balikpapan a. Provinsi 1. KPP Ma dya WI LAYAH DJP Kalimantan Timur Balikpapan KALIM ANTAN b. Provinsi 2. KPP Pratarna TIMUR DAN Kalimantan Utara Balikpapan Barat UTARA 3. KPP Pratama Balikpapan Timur 4. KPP Pratama Samarinda Ilir 5. KPP Pratarna Samarinda Ulu 6. KPP Pratarna Tarakan 7. KPP Pratarna Bontang 8. KPP Pratama Pena jam " 9. KPP Pratama Tan jung Redeb 10. KPP Pratama Tenggarong 11 . KP2KP Nunukan 12. KP2KP Sangatta 13. KP2KP Tanah Gro got 14. KP2KP Tan jung Selor 15. KP2KP Ma linau 16. KP2KP Senda war 30. KANT OR Makassar 1. Provinsi Sula wesi 1. KPP Ma dya Ma kas sar WI LAYAH DJP Sela tan 2. KPP Pratama SUL AW ESI 2. Provinsi Sula wesi Makas sar Utara SEL ATAN , Barat 3. KPP Pratama BARA T, DAN 3. Provinsi Sulawesi Makas sar Barat TE NG GARA Tenggara 4. KPP Pratarna Ma kas sar Selatan 5. KPP Pratama Parepare 6. KPP Pratama Palo po 7. KPP Pratarna Bulukumba 8. KPP Pratama Bantaeng 9. KPP Pratarna Wata mpone 10. KPP Pratama Ma ros 11. KPP Pratama Kenda ri 12. KPP Pratarna Ma jene 13. KPP Pratarna Ma muj u 14. KPP Pratama Kolaka 15. KPP Pratama Bauba u 16. KP2KP Enrekang 17. KP2 KP Pinrang 18. KP2KP Sidrap 19. KP2KP Ma lili 20. KP2KP Ma sarnb a I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 67 - WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 21. KP2KP Makale 22. KP2KP Benteng 23. KP2KP Sinjai 24. KP2KP Bontosunggu 25. KP2KP Sungguminasa 26. KP2KP Takalar 27. KP2KP Watansoppeng 28. KP2KP Sengkang 29. KP2KP Pangkajene 30. KP2KP Unaaha 31. KP2KP Polewali 32. KP2KP Mamasa 33. KP2KP Pasangkayu 34. KP2KP Lasusua 35. KP2KP Rumbia 36. KP2KP Raha 31. KANTOR Mana do a. Provinsi Sulawesi 1. KPP Pratama Manado WILAYAH DJP Utara 2. KPP Pratama SULAWESI b. Provinsi Sulawesi Gorontalo UTARA, Teng ah 3. KPP Pratama Bitung TENG AH, c. Provinsi Gorontalo 4. KPP Pratama GORONTALO, d. Provinsi Maluku Kotamobagu DANMALUKU Utara 5. KPP Pratama Tahuna UTARA 6. KPP Pratama Palu 7. KPP Pratama Luwuk 8. KPP Pratama Paso 9. KPP Pratama Toli-Toli 10. KPP Pratama Ternate 11. KPP Pratama Tobelo 12. KP2KP Tomohon 13. KP2KP Limboto 14. KP2KP Marissa 15. KP2KP Tilamuta 16. KP2KP Tondano 17. KP2KP Amurang 18. KP2KP Talaud 19. KP2KP Banawa 20. KP2KP Parigi 21. KP2KP Banggai 22. KP2KP Bungku 23. KP2KP Buol 24. KP2KP Sanana 25. KP2KP Tidore 26. KP2KP Labuha 27. KP2KP Maba 32. KANTOR Denpasar Provinsi Bali 1. KPP Madya Denpasar WILAYAH DJP 2. KPP Pratama BALI Denpasar Barat DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 68 - WILAYAH KERJA NO. N A M A LO KASI DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 3. KPP Pratama Denpasar Timur 4 . KPP Pratama Singaraja 5. KPP Pratama Badung Sela tan 6. KPP Pratama Badung Utara 7. KPP Pratama Gianyar 8. KPP Pratama Tabanan 9. KP2KP Kerobokan 10. KP2KP Ubud 11. KP2KP Amlapura 12. KP2KP Negara 33. KANTOR Mataram a. Provinsi Nusa 1. KPP Pratama WILAYAH DJP Tenggara Barat Mataram Barat NUSA b. Provinsi Nusa 2. KPP Pratama TENGGARA Tenggara Timur Mataram Timur 3. KPP Pratama Raba Bima 4. KPP Pratama Sumbawa Besar 5. KPP Pratama Praya 6. KPP Pratama Maumere 7. KPP Pratama Kupang 8. KPP Pratama Ende 9. KPP Pratama Ruteng 10. KPP Pratama Atambua 11. KPP Pratama Waingapu 12. KP2KP Dompu 13. KP2KP Taliwang 14. KP2KP Gerung 15. KP2KP Selong 16. KP2KP Larantuka 17. KP2KP Baa 18. KP2KP Soe 19. KP2KP Bajawa 20. KP2KP Labuan Bajo 21. KP2KP Kalabahi 22. KP2KP Waikabubak 34. KANTOR Jayapura a. Provinsi Maluku 1. KPP Pratama Ambon WILAYAH DJP b. Provinsi Papua 2. KPP Pratama Sarong PAPUA DAN c. Provinsi Papua 3. KPP Pratama MALUKU Barat Jayapura 4. KPP Pratama Timika 5. KPP Pratama Biak DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id NO. N A M A LO KASI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum DISTRIBUSI II -69- WILAYAH KERJA DAE RAH ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN 6. KPP Pratama Manokwari 7. KPP Pratama Merauke 8. KP2KP Namlea 9. KP2KP Masohi 10. KP2KP Piru 11. KP2KP Bula 12. KP2KP Dobo 13. KP2KP Tual 14. KP2KP Saumlaki 15. KP2KP Fakfak 16. KP2KP Teminabuan 17. KP2KP Kaimana 18. KP2KP Sarmi 19. KP2KP Wamena 20. KP2KP Serui 21. KP2KP Nabire 22. KP2KP Bintuni MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id NO NAMA -70- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORATJENDERALPAJAK NAMA, LOKASI, JENIS DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK WILAYAH KERJA LO KASI JENIS KPP DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KP2KP Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar 1. KPP Wajib Pajak Jakarta Wajib Seluruh Indonesia 2. 3. 4. Besar Satu KPP Wajib Pajak Besar Dua KPP Wajib Pajak Besar Tiga KPP Wajib Pajak Besar Empat Kanwil DJP Jakarta Khusus 5. 6. 7. 8. 9. KPP Penanaman Modal Asing Satu KPP Penanaman Modal Asing Dua KPP Penanaman Modal Asing Tiga KPP Penanaman Modal Asing Empat KPP Penanaman Modal Asing Lima DISTRIBUSI II Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Pajak Besar Wajib Seluruh Indonesia Pajak Besar Wajib Seluruh Indonesia Pajak Besar Wajib Seluruh Indonesia Pajak Besar Madya Seluruh Indonesia Madya Seluruh Indonesia Madya Seluruh Indonesia Madya Seluruh Indonesia Madya Seluruh Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id -7 1- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 10 . . KPP Penanaman Jakarta Mad ya Seluruh Indonesia Modal Asing Enam 11. KPP Badan dan Orang Jakarta Mady a DKI Jakarta A sing 12. KPP Minyak dan Gas Jakarta Mady a Seluruh Indonesia Bumi 13. KPP Perusahaan Jakarta Mad ya Seluruh Indonesia Masuk Bursa Kanwil DJP Aceh 14. KPP Pratama Banda BandaAceh Pratarna Kota Banda Aceh Ac eh 15. KPP Pratama Aceh BandaAceh Pratarna 1. Kab. Aceh 1. Sigli Besar Besar 2. Sa bang 2. Kab. Pidie 3. Kota Sabang 16. KPP Pratama Lhokseumawe Pratarna 1. Kab. Aceh Lhoksukon Lhokseumawe Utara 2. Kata Lhokseurnawe 17. KPP Pratama Meulaboh Pratama 1. Kab . Aceh Jaya 1. Calang Meulaboh 2. Kab. Nagan 2. Suka Raya Makmur 3. Kab. Aceh Barat 18. KPP Pratama Bireuen Bireuen Pratarna 1. Kab. Aceh 1. Takengon Tengah 2. Rimba Raya 2. Kab . Bener Meriah 3. Kab. Bireuen 4. Kab. Pidie Jaya 19. KPP Pratama Langsa Langsa Pratarna 1. Kab. Aceh 1. Karang Baru Tarniang 2. Blangkejeran 2. Kab . Gayo Lues DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id /, NO NAMA 20. KPP Pratama Tap aktuan · 21. KPP Pratama Subul ussa lam Kanwil DJP Sumatera Utara I -72 - WILAYAH KERJA LO KASI JENI S KPP DAE RAH AD MIN ISTR ASI PEMERI NTAHAN 3. Kab . Aeeh Timur 4. Ko ta Langsa KP2KP Tapaktuan Pratama 1. Kab . Aeeh Barat 1. Blangpidie Daya 2. Sinabang 2. Kab . Aeeh Sela tan 3. Kab . Simeulue Subulus - Pratama 1. Kab . Aeeh salam Singkil 2. Kab . Aeeh Tenggara 3. Kota Subul ussa lam 1. Aeeh Sing kil 2. Kutaeane 22. KPP Ma dya Me dan Me dan Ma dya Sebagian Provinsi Sumatera Utara Pratama Kee. Meda n Barat 23. KPP Pratama Me dan Barat 24. KPP Pratama Meda n Bela wan · 25. KPP Pratama Meda n Timur r\TCl'T' D TDT TCIT TT Meda n Meda n Meda n Pratama 1. Kee. Me dan Bela wan 2. Kee. Meda n Labuhan 3. Kee . Meda n Marelan 4. Kee. Meda n Deli Pratama 1. Kee. Medan Timur 2. Kee . Meda n Per juangan 3. Kee. Me dan Tembung www.jdih.kemenkeu.go.id -73 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTR ASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 26. KPP Pratama Me dan Me dan Pratama 1. Kee. Meda n Pol onia Polonia 2. Kee. Me dan Ma imun 3. Kee. Meda n Baru 4. Kee. Meda n Sela yang 5. Kee. Me dan Tuntungan 6. Kee. Me dan Johar 27. KPP Pratama Me dan Me dan Pratama 1. Kee. Me dan Ko ta Ko ta 2. Kee. Me dan Area 3. Kee. Meda n Amp las 4. Kee. Meda n Denai 28. KPP Pratama Me dan Me dan Pratama 1. Kee. Me dan Petisa h Petisah 2. Kee. Meda n Sunggal 3. Kee. Meda n Hel vetia 29. KPP Pratama Binjai Bin jai Pratama 1. Kata Bin jai 2. Kab . Langkat 30. KPP Pratama Lubuk Lubuk Pratama Kab . Deli Serdang Pakam Pakam DIS TR IBUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -74 - WILAYA H KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STR AS I KP2KP PEMERI NTAHAN Kanwil DJP Sumatera Utara II 31. KPP Pratama Tebing Te bing Pratama 1. Kota Tebing Tinggi Tinggi Tinggi 2. Kab . Ser dang Bedagai 32. KPP Pratama Kis aran Ki saran Pratama 1. Kota Tan jung Tanj ung Balai Balai 2. Kab . Asahan 3. Kab . Batu Bara 33. KPP Pratama Rantau Ran tau Pratama 1. Kab . 1. Kualuh Hulu Pr a pat Prapat Labuhanb atu 2. Kota Pinang Utara 2. Kab. Labuhanb atu Sela tan 3. Kab . Pematang j Labuhanbatu 34. KPP Pratama Prata ma . 1. Kab . Perd agangan Pematang Siantar Sia ntar Simalungun 2. Kota Pematang Siantar 35. KPP Pratama Padang Padang Pratama 1. Kab . Mandailing 1. Panya bungan Sid empuan Sidem puan Natal ·2. Sibuhuan 2. Kab. Padang La was 3. Kota Padang Sidempuan 4. Kab . Tapanuli Sela tan 5. Kab . Padang Lawas Utara DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -75 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 36. KPP Pratama Sibalga Sibalga Pratama 1. Kab . Tapanuli 1. Pandan Teng ah 2. Gunung 2. Kata Sibalga Si tali 3. Kab. Nias 4. Kab . Nias Sela tan 5. Kab. Nias Utara 6. Kab . Nias Barat 7. Kata Gunung Sitoli 37. KPP Pratama Balige Balige Pratama 1. Kab. Humbang 1. Dolok Hasundutan Sanggul 2. Kab. Tapanuli 2. Tarutung Utara ' 3. Kab . Samosir 4. Kab. Toba Samo sir 38. KPP Pratama Kabanjahe Pratama 1. Kab . Dairi Sidikalang Kabanjahe 2. Kab.Pakpak Bharat 3. Kab. Karo Kanwil DJP Riau 39. KPP Madya Pekanbaru Mady a Provinsi Riau Pekanbaru 40. KPP Pratama Pekanbaru Pratama 1. Kee. Senapelan Pekanbaru Senapelan 2. Kee. Pekanbaru Ko ta 3. Kee. Sail 4. Kee. Tenayan Raya 5. Kee. Rumbai 6. Kee. Rumbai Pesisir 7. Kee. Limapuluh DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id NO NAMA 41. KPP Pratama Pekanbaru Tampan 42. KPP Pratama Dumai 43. KPP Pratama Rengat 44. KPP Pratama Bengkalis 45. KPP Pratama Bangkinang 46. KPP Pratama Pangkalan Kerinei Kanwil DJP Kepulauan Riau 4 7. KPP Madya Batam 48. KPP Pratama Tanjung Pinang DISTRIBUSI II - 76 - WILAYAH KERJA LO KASI JENIS KPP DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pekanbaru Pratama 1. Kee. Tampan 2. Kee. Payung Dumai Rengat Sekaki 3. Kee. Marpoyan D a mai 4. Kee. Bukit Raya 5. Kee. Sukajadi Pratama 1. Kab. Rokan Hilir 2. Kota Dumai Pratama 1. Kab. Indragiri Hilir 2. Kab . Kuantan Singingi 3. Kab. Indragiri Hulu KP2KP Bagansiapiapi 1. Tembilahan 2. Teluk Kuan tan Bengkalis Pratama 1. Kab . Bengkalis 1. Duri 2. Kab . Kepulauan 2. Selat Panjang Meranti Pekanbaru Pratama 1. Kab. Kampar 2. Kab. Rokan Hulu Pangkalan Pratama 1. Kab. Siak Pa sir Pangarayan Siak Sri Kerinei 2. Kab . Pelalawan Indrapura Ba tam Madya Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pratama 1 . Kab . Natuna Ranai Pinang 2. Kab. Kepulauan Anambas 3. Kota Tanjung Pinang www.jdih.kemenkeu.go.id -77- WILAYAH KERJA NO NAMA 49. KPP Pratama Batam Utara 50. KPP Pratama Batam Sela tan 51. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 52. KPP Pratama Bintan LO KASI Ba tam Ba tam JENIS KPP DAE RAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pratama 1. Kee. Belakang Padang 2. Kee. Batu Am par 3. Kee. Sekupang 4. Kee. Nangsa 5. Kee. Galang 6. Kee. Lubuk Baja Pratama 1. Kee. Sei Beduk 2. Kee. Bulang 3. Kee. Bengkang 4. Kee. Batam Kata 5. Kee. Sagulung 6. Kee. Batu Aj i Tanjung Pratama Kab. Karimun Balai Karimun Tanjung Pratama 1. Kab. Lingga Pinang 2. Kab. Bintan Kanwil DJP Sumatera Barat clan Jambi 53. KPP Pratama Padang Padang Pratama 1. Kab . Padang Sa tu DISTRIBUSI II Pariaman 2. Kata Pariaman 3. Kee. Padang Bar at 4. Kee. Padang Utara 5. Kee. N anggalo 6. Kee. Kato Teng ah 7. Kee. Kuranji KP2KP Tanjung Batu Daba Singkep Pariaman www.jdih.kemenkeu.go.id - 78 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 54. KPP Pratama Padang Padang Pratama 1. Kab. Pesisir 1. Tua Pejat Dua Sela tan 2. Kab. 2. Painan Kepulauan Mentawai 3. Kee. Padang Sela tan 4. Kee. Padang Timur 5. Kee. Pauh 6. Kee. Lubuk Begalung 7. Kee. Lubuk Kilangan 8 . Kee. Bungus Teluk Kabung 55. KPP Pratama Bukittinggi Pratama 1. Kab. Agam 1. Lubuk Buki ttinggi 2. Kab. Pasaman Basung 3. Ko ta Padang 2. Lubuk � Panjang Sikaping 3. Padang 4. Kab. Pasaman Panjang Barat 4. Sim pang 5. Kota Bukittinggi Am pat 56. KPP Pratama Solok Solok Pratama 1. Kab. Dharmas 1. Kotabaru Raya 2. Muaro 2. Kab. Sijunjung Sijunjung 3. Kab. Solok 3. Padang Aro Sela tan 4. Sawahlunto 4. Kota Sawahlunto 5. Ko ta Solok 6. Kab. Solok DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -79 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STRASI KP2KP PEMERI NTAHAN 57. KPP Pratama Payak umbuh Pratama 1. Kab. Limapuluh Batu Sangkar Payakumbuh Ko ta 2. Kata Payak umbuh 3. Kab . Tanah Datar 58. KPP Pratama Jambi Jam bi Pratama 1. Kab . Muaro Sengeti Telanaipura Jambi 2. Kee. Pasar Jambi 3. Kee. Telanaipura 4. Kee. Kata Baru 5. Kee. Alam Bara jo 6. Kee. Da nau Sip in 59. KPP Pratama Jambi Jambi Pratama 1. Kab. Muara Bulian Pela yangan Batanghari 2. Kee. Jel utung 3. Kee. Jambi Sela tan 4. Kee. Jambi Timur 5. Kee. Paal Merah 6. Kee . Pelayangan 7. Kee. Danau Teluk 60. KPP Pratama Muara Muara Pratama 1. Kab . Bungo 1 . Rimbo Buj ang Bungo Bungo 2. Kab . Tebo 2. Muar a Tebo DIS TR IBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -80 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 61. KPP Pratama Bangka Bangko Pratama 1. Kab. Kerinei 1. Sungai 2. Kata Sungai Pen uh Pen uh 2. ,Sarolangun 3. Kab . Merangin 4. Kab . Sarolangun 62. KPP Pratama Kuala Kuala Pratama 1. Kab. Tanjung Muara Sabak Tungkal Tungkal Jabung Barat 2. Kab . Tanjung Jabung Timur Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 63. KPP Madya Palemba ng 64. KPP Pratama Palembang Ilir Tim1...lr 65. KPP Pratama Pal emba ng Ilir Barat DISTRIBUSI II Palembang Mad ya 1. Provinsi Sumatera Sela tan 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Palembang Pratama 1. Kee. Ilir Timur I 2. Kee. Ilir Timur II 3. Kee. Ilir Timur III 4. Kee. Kemuning 5. Kee. Sako 6. Kee. Kalidoni 7. Kee. Sematang Bo rang Palembang Pratama 1. Kee. Ilir Barat I 2. Kee. Ilir Barat II 3. Kee. Bukit Keeil 4. Kee. Gandus . 5. Kee. Sukarami www.jdih.kemenkeu.go.id -8 1 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 6. Kee; Alang Alang Lebar 66. KPP Pratama Palembang Pratama 1 . Kee. Seberang Palembang Seberang Ulu I 2. Kee. Jakabaring Ulu 3. Kee. Seberang Ulu II 4. Kee. Plaju 5. Kee. Kertapati 67. KPP Pratama Baturaja Baturaja Pratama 1. Kab. Ogan 1. Muaradua Komering Ulu 2. Martapura Sela tan 2. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3. Kab. Ogan Komering Ulu 68. KPP Pratama Lubuk Lubuk Pratama 1. Kab. Musi Tugumulyo Linggau Linggau Ra was 2. Kab. Musi Rawas Utara 3. Kota Lubuk Linggau 69. KPP Pratama Pangkal Pangkal Pratama Kota Pangkal Pinang Pinang Pinang 70. KPP Pratama Tanjung Tanjung Pratama 1. Kab. Belitung Manggar Pandan Pandan Timur 2. Kab. Belitung 71. KPP Pratama Lahat Lahat Pratama 1. Kota Pagar 1. Pagar Alam Alam 2. Te bingtinggi 2. Kab. Empat Lawang 3. Kab. Lahat 72. KPP Pratama Kayu KayuAgung Pratama 1. Kab. Ogan Ilir Indralaya nTCf'rD TOT TQT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -82 - WILAYAH KERJA DAE RAH NO NAMA LO KASI JENIS KPP ADMINISTRASI KP2KP Agung 73. KPP Pratama Prabumulih 74. KPP Pratama Sekayu 75. KPP Pratama Bangka PEMERINTAHAN 2. Kab . Ogan Komering Ilir Prabumulih Pratama 1. Kab . Muara Sekayu Pangkal Pinang I Enim 2. Kab . Penukal Abab Lematang Ilir 3. Kata Prabumulih Pratama 1. Kab . Musi Banyuasin 2. Kab . Banyuasin 1 Pratama 1. Kab . Bangka Barat 2. Kab . Bangka Induk 3. Kab . Bangka Sela tan 4. Kab.Bangka Tengah \ Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 76. KPP Pratama Bengkulu Pratama 1. Kab . Bengkulu Bengkulu Sela tan 77. KPP Pratama Metro 78. KPP Pratama Tanjung DISTRIBUSI II Metro 2. Kab. Kaur 3. Kata Bengkulu 4. Kab . Seluma Pratama 1. Kab . Lampung Tengah 2. Kab . Lampung Timur 3. Kata Metro Bandar Pratama 1. Kee. Tanjung Muara Enim Pangkalan Balai 1. Muntok 2. Sungai Liat 3. Toboali 4. Koba 1. Manna 2. Bintuhan 1. Bandarj aya 2. Sukadana www.jdih.kemenkeu.go.id -83- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Karang Lampung Karang Timur 2. Kee. Kedamaian 3. Kee. Tanjung Karang Barat 4. · Kee. Tanjung Karang Pusat 5. Kee. Enggal 6. Kee. Kemiling 7. Kee. Langkapura 79. KPP Pratama Kedaton Bandar Pr a tam a 1. Kee. Kedaton Lampung 2. Kee. Labuhan Ra tu 3. Kee. Sukarame 4. Kee. Way Halim 5. Kee. Rajabasa 6. Kee. Sukabumi 7. Kee. Tanjung Senang 80. KPP Pratama Teluk Bandar Pratama 1. Kee. Betung . Lampung Telukbetung Barat 2. Kee. Telukbetung Sela tan 3. Kee. Telukbetung Timur T""\.Trfm� TT"'\T Tr1T TT www.jdih.kemenkeu.go.id - 84 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STR ASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 4. Kee . Bumi Waras 5. Kee. Telukbetung Utara 6. Kee. Pan jang 81. KPP Pratama Natar Lampung Pratama 1. Kab . Lampung 1. Kalianda Sela tan Sela tan 2. Pringsewu 2. Kab . Pesa waran 3. Kab . Tanggamus 4. Kab . Prings ewu 82. KPP Pratama Kotabumi Pratama 1. Kab . Lampung 1. Liwa Kotabumi Bar at 2. Meng gala 2. Kab . Lampung 3. Barada tu Utara 3. Kab . Pesisi r Barat 4. Kab . Tulang Bawang 5. Kab . Tulang Bawang Barat 6. Kab . Me suji 7. Kab . Way Kanan 83. KPP Pratama Curup Curup Pratama 1. Kab . Kepahiang Kepahian g 2. Kab. Lebong 3. Kab . Rejang Le bong 84. KPP Pratama Argamakmm Pratama 1. Kab . Bengkulu Muko -Muko Argamakmur Utara DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -85 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 2. Kab. Bengkulu Tengah 3. Kab. Muko- Muko Kanwil DJP Jakarta Pusat 85. KPP Madya Jakarta Jakarta Mady a Ko ta Jakarta Pu sat Pu sat 86. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Ke ban Sirih Menteng Satu 87. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Menteng Menteng Dua 2. Kel. Pegangsaan 3. Kel. Cikini 88. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Gondangdia Menteng Tiga 89. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Karet Tengsin Tanah Abang Satu 90. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel.Petamburan Tanah Abang Dua 2. Kel. Kebon Mela ti 3. Kel. Ke ban Kaeang 4. Kel. Kampung Bali . 91. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Bendungan Tanah Abang Tiga Hilir 2. Kel. Gelora 92. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Senen Sen en 93. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kee. Cempaka Cempaka Putih Putih 2. Kee. Johar Baru 94. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Gambir DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -86 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Gambir Satu 95. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Cideng Gambir Dua 2. Kel. Petoj o Sela tan 96. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Duri Pulo Gambir Tiga 2. Kel. Petoj o Utara 97. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Kebon Kelapa Gambir Empat 98. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Gunung Sawah Besar Satu Sahari Utara 2. Kel. Mangga Dua Selatan 99. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Pasar Baru Sawah Besar Dua 2. Kel. Kartini 3. Kel. Karang Anyar 100. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kemayoran Kemayoran Kanwil DJP Jakarta Barat 101. KPP Madya Jakarta Jakarta Mad ya Kota Jakarta Barat Barat 102. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Palmerah Palmer ah 103. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Maphar Tamansari Satu 2. Kel. Tamansari 3. Kel. Mangga Besar 4. Kel. Tangki 104. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Krukut Tamansari Dua 2. Kel. Keagungan 3. Kel. G lodok nTc;;!'r"R TAT Tc;;!T TT www.jdih.kemenkeu.go.id -87- WILAYAH KERJA JENIS DAERAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 4. Kel. Pinangsia 105. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Tambora Tambora 106. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Cengkareng Cengkareng 107. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Sukabumi Kebon Jeruk Satu Sela tan 2. Kel. Sukabumi Utara 3 . Kel. Kelapa Dua 4. Kel. Kebon Jeruk 108. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Duri Kepa Ke bon J eruk Dua 2. Kel. Kedoya Sela tan 3. Kel. Kedoya Utara 109. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Grogol Grogol Petamburan Petamburan 110. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kalideres Kalideres 111. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kembangan Kembangan Kanwil DJP Jakarta Selatan I 112. KPP Madya Jakarta Jakarta Madya . Sebagian Kota Selatan I Jakarta Selatan 113. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Karet Setiabudi Satu 2. Kel. Karet Kuningan 114. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Setiabudi Setiabudi Dua 2. Kel. Guntur T"\TCt'T'D TDT TCtT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -88- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Kel. Pasar Manggis 4. Kel. Menteng Atas 115. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Karet Setiabudi Tiga Semanggi 116. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Kuningan Setiabudi Empat Timur 117. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Mampang Mampang Prapatan Prapatan 118. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Tebet Te bet 119. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Paneoran Paneoran Kanwil DJP Jakarta Selatan II 120. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kel. Senayan Kebayoran Baru Satu 121. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Gandaria Kebayoran Baru Dua Utara 2. Kel. Cipete Utara 3. Kel. Pulo 4. Kel. Kramat Pela 122. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Melawai Kebayoran Baru Tiga 2. Kel. Petogogan 3. Kel. Gunung 123. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Rawa Barat Kebayoran Baru 2. Kel. Selong Em pat 124. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kebayoran Ke bayoran Lama Lama DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -89- WILAYAH KERJA JENIS D AE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 1 2 5. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pesanggrahan Pesanggrahan 126. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pasar Minggu Pasar Minggu 127. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Jagakarsa Jagakarsa 128. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. C ilandak Cilandak Kanwil DJP Jakarta Timur 129. KPP Madya Jakarta Jakarta Mady a Kota Jakarta Timur Timur 130. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Matraman Matraman 131. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Jatinegara Jatinegara 132. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Pulogadung Pulogadung 133. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. J atinegara Cakung Satu 2. Kel. Penggilingan 3. Kel. Rawa Terate 134. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Puloge bang Cakung Dua 2. Kel. Uj ung Menteng 3. Kel. Cakung Timur 4. Kel. Cakung Bar at 135. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kee.Kramat Jati Kramat Jati 2. Kee. Makasar 136. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Duren Sawit DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -90- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Duren Sawit 137. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kee. Pasar Rebo Pasar Rebo 2. Kee. Cipayung 3. Kee. Ciraeas Kanwil DJP Jakarta Utara 138. KPP Madya Jakarta Jakarta Madya Ko ta Jakarta Utara Utara 139. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Penjaringan Pen j aringan 2 . Kel. Pej agalan 140. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Tanjung Tanjung Priok Priok 2. Kel. Kebon Bawang 3. Kel. W arakas 141. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama Kee. Kelapa Kelapa Gatling Gatling 142. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kab . Kepulauan Kepulauan Pademangan Seri bu Seri bu 2. Kee. Pademangan 143. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kee. Koja Koja 2. Kee. Cilincing 144. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Pluit Pluit 2. Kel. Kamal Muara 3. Kel. Kapuk Muara 145. KPP Pratama Jakarta Jakarta Pratama 1. Kel. Sunter Sunter Agung 2. Kel. Papariggo 3. Kel. Sunter www.jdih.kemenkeu.go.id - 91- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTR ASI KP2KP PEMERI NTAHAN Jaya 4. Kel. Sungai Bambu Kanwil DJP Banten 146. KPP Ma dya Tangerang Tangerang Mady a Provinsi Ban ten 147. KPP Pratama Serang Kota Serang Pratama Kota Serang Barat 148. KPP Pratama Serang Kab . Serang Pratama Kab . Serang Timur 149. KPP Pratama Tangerang Pratama 1. Kee . Benda Tangerang Barat 2. Kee . Karawaei 3. Kee. Ciboda s 4. Kee. Jatiuwu ng 5. Kee . Periuk 6. Kee . N eglasari 150. KPP Pratama Tangerang Pratama 1. Kee . Ciledug Tangerang Timur 2. Kee. Larangan 3. Kee. Karang Teng ah 4. Kee. Cipondoh 5. Kee. Pinang 6. Kee . Tangerang 7. Kee. Batu Ceper 151. KPP Pratama Serpong Serpong Pratama 1. Kee. Serpong 2. Kee . Serpong Utara 3. Kee. Setu 152. KPP Pratama Pondok Tangerang Pratama 1. Kee. Pamulang Ar en Sela tan 2. Kee. Ciputat 3. Kee. Ciputat Timur T"\TC1'T'Tl TnT TCIT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -92 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STR ASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 4. Kee . Pondok Ar en 153. KPP Pratama Cilegon Cilegon Pratama Kota Cilegon 154. KPP Pratama Kosambi Tangerang Pratama 1. Kee. Pasar Ke mis 2 . Kee. Sindang Jaya 3. Kee. Rajeg 4. Kee. Ma uk 5. Kee . Sukadiri 6. Kee. Pak uhaj i 7. Kee . Sepatan 8. Kee. Sep atan Timur 9. Kee. Teluk Naga 10. Kee. Kosambi 11. Kee. Kemiri 155. KPP Pratama Pandeglang Pratama 1. Kab . Lebak Rangkas Bitung Pan deg lang 2. Kab . Pandeglang 156. KPP Pratama Tangerang Pratama 1. Kee. Tigaraksa Tigaraksa 2. Kee. Sol ear 3. Kee . Balara ja 4. Kee. Me kar Baru 5. Kee. Gunung Kaler 6. Kee . Kron jo 7. Kee . Kre sek 8. Kee. DISTRIBUSI II . {r www.jdih.kemenkeu.go.id -93- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STR ASI KP2KP PEMERI NTAHAN Sukamulya 9. Kee. Jayanti 10. Kee. Cisok a 157. KPP Pratama Cikupa Tangerang Pratama 1. Kee. Cikupa 2. Kee . Cisa uk 3. Kee . Curug 4. Kee. Jambe 5. Kee. Kelapa Dua 6. Kee. Legok 7. Kee. Pagedangan 8. Kee. Panongan Kanwil DJP Jawa Barat I 158. KPP Ma dya Bandung Bandung Ma d ya Sebagian Provinsi Jawa Barat 159. KPP Pratama Sukabumi Pratama 1. Kab . Sukabumi Pelabuhan Ratu Sukabumi 2. Kota Sukabumi 160. KPP Pratama Cianjur Cia nj ur Pratama Kab . Cian jur 161. KPP Pratama Purwakarta Pratama Kab . Purwakarta Purwakarta 162. KPP Pratama Cimahi Cimahi Pratama 1. Kota Cimahi 2. Kab . Bandung Barat 163. KPP Pratama Bandung Pratama 1. Kee . Astana Bandung Tegallega Anyar 2. Kee. Bojo _ ngloa Kaler 3. Kee. Babakan Cip aray 4. Kee. Bojongloa DISTRI BUS I II www.jdih.kemenkeu.go.id -94 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTRA SI KP2 KP PEMERI NTAHAN Kidul 5. Kee. Bandung Kulon 164. KPP Pratama Bandung Pratama 1. Kee. Cib eunying Bandung Cibeunying Kaler 2. Kee. Cidadap 3. Kee. Coblong 4. Kee. Sumur Bandung 5. Kee. Bandung Wetan 6. Kee. Cib eunying Kidul 165. KPP Pratama Bandung Pratama 1. Kee. Regol Bandung Karees 2. Kec. Lengkong 3. Kee. Bandung Kidul 4. Kec. Batununggal 5. Kee. Kiara condong 166. KPP Pratama Bandung Pratama 1. Kee. Andir Bandung Bojonagara 2. Kee. Cicendo 3. Kee. Sukasari 4. Kee. Sukaj adi 167. KPP Pratama Bandung Pratama 1. Kee. Bandung Cicadas Arcamanik 2. Kee. Cibiru 3. Kee. Antapani 4. Kee. Uj ungberung DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 95- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KAS I KPP AD MIN ISTRASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 5. Kee. Cinambo 6. Kee. Raneasari 7. Kee. Buahbatu 8. Kee. Ma nda lajati 9 . Kee. Gedeba ge 10. Kee. Penyileukan 168. KPP Pratama Tasikmalaya Pratama 1. Kab . Tasikmala ya Tasik malaya 2. Kota Tasik malaya 169. KPP Pratama Ciamis Ciamis Pratama 1. Kab. Ciamis Ban jar 2. Kab . Pangandaran 3. Kota Banj ar 170. KPP Pratama Garut Garut Pratama Kab . Garut 171. KPP Pratama Majalaya Majalaya Pratama +. Kee. Majalaya 2. Kee. Cimen yan 3. Kee. Cileng krang 4. Kee. Cileunyi 5. Kee. Bojongsoa ng 6. Kee. Raneaekek 7. Kee. Cip aray 8. Kee. Sol okan jeruk 9 . Kee. Kertasari 10. Kee. Paseh 11. Kee. Cikaneung 12. Kee. T'\TC'f'"f' D TDT TCT TT www.jdih.kemenkeu.go.id - 96- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Ciealengka 13. Kee. Nagreg 14. Kee. Paeet 15. Kee. Ibun 172. KPP Pratama Soreang Soreang Pratama 1. Kee. Soreang 2. Kee. Margaasih 3. Kee. Margahayu 4. Kee. Dayeuhkolot 5. Kee. Katapang 6. Kee. Baleendah 7. Kee. i Pameungpeuk 8. Kee. Arj asari 9. Kee. Banj aran 10. Kee. Cimaung 11. Kee. Pangalengan 12. Kee. Pasirjambu 13. Kee. Raneabali 14. Kee. Ciwidey 15. Kee. Cangkuang 16. Kee. Kutawaringin 173. KPP Pratama Sumedang Pratama Kab. Sumedang Sumedang Kal).wil DJP J awa Barat II 174. KPP Madya Bekasi Bekasi Mady a Se bagian Provinsi Jawa Barat nT�TR T"RT T�T TT www.jdih.kemenkeu.go.id -97- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 175 . KPP Pratama Cikarang Pratama 1. Kee. Cikarang Cikarang Selatan Sela tan 2. Kee. Cikarang Pu sat 3. Kee. Cibarusah 4. Kee. Bojongmangu 5 . Kee. Cikarang Barat 6. Kee. Serang Baru 7. Kee. Setu 176. KPP Pratama Cikarang Pratama 1. Kee. Cikarang Cikarang Utara Timur 2. Kee. Cikarang Utara 3. Kee. Kedungwaringin 4. Kee. Karangbahagia 5. Kee. Sukatani 6. Kee. -Sukakarya 7. Kee . Pebayuran 8. Kee. Cabangbungin 177. KPP Pratama Cibitung Ci bi tung Pratama 1. Kee. Cibitung 2. Kee. Tambun Sela tan 3. Kee. Tambun Utara 4. Kee. Tarumajaya 5. Kee. Babelan DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -98 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 6. Kee. Sukawangi 7. Kee. Muaragembong 8. Kee. Tambelang 178. KPP Pratama Karawang Pratama 1. Kee. Pakis J aya Karawang Utara 2. Kee. Batuj aya 3. Kee. Tirtaj aya 4. Kee. Cibuaya 5. Kee. Pedes 6. Kee. Cilebar 7. Kee. J ayakerta 8. Kee. Re ngasdengklok 9. Kee. Kutawaluya 10.Kee. Rawa Merta 11.Kee. Karawang Barat 12.Kee. Karawang Timur 13.Kee. Teluk Jambe Barat 14.Kee. Teluk Jambe Timur 15.Kee. Majalaya 179. KPP Pratama Karawang Pratama 1. Kee. Tempuran Karawang Selatan 2. Kee. Cilamaya Kulon 3. Kee. Cilamaya Wetan 4. Kee. Talagasari 5. Kee. Lemahabang 6. Kee. Banyusari 7. Kee. Klari DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -99- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINI STRASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 8. Kee. Tirtamulya 9. Kee . J atisari 10. Kee. Kotabaru 11.Kee. Ciampel 12.Kee. Cikampek 13.Kee. Pangka.1=an 14.K ee. Tegalwaru 15.Kee. Purwasari 180. KPP Pratama Subang Su bang Pratama Kab. Subang 181. KPP Pratama Indrama yu Pratama Kab . Ind ramayu Ind rama yu 182. KPP Pratama Cir ebon Ko ta Pratama Kota Cirebon Sa tu Cire bon 183. KPP Pratama Cirebon Kab .Cire - Pratama Kab . Cireb on Dua bon 184. KPP Pratama Kuningan Pratama 1. Kab . Kuningan Majalengka Kuningan 2. Kab . Majalengka Kanwil DJP Jawa Barat III 185. KPP Ma dya Bog er Bogar Ma d ya Se bagian Provinsi Jawa Barat 186. KPP Pratama Pondok Bekasi Pratama 1. Kee. Pondok Gede Gede 2. Kee. Jati Sampurna 3. Kee. Jatiasih · 4. Kee . Pondok Me la ti 187. KPP Pratama Bekasi Bekasi Pratama 1. Kee. Me dan Barat Satria 2. Kee . Bek asi Barat 188. KPP Pratama Bek asi Bekasi Pratama 1. Kee. Bek asi THC'T' D TDT TCT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -10 0- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STRASI KP2 KP PEM ERI NTAHAN Sela tan Sela tan 2. Kee. Bantar Ge bang 3. Kee. Rawa Lum bu 4. Kee . Mustika jaya 189. KPP Pratama Bekasi Bekasi Pratama 1. Kee. Bekasi Utara Timur 2. Kee . Bekasi Utara 190. KPP Pratama Depok Depok Pratama 1. Kee. Sawangan Sawangan 2. Kee. Bojongsa ri 3. Kee. Paneoran Mas 4. Kee. Beji 5. Kee . Limo 6. Kee. Cinere 191. KPP Pratama Depok Depok Pratama 1. Kee. Cimanggis Cimanggis 2. Kee. Tap os 3. Kee. Cilodong 4. Kee . Sukma jaya 5. Kee. Cipa yung 192. KPP Pratama Cibinong Bogor Pratama 1. Kee. Cibi nong 2. Kee. Bojong Ged e 3. Kee. Gunung Sindur 4. Kee. Kemang 5. Kee . Parung 6. Kee.Tajurhalang 7. Kee . Babakan Ma dang DISTRI BUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -101 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTR ASI KP2KP PEMERI NTAHAN 8. Kee. Sukara ja 9. Kee. Gunung Putri 193. KPP Pratama Cia wi B og a r Pratama 1. Kee. Ciawi 2. Kee. Caringin 3. Kee. Ciamp ea 4. Kee. Cibungbulang 5. Kee. Cigombong 6. Kee. Cigudeg 7. Kee. Cijeruk 8. Kee. Ciomas 9. Kee. Cisarua 10. Kee. Ciseeng 11. Kee. Dramaga 12. Kee. Jasinga 13. Kee. Leuwiliang 14. Kee. Leuwi sadeng 15. Kee. Megamendung 16. Kee. Nanggung 17. Kee. Pami jahan 18. Kee. Parungpan jang 19. Kee. Raneabungur 20. Kee. Rumpin 21. Kee. Suka jaya 22. Kee. Tamansari 23. Kee. Tenjo 24. Kee. Tenjolaya 1 94. KPP Pratama Bogar Pratama 1. Kee. Cileun gsi Cileungs i 2. Kee. Cariu DIS TR IBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 102- WILAYA H KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STR ASI KP2K P PEMERIN TAHAN 3. Kee. Jonggol 4. Kee . Klapanunggal 5. Kee. Sukamakmur 6. Kee. Tan jungsa ri 7. Kee. Citeureup 195. KPP Pratama Bogor Bog or Pratama Kota Bogor Kanwil DJP Jawa Tengah I 196. KPP Ma dya Semarang Semarang Ma d ya Se bagian Provinsi Jawa Tengah 197. KPP Pratama Tegal Te gal Pratama 1. Kab . Brebe s Bumia yu 2. Kota Tegal 3. Kab . Tegal 198. KPP Pratama Pekalongan Pratama 1. Kab . Pekalon gan Pekalongan 2. Kota Pekalongan 3. Kab . Pemalang 199. KPP Pratama Sema rang Pratama 1. Kee. Semarang Semarang Barat Barat 2. Kee. Nga liyan 3. Kee. Tugu 4. Kee. Mijen 5. Kee. Gunung Pa ti 200 . KPP Pratama Sema rang Pratama 1. Kee. Sem arang Semarang Timur Timur 2. Kee. Semarang Utara 20 1. KPP Pratama Semarang Pratama Kee. Semarang DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -103- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Semarang Selatan Sela tan 202. KPP Pratama Semarang Pratama 1. Kel. Miroto Semarang Tengah 2. Kel. J agalan Sa tu 3. Kel. Brumbungan 4. Kel. Karangkidul 5. Kel. Pendrikan Kidul 6. Kel. Pekunden 7. Kel. Sekayu 203. KPP Pratama Semarang Pratama 1. Kel. Kranggan Semarang Tengah 2. Kel. Gabahan Dua 3. Kel. Kembangsari 4. Kel. Pandansari 5. Kel. Bangunharjo 6. Kel. Kauman 7. Kel. Purwodinatan 8. Kel. Pendrikan Lor 204. KPP Pratama Salatiga Salatiga Pratama 1. Kab . Semarang Ungaran 2. Ko ta Salatiga 205. KPP Pratama Kudus Kudus Pratama Kab .Kudus 206. KPP Pratama Pati Pa ti Pratama 1. Kab . Rembang Rem bang 2. Kab. Pati 207. KPP Pratama Batang Ba tang Pratama 1. Kab . Kendal Kendal 2. Kab . Batang 208. KPP Pratama Blora Blora Pratama 1. Kab . Grobogan Purwodadi 2. Kab . Blora www.jdih.kemenkeu.go.id -10 4- WILAYA H KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KAS I KPP AD MIN ISTR ASI KP2 KP PEMERI NTAHAN 209 . KPP Pratama Demak Demak Pratama Kab. Dema k 210. KPP Pratama Jepara Jepa ra Pratama Kab . Jepa ra 21 1. KPP Pratama Sem arang Pratama 1. Kee. Gajah Sema ran g Candisa ri Mungk ur 2. Kee. Candisa ri 3. Kee. Tembalang 4. Kee. Banyumanik 212. KPP Pratama Semarang Pratama 1. Kee. Gayamsari Semarang Gayamsari 2. Kee. Genuk 3. Kee. Pedurungan Kanwil DJP Jawa Tengah II 213. KPP Pratama Purwokerto Pratama Kab . Banyu mas Purwokerto 214. KPP Pratama Cilaeap Cilaeap Pratama Kab . Cilaeap Ma jenang 215. KPP Pratama Kebumen Pratama Kab . Kebumen Kebumen 216. KPP Pratama Magelang Pratama 1. Kab . Ma gelang Muntilan Ma gelang 2. Kota Magelang 217. KPP Pratama Klaten Klaten Pratama Kab. Klaten 218. KPP Pratama Sura karta Pratama Kota Surakarta Sura karta 219. KPP Pratama Boyolali Boyolali Pratama Kab . Boyolali 220. KPP Pratama Karanganyar Pratama 1. Kab . Sragen Srage n Karanganyar 2. Kab. Karanganyar 22 1. KPP Pratama Purbalingga Pratama 1. Kab . Banjarne gara Purbalingga Banjarnegara 2. Kab . Purbalingga 222 . KPP Pratama Purwo rej o Pratama Kab . Purwore jo DISTRI BUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -105- WILAYAH KERJA JENIS DAERAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Purworejo 223. KPP Pratama Sukoharjo Pratama 1. Kab. Wonogiri Wonogiri Sukoharjo 2. Kab. Sukoharjo 224. KPP Pratama Temanggung Pratama 1. Kab . Wonosobo Wonosobo Temanggung 2. Kab. Temanggung Kanwil DJP DI Yogyakarta 225. KPP Pratama Yogyakarta Pratama Ko ta Y o gyakarta Yogyakarta 226. KPP Pratama Bantul Bantul Pratama Kab . Bantul 227. KPP Pratama Sleman Sleman Pratama Kab. Sleman 228. KPP Pratama Wates Wates Pratama Kab. Kulon Progo 229. KPP Pratama Wonosari Pratama Kab .Gunung Wonosari Kidul Kanwil DJP Jawa Timur I 230. KPP Madya Surabaya Surabaya Mady a Se bagian Provinsi Jawa Timur 231. KPP Pratama Surabaya Pratama 1. Kee. Surabaya Sukomanunggal Sukomanunggal 2.Kee. Tandes 3.Kee. Benowo 4. Kee. Lakarsan tri 5.Kee. Pakal 6. Kee.Sambikerep 232. KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Krembangan Surabaya Krembangan 233. KPP Pratama Surabaya Pratama Kee. Pabean Surabaya Pabean Cantikan Cantikan 234. KPP Pratama Surabaya Pratama 1. Kee. Gubeng �TC1rr"TI TnT TCIT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -10 6 - WILAYA H KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KAS I KPP AD MINI STR ASI KP2 KP PEM ERI NTAHAN Surab aya Gub eng 2. Kee. Sukolilo 235. KPP Pratama Suraba ya Pratama Kee. Tegals ari Suraba ya Te galsa ri 2 36. KPP Pratama Suraba ya Pratama 1. Kee. Sawahan Surab aya Sawahan 2. Kee. Asem rowo 3. Kee. Bubutan 237. KPP Pratama Suraba ya Pratama 1. Kee. Wono eolo Surab aya Wono eolo 2! Kee. Jambangan 3. Kee. Gayungan 4. Kee. Wonok romo 238. KPP Pratama Suraba ya Pratama Kee. Genteng Surab aya Genteng 239 . KPP Pratama Suraba ya Pratama 1. Kee. Simokerto Suraba ya Simokerto 2. Kee. Semampir 240 . KPP Pratama Suraba ya Pratama 1. Kee . Rungkut Surabaya Rungkut 2. Kee. Gunung Anyar 3. Kee. Tenggilis Mejoyo 24 1. KPP Pratama Suraba ya Pratama l.K ee. Sura baya · Karan gpilang Karangpilang 2.K ee. Wiyu ng 3.K ee. Dukuh Pakis 242 . KPP Pratama Suraba ya Pratama 1. Kee. Mulyore jo Surab aya Mulyore jo 2. Kec.Tambaksari 3. Kee. Ken jeran 4. Kee. Bulak Kanwil DJP Jawa Timur II 243 . I KPP Ma dya Sidoa rj o I Sidoa rj o I Ma d ya j Seb agian Provinsi I DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 107 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MINI STRASI KP2KP PEMERI NTAHAN Jawa Timur 244 . KPP Pratama Bojoneg oro Pratama Kab . Bojoneg oro Bojoneg oro 245 . KPP Pratama Mojokerto Pratama 1. Kab . Mojokerto Mojosari Mojokerto 2. Kata Mojok erto 246 . KPP Pratama Jorn bang Pratama Kab . Jom bang Jorn bang 247 . KPP Pratama Sido arj o Sidoa rj o Pratama 1. Kee. Taman Bar at 2. Kee . Suko don o 3. Kee. Krian 4. Kee . Balong bendo 5. Kee. Wonoa yu 6. Kee. Tarik 7. Kee. Pramb on 8. Kee. Tulangan 9. Kee. Krembung 248. KPP Pratama Sidoa rj o Sidoa rj o Pratama 1. Kee. Sidoa rj o Sela tan 2. Kee. Candi 3. Kee . Tanggulangin 4. Kee . Porong 5. Kee. Jabon 249 . KPP Pratama Sidoa rj o Sidoa rj o Pratama 1. Kee. Waru Utara 2. Kee. Sedati 3. Kee. Geda ngan 4. Kee. Buduran 250. KPP Pratama Pamekasan Pratama 1. Kab . Sumenep Sumenep Pamekasan 2. Kab . Pamekasan 25 1. KPP Pratama Gre sik Gresik Pratama 1. Kee. Gre sik Utara 2. Kee. Ma nyar DIS TR IBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -108- WILAYA H KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTR ASI KP2KP PEMERI NTAHAN 3. Kee. Keboma s 4. Kee. Duduk Sampeyan 5. Kee. Bungah 6. Kee. Sida yu 7. Kee . Paneeng 8. Kee . Uj ung Pangkah 9. Kee. Sangkapura 1 0. Kee . Tambak 11 . Kee. Dukun 252. KPP Pratama Gre sik Gresik Pratama 1. Kee. Wringin Sela tan An om 2. Kee. Driyore jo 3. Kee . Kedamean 4. Kee. Balongpanggang 5. Kee. Me nganti 6. Kee . Ben jeng 7. Kee. Cerme 253. KPP Pratama Ma diun Ma diun Pratama 1. Kab . Ma diun Caruban 2. Kota Ma diun 254. KPP Pratama Bangkalan Pratama 1. Kab. Sampang Sampang Bangkalan 2. Kab. Bangkalan 255. KPP Pratama Lamongan Pratama Kab . Lamongan Lamon gan 256. KPP Pratama Nga wi Nga wi Pratama 1. Kab . Magetan Ma getan 2. Kab . Nga wi 257. KPP Pratama Tuban Tu ban Pratama Kab . Tuban 258 . KPP Pratama Ponorog o Pratama 1. Kab . Pacitan Paci tan Ponorog o 2. Kab . Ponorogo DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 109 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Kanwil DJP Jawa Timur III 259 . KPP Madya Malang Malang Mad ya Se bagian Provinsi Jawa Timur 260. KPP Pratama Kediri Kediri Pratama Kata Kediri 261. KPP Pratama Malang Malang Pratama 1. Kee. Klojen Sela tan 2. Kee. Sukun 3 .Kee. Kedungkadang 262. KPP Pratama Malang Malang Pratama 1. Kee. Lowokwaru Utara 2. Kee. Blimbing 263. KPP Pratama Batu Batu Pratama Kata Batu 264. KPP Pratama Pasuruan Pratama 1. Kab. Pasuruan Bangil Pasuruan 2. Kata Pasuruan 265. KPP Pratama Pro bolinggo Pratama 1. Kab. 1. Kraksaan Pro bolinggo Pro bolinggo 2. Lumajang 2. Kab. Lumajang 3. Kata Pro bolinggo 266. KPP Pratama Jember Jember Pratama Kab. Jember 267. KPP Pratama Banyuwangi Pratama Kab. Banyuwangi Banyuwangi 268. KPP Pratama Tulungagung Pratama 1. Kab. Trenggalek Trenggalek Tulungagung 2. Kab. Tulungagung 269. KPP Pratama Blitar Blitar Pratama 1. Kab . Blitar Wlingi 2. Kata Blitar 270. KPP Pratama Blitar Pratama 1. Kee. Kepanjen Bululawang 2. Kee. Wajak 3. Kee. Turen 4. Kee. Gondanglegi DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -11 0 - WILAYA H KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI AD MINI STR AS I KP2 KP KPP PEM ER INTAHAN 5. Kee. Da mpit 6. Kee. Tirtoyudo 7. Kee. Sum ber Ma njing Wetan 8. Kee . Ampel Gatling 9. Kee. Gedangan 10. Kee . Bantur 11. Kee. Pagak 12. Kee . Pagelaran 13. Kee . Donom ulyo ; 14. Kee. Kalipare 15. Kee . Sumb er Pueung 16. Kee. Kromengan 17. Kee. Ngajum 18. Kee. Wono sari 19. Kee . Kepan jen 20. Kee. Pakisa ji 21. Kee . Wagir 27 1. KPP Pratama Pare Kediri Pratama 1. Kab . Nganjuk Ngan juk 2. Kab . Kediri 272 . KPP Pratama Situbondo Pratama 1. Kab . Bon dowo so Situb ondo Bon dowo so 2. Kab . Situb ondo 273 . KPP Pratama Singo sari Pratama 1. Kee. Tumpang Singo sari 2. Kee. Poneok usumo 3. Kee. Jabung DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -111- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTRASI KP2KP PEMERI NTAHAN 4. Kee. Lawang 5. Kee. Singo sari 6. Kee. Karangp loso 7. Kee. Dau 8. Kee. Ngantang 9. Kee. Kas emb on 10. Kee. Pakis 11. Kee. Tajinan 12. Kee. Pujon Kanwil DJP Kalimantan Barat 274. KPP Pratama Pont ianak Pratama 1. Kee. Pont ianak Pontianak Barat Ko ta 2. Kee. Pontianak Bar at 275. KPP Pratama Pont ianak Pratama 1. Kee. Pontianak Pont ianak Timur Sela tan 2. Kee. Pontianak Tenggara 3. Kee. Pontianak Timur 4. Kee. Pontianak Utara 276 . KPP Pratama Singkawang Pratama l. Kab . 1. Ben gkayang Singkawang Beng kayan g 2. Sambas 2. Kab . Sambas 3. Kota Singkawang 277. KPP Pratama Ke ta pang Pratama 1. Kab . Ketapang Ketap ang 2. Kab . Kayong Utara DIS TR IBUSI II �- www.jdih.kemenkeu.go.id -112 - WILAYA H KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KAS I KPP AD MINI STR AS I KP2KP PEMERI NTAHAN 278. KPP Pratama Pont ianak Pratama 1. Kab .Mempa wah Me mpa wah Me mpa wah 2. Kab . Kubu Raya 279 . KPP Pratama Sanggau Sanggau Pratama 1. Kab . Landak 1. Ngabang 2. Kab . Sekadau 2. Sekadau 3. Kab . Sanggau 280. KPP Pratama Sintang Sin tan g Pr a tam a 1. Kab . Kapuas 1. Put ussiba u Hulu 2. Nanga pinoh 2. Kab . Me lawi 3. Kab . Sintang Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 28 1. KPP Pratama Palang karaya Pratama 1. Kab. Gunung Mas 1. Kuala Kurun Palan gkaraya 2. Kab . Kapuas 2. Kuala 3. Kab . Pulang Kapuas Pis au 3. Pulang Pisau 4. Kota Palan gkaraya 282 . KPP Pratama Sampit Sam pit Pratama 1. Kab . Katingan 1. Kasong an 2. Kab . Seruyan 2. Kuala 3. Kab . Pembuang Kotawaringin Timur 283 . KPP Pratama Pangkalan Pratama 1. Kab . Lamandau 1. Nanga Bu lik Pangkalanbun bun 2. Kab . Sukamara 2. Sukamara 3. Kab . Kotawaringin Barat 284. KPP Pratama Muara Muara Pratama 1. Kab . Barito 1. Buntok Teweh Tew eh Sela tan 2. Tamiang 2. Kab . Barito La yang Timur 3. Puruk Cahu 3. Kab . Murung DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 113 - WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KA SI KPP AD MINI STRASI KP2KP PEMERI NTAHAN 4. Kab . Barito Utara 285. KPP Pratama Banj armasin Pratama 1. Kee. Ban j arma sin Banjarmasin Selatan Tengah 2. Kee. Ban j arma sin Sela tan 3. Kee. Ban j arma sin Timur 286. KPP Pratama Ban jarmasin Pratama l. Kab . Bari to Ma rabahan Banjarmasin Utara Kuala 2. Kee. Banj armasin Barat 3. Kee. Ban jarmasin Utara 287. KPP Pratama Banj arbaru Pratama 1. Kab . Tanah 1. Pelaihari Banjarbaru Laut 2. Ma rtapura 2. Kab . Banj ar 3. Kata Banj arbaru 288. KPP Pratama Barabai Barabai Pratama 1. Kab . Tapin 1. Ran tau 2. Kab . Hulu 2. Kandangan Sungai Sela tan 3. Kab. Hulu Sungai Tengah 289 . KPP Pratama Batulicin Pratama 1. Kab . Kotabaru Kotab aru Batuliein 2. Kab . Tanah Bum bu 290. KPP Pratama Tan jung Tan jung Pratama 1. Kab . Balangan 1. Paringin 2. Kab. Hulu 2. Amuntai Sungai Utara nTC'T' D TDT TCT TT www.jdih.kemenkeu.go.id -11 4 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Sungai Utara 3. Kab.Tabalang Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 291. KPP Madya Balikpapan Mad ya Pravinsi Balikpapan Kalimantan Timur 292. KPP Pratama Balikpapan Pratama 1. Kee. Balikpapan Balikpapan Barat Kata 2. Kee. Balikpapan Tengah 3. Kee. Balikpapan Barat 293. KPP Pratama Balikpapan Pratama 1. Kee. Balikpapan Timur Balikpapan Sela tan 2. Kee. Balikpapan Timur 3. Kee. Balikpapan I Utara 294. KPP Pratama Samarinda Pratama 1. Kee. Samarinda S amarinda Ilir Ilir 2. Kee. Samarinda Kata 3. Kee. Samarinda Utara 4. Kee. Sungai Pinang 5. Kee. Sambutan 295. KPP Pratama Samarinda Pratama 1. Kee. Samarinda DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 115- WILAYAH KERJA JENI S DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD MIN ISTRASI PEMERI NTAHAN Sarnarinda Ulu Ulu 2. Kee. Sarnarinda Seberang 3. Kee. Sungai Kunj ang 4. Kee. Loa Janan Ilir 5. Kee. Palaran 296. KPP Pratarna Tarakan Tarakan Pratarna 1. Kab. Nunukan 2. Kota Tarakan 297. KPP Pratarna Bontang Bontang Pratarna 1. Kab . Kutai Timur 2. Kota Bon tang 298. KPP Pratarna Pena jarn Balikpapan Pratarna 1. Kab . Paser 299 . KPP Pratarna Tan jung Redeb Tan jung Redeb Pratarna 2. Kab . Pena jarn Paser Utara 1. Kab . Bulungan 2. Kab. Malinau 3. Kab. Berau 4. Kab . Tana Ti dung KP2KP Nunukan Sangatta Tanah Gro got 1. Tan jung Selor 2. Ma linau 300. KPP Pratarna Ten gga rong Tenggarong Pratarna 1. Kab . Kutai Bar at Senda war Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, clan Tenggara 2. Kab . Ma hakarn Ulu 3. Kab . Kutai Kartanegara 301. KPP Ma dya Ma kassar Makassar Ma dya 1. Provinsi Sulawesi Sela tan DISTRI BUS I II 2. Provinsi Sula wesi Barat www.jdih.kemenkeu.go.id -116- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Provinsi Sulawesi Tenggara 302. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Wajo Makassar Utara 2. Kee. Ujung Tan ah 3. Kee. Kepulauan Sangkarrang 4. Kee. Tallo 5. Kee. Bontoala 6. Kee. Biringkanaya 7. Kee. Tamalanrea 303. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Tamalate Makassar Barat 2. Kee. Mamajang 3. Kee. Marisa 4. Kee. Ujung Pan dang 304. KPP Pratama Makassar Pratama 1. Kee. Makassar Selatan Panakkukang 2. Kee. Manggala 3. Kee. Rappocini 4. Kee. Makassar 305. KPP Pratama Parepare Pare pare Pratama 1. Kab. Enrekang 1. Enrekang 2. Kab. Pinrang 2. Pinrang 3. Kab. Sidenreng 3. Sidrap Rappang 4. Kota Parepare 5. Kab. Barru 306. KPP Pratama Palopo Palo po Pratama 1. Kab. Luwu 1. Malili Timur 2. Masamba DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -117- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 2. Kab. Luwu 3. Makale Utara 3. Kab. Tanatoraja I 4. Kab. Toraja Utara 5. Kata Palopo 6. Kab. Luwu 307. KPP Pratama Bulukumba Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Benteng Bulukumba Selayar 2. Sinjai 2. Kab. Sinjai 3. Kab. Bulukumba 308. KPP Pratama Bantaeng Pratama 1. Kab. Jeneponto 1. Bon to sung- Bantaeng 2. Kab. Gowa gu 3. Kab. Takalar 2. Sunggumi- 4. Kab. Bantaeng nasa 3. Takalar 309. KPP Pratama Watampone Pratama 1. Kab. Soppeng 1. Watansop- Watampone 2. Kab. Wajo peng 3. Kab. Bone 2. Sengkang 310. KPP Pratama Maras Maras Pratama 1. Kab. Pangkajene Pangkajene Kepulauan 2. Kab. Maras 311. KPP Pratama Kendari Kendari Pratama 1. Kab. Konawe Unaaha 2. Kab. Konawe Kepulauan 3. Kata Kendari 4. Kab. Konawe Sela tan 5. Kab. Konawe Utara DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -118 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP AD :\1INISTRASI KP2KP PEl\f-ERINT AHAN 312. KPP Pratama Majene Majene Pratama 1. Kab. Polewali 1. Polewali Mandar 2. Mamas a 2. Kab. Mamasa 3. Kab. Majene 313. KPP Pratama Mamuju Mamuju Pratama 1. Kab. Mamuju Pasangkayu Utara 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Mamuju Tengah 314. KPP Pratama Kolaka Kolaka Pratama 1. Ka°j. Kolaka 1. Lasusua Utara 2. Rumbia 2. Kab. Bombana 3. Kab. Kolaka 4. Kab. Kolaka Tinur 315. KPP Pratama Baubau Baubau Pratama 1. Kab. Muna Raha 2. Kab. Muna Barat 3. Kota Baubau 4. Kab. Buton 5. Kab. Buton Sela tan 6. Kab. Buton Tengah 7. Kab. Buton Utara 8. Kab. Wakatobi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 316. KPP Pratama Manado Manado Pratama 1. Kota Tomohon Torno hon 2. Kota Manado 317. KPP Pratama Gorontalo Pratama 1. Kab. Gorontalo 1. Limboto DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id -119 - WILAYAH KERJA JENIS DAERAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Gorontalo 2. Kab. Pohuwatu 2. Marissa 3. Kab. Boalemo 3. Tilamuta 4. Kota Gorontalo 5. Kab. Gorontalo Utara 6. Kab. Bone Bolango ! 318. KPP Pratama Bitung Bi tung Pratama 1. Kab. Minahasa Tondano 2. Kota Bitung 3. Kab. Minahasa Utara 319. KPP Pratama Kotamo - Pratama 1. Kab. Minahasa Amurang Kotamobagu bagu Sela tan 2. Kota Kotamobagu 3. Kab. Bolaang Mongondow 4. Kab. Bolaang Mongondow Utara 5. Kab. Bolaang Mongondow Sela tan 6. Kab. Bolaan Mongondow Timur 7. Kab. Minahasa Tenggara 320. KPP Pratama Tahuna Tahuna Pratama 1. Kab. Kepulauan Talaud Talaud 2. Kab. Kepulauan Sangihe DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 120- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 321. KPP Pratama Palu Palu Pratama 1. Kab. Donggala 1. Banawa 2. Kab. Parigi 2. Parigi Mou tong 3. Kota Palu 4. Kab. Sigi 322. KPP Pratama Luwuk Luwuk Pratama 1. Kab. Banggai Banggai 2. Kab. Banggai Kepulauan 3. Kab. Banggai Laut 323. KPP Pratama Poso Po so Pratama 1. Kab. Morowali Bungku 2. Kab. Morowali Utara 3. Kab. Poso 4. Kab. Tojo Una Una 324. KPP Pratama Toli Toli Toli Toli Pratama 1. Kab. Buol Buol 2. Kab. Toli Toli 325. KPP Pratama Ternate Ternate Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Sanana Sula 2. Tidore 2. Kab. Pulau 3. Labuha Talia bu 3. Ko ta Tidore Kepulauan 4. Kab. Halmahera Sela tan 5. Kota Ternate 6. Kab. Halmahera DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 121- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN Teng ah 326. KPP Pratama Tobelo Tobelo Pratama 1. Kab. Halmahera Maba Timur 2. Kab. Pulau Morotai 3. Kab. Halmahera Barat 4. Kab. Halmahera Utara Kanwil DJP Bali 327. KPP Madya Denpasar Denpasar Mad ya Provinsi Bali 328. KPP Pratama Denpasar Pratama 1. Kee. Denpasar Denpasar Barat Barat 2. Kee. Denpasar Utara 329. KPP Pratama Denpasar Pratama 1. Kee. Denpasar Denpasar Timur Timur 2. Kee. Denpasar Sela tan 330. KPP Pratama Singaraja Pratama Kab. Buleleng Singaraja 331. KPP Pratama Badung Kuta Pratama 1. Kee. Kuta Sela tan 2. Kee. Kuta Sela tan 332. KPP Pratama Badung Denpasar Pratama 1. Kee. Kuta Utara Kerobokan Utara 2. Kee. Mengwi 3. Kee. Abiansemal 4. Kee. Petang 333. KPP Pratama Gianyar Gianyar Pratama 1. Kab. Gianyar 1. Ubud 2. Kab. Karang 2. Amlapura As em DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 122- WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 3. Kab. Bangli 4. Kab. Klungkung 334. KPP Pratama Tabanan Tabanan Pratama 1. Kab. Jembrana Negara 2. Kab. Tabanan Kanwil DJP Nusa Tenggara 335. KPP Pratama Mataram Pratama Kota Mataram Mataram Barat 336. KPP Pratama Mataram Pratama 1. Kab. Lombok Ge rung Mataram Timur Bar at 2. Kab. Lombok Utara 337. KPP Pratama Raba Raba Bima Pratama 1. Kab. Dompu Dompu Bima 2. Kota Bima 3. Kab. Bima 338. KPP Pratama Sumbawa Pratama 1. Kab. Sumbawa Taliwang Sumbawa Besar Besar Barat 2. Kab. Sumbawa 339. KPP Pratama Praya Pray a Pratama 1. Kab. Lombok Selong Timur 2. Kab. Lombok Teng ah 340. KPP Pratama Ma um ere Pratama 1. Kab. Flores Larantuka Ma um ere Timur 2. Kab. Sikka 3. Kab. Lembata 341. KPP Pratama Kupang Ku pang Pratama 1. Kab. Rote Ndao 1. Baa 2. Kab. Alor 2. Kalabahi 3. Kota Kupang 4. Kab. Kupang 5. Kab. Sabu Raijua DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 123 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 342. KPP Pratama Ende Ende Pratama 1. Kab. Ngada Bajawa 2. Kab. Ende 3. Kab. Nagekeo 343. KPP Pratama Ruteng Ruteng Pratama 1. Kab. Manggarai Labuan Bajo Barat 2. Kab. Manggarai 3. Kab. Manggarai Timur 344. KPP Pratama Atambua Pratama 1. Kab. Timor Soe Atambua Tengah Selatan 2. Kab. Belu 3. Kab. Malaka 4. Kab. Timor Tengah Utara 345. KPP Pratama Waingapu Pratama 1. Kab. Sumba Waikabubak Waingapu Barat 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Tengah 4. Kab. Sumba Barat Daya Kanwil DJP Papua dan Maluku 346. KPP Pratama Ambon Ambon Pratama Provinsi Maluku 1. Namlea 2. Maso hi 3. Piru 4. Bula 5. Dobo 6. Tual 7. Saumlaki DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 124 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 347. KPP Pratama Sarong Sarong Pratama 1. Kab. Fakfak 1. Fakfak 2. Kab. Sarong 2. Teminabuan Sela tan 3. Kaimana 3. Kab. Kaimana 4. Kata Sarong 5. Kab. Sarong 6. Kab. Tambrauw 7. Kab. Maybrat 8. Kab. Raja Am pat 348. KPP Pratama Jayapura Pratama 1. Kab. Sarmi 1. Sarmi Jayapura 2. Kab. 2. Wamena Jayawijaya 3. Kota Jayapura 4. Kab. Jayapura 5. Kab. Keerom 6. Kab. Mamberamo Raya 7. Kah. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga 9. Kab. Mamberamo Teng ah 10. Kab. Yalimo 11. Kab. Tolikara 12. Kab. Yahukimo DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 125 - WILAYAH KERJA JENIS DAE RAH NO NAMA LO KASI KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN 13. Kab. Puncak 3. Jaya 14. Kab. Puncak 15. Kab. Pegunungan Bin tang 349. KPP Pratama Timika Timika Pratama 1. Kab. Mimika 2. Kab. Paniai 3. Kab. Intan Jaya 4. Kab. Deiyai 350. KPP Pratama Biak Biak Pratama 1. Kab. Kepulauan 1. Serui Yapen 2. Nabire 2. Kab. Waropen 3. Kab. Nabire 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Supiori 6. Kab. Dogiyai 351. KPP Pratama Manokwari Pratama 1. Kab. Teluk Bintuni Manokwari Bintuni 2. Kab. Manokwari 3. Kab. Manokwari Sela tan 4. Kab. Pegunungan Arfak 5. Kab. Teluk Wondama DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id NO 352. NAMA KPP Pratama Merauke Arif Bin tarto Yu NIP 19710912199 DISTRIBUSI II LO KASI Merauke -126- WILAYAH KERJA JENIS · DAERAH KPP ADMINISTRASI KP2KP PEMERINTAHAN ! Pratama 1. Kab. Merauke 2. Kab. Asmat 3. Kab. Boven Di go el 4. Kab. Mappi I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id - 127 - LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NO. NAMA LO KASI Kantor Wilayah DJP Aceh 1. KP2KP Sigli Sigli 2. KP2KP Sabang Sa bang 3. KP2KP Lhoksukon Lhoksukon 4. KP2KP Calang Calang 5. KP2KP Suka Makmur Suka Makmur 6. KP2KP Takengon Takengon 7. KP2KP Rimba Raya Rimba Raya 8. KP2KP Karang Baru Karang Baru 9. KP2KP Blangkejeran Blangkej eran 10. KP2KP Blangpidie Blangpidie 11. KP2KP Sinabang Sina bang 12. KP2KP Aceh Singkil Aceh Singkil 13. KP2KP Kutacane Kutacane Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II 14. KP2KP Tanjung Balai Tanjung Balai 15. KP2KP Kualuh Hulu Kualuh Hulu 16. KP2KP Kota Pinang Kota Pinang 17. KP2KP Perdagangan Perdagangan 18. KP2KP Panyabungan Panyabungan 19. KP2KP Sibuhuan Sibuhuan 20. KP2KP Pandan Pandan 21. KP2KP Gunungsitoli Gunungsitoli DISTRIBUSI II DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Aceh Pidie Kota Sabang Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tamiang Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Simeulue Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tenggara Kota Tanjung Balai Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Simalungun Kab. Mandailing Natal Kab. Padang Lawas Kab. Tapanuli Tengah 1. Kab. Nias 2. Kab. Nias Selatan 3. Kab. Nias Utara 4. Kab. Nias Barat 5. Kota Gunung Sitoli www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA 22. KP2KP Dolok Sanggul 23. KP2KP Tarutung 24. KP2KP Sidikalang Kantor Wilayah DJP Riau 25. KP2KP Bagansiapiapi 26. KP2KP Tembilahan 27. KP2KP Teluk Kuantan 28. KP2KP Duri -128 - LO KASI Dolok Sanggul Tarutung Sidikalang Bagansiapiapi Tembilahan Teluk Kuantan Duri 29. KP2KP Selat Panjang Selat Panjang 30. KP2KP Pasir Pangarayan Pasir Pangarayan 31. KP2KP Siak Sri Indrapura Siak Sri Indrapura Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau 32. KP2KP Ranai Ranai 33. KP2KP Tanjung Batu Tanjung Batu 34. KP2KP Dabo Singkep Dabo Singkep Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan jambi 35. KP2KP Pariaman Pariaman 36. KP2KP Tua Pejat Tua Pejat 37. KP2KP Painan 38. KP2KP Lubuk Basung DISTRIBUSI II Pain an Lubuk Basung DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Rokan Hilir Kab. Indragiri Hilir Kab. Kuantan Singingi Kab. Bengkalis: 1. Kee. Siak Keeil 2. Kee. Mandau 3. Kee. Pinggir Kab. Kepulauan Meranti Kab. Rokan Hulu Kab. Siak 1. Kab. Natuna 2. Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun: 1. Kee. Belat 2. Kee. Buru 3. Kee. Durai 4. Kee. Kundur 5. Kee. Kundur Barat 6. Kee. Kundur Utara 7. Kee. Moro 8. Kee. Ungar Kab. Lingga Kota Pariaman Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Agam www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. NAMA KP2KP Lubuk Sikaping KP2KP Padang Panjang KP2KP Simpang Ampat KP2KP Kotabaru KP2KP Muaro Sijunjung KP2KP Padang Aro KP2KP Sawahlunto KP2KP Batu Sangkar KP2KP Sengeti KP2KP Muara Bulian KP2KP Rimbo Bujang 50. KP2KP Muara Tebo 51. KP2KP Sungai Penuh 52. KP2KP Sarolangun 53. KP2KP Muara Sabak - 129 - LO KASI Lubuk Sikaping Padang Panjang Simpang Ampat Kotabaru Muaro Sijunjung Padang Aro Sawahlunto Batu Sangkar Sengeti Muara Bulian Rimbo Bujang Muara Tebo Sungai Penuh Sarolangun Muara Sabak DAERAH ADMII\ISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Pasaman Kata Padang Panjang Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmas Raya Kab. Sijunjung Kab. Solak Selatan Kata Sawahlunto Kab. Tanah Datar Kab. Muaro Jambi Kab. Batang Hari Kab. Tebo: 1. Kee. Rimbo Bujang 2. Kee. Rimbo Ilir 3. Kee. Rimbo Ulu 4. Kee. Serai Serumpung 5. Kee. Tebo Ulu 6. Kee. VII Kato 7. Kee. VII Kato Ilir Kab. Tebo: 1. Kee. Muara Tahir 2. Kee. Sumay 3. Kee. Tebo Ilir 4. Kee. Tebo Tengah 5. Kee. Tengah Ilir 1. Kab. Kerinci 2. Kata Sungai Penuh Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Timur Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 54. KP2KP Muaradua Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 55. KP2KP Martapura 56. KP2KP Tugumulyo 57. KP2KP Manggar DISTRIBUSI II Martapura Tugumulyo Manggar Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1. Kab. Musi Rawas 2. Kab. Musi Rawas Utara Kab. Belitung Timur www.jdih.kemenkeu.go.id - 130 - DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 58. KP2KP Pagar Alam Pagar Alam Kata Pagar Alam 59. KP2KP Tebingtinggi Empat Lawang Kab. Empat Lawang 60. KP2KP Indralaya Indralaya Kab. Ogan Ilir 61. KP2KP Muara Enim Muara Enim 1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 62. KP2KP Pangkalan Balai Pangkalan Balai Kab. Banyuasin 63. KP2KP Muntok Muntok Kab. Bangka Barat 64. KP2KP Sungai Liat Sungai Liat Kab. Bangka: 1. Kee. Belinyu 2. Kee. Riau Silip 3. Kee. Sungailiat 65. KP2KP Toboali Toboali Kab. Bangka Selatan 66. KP2KP Koba Koba Kab. Bangka Tengah: 1. Kee. Koba 2. Kee. Lubuk Besar 3. Kee. Namang 4. Kee. Pangkalan Baru Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung 67. KP2KP Manna Manna Kab. Bengkulu Selatan 68. KP2KP Bintuhan Bintuhan Kab. Kaur 69. KP2KP Bandarjaya Bandarjaya Kab. Lampung Tengah 70. KP2KP Sukadana Sukadana Kab. Lampung Timur 71. KP2KP Kalianda Kalianda Kab. Lampung Selatan: 1. Kee. Bakauheni 2. Kee. Candipuro 3. Kee. Kalianda 4. Kee. Ketapang 5. Kee. Palas 6. Kee. Penengahan 7. Kee. Rajabasa 8. Kee. Sragi 9. Kee. Sidomulyo 10. Kee. Way Panji nT<;;:!'T''R HH T<;;:!T TT www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA 72. KP2KP Pringsewu 73. KP2KP Liwa 74. KP2KP Menggala 75. KP2KP Baradatu 76. KP2KP Kepahiang 77. KP2KP Muko - Muko Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara - 131 - LO KASI Pringsewu Liwa Menggala Barada tu Kepahiang Mukomuko 78. KP2KP Kepulauan Seribu Pulau Pramuka Kantor Wilayah DJP Banten DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Kab. Pringsewu 2. Kab. Tanggamus 1. Kab. Lampung Barat 2. Kab. Pesisir Barat 1. Kab. Tulang Bawang 2. Kab. Tulang Bawang Barat 3. Kab. Mesuji Kab. Way Kanan Kab. Kepahiang Kab. Muko - Muko Kab. Kepulauan Seribu 79. KP2KP Rangkas Bitung Rangkas Bitung Kab. Lebak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 80. KP2KP Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi 81. KP2KP Banjar Banjar Kota Banjar Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II 82. KP2KP Majalengka Majalengka Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I 83. KP2KP Bumiayu Bumiayu 84. KP2KP Ungaran Ungaran 85. KP2KP Rembang Rem bang 86. KP2KP Kendal Kendal 87. KP2KP Purwodadi Purwodadi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II 88. KP2KP Majenang Majenang DISTRIBUSI II Kab. Majalengka Kab. Brebes Kab. Semarang Kab. Rembang Kab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Cilaeap: 1. Kee. Bantarsari 2. Kee. Cimanggu 3. Kee. Cipari 4. Kee. Dayeuhluhur 5. Kee. Gandrungmangu 6. Kee. Karangpueung 7. Kee. Kedungreja www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA 89. KP2KP Muntilan 90. KP2KP Sragen 91. KP2KP Banjarnegara 92. KP2KP Wonogiri 93. KP2KP Wonosobo - 132 - LO KASI Muntilan Sragen Banjarnegara Wonogiri Wonosobo Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II 94. KP2KP Mojosari Mojosari 95. KP2KP Sumenep Sumenep 96. KP2KP Caruban Caruban 97. KP2KP Sampang 98. KP2KP Magetan 99. KP2KP Paeitan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III 100. KP2KP Bangil 101. KP2KP Kraksaan 102. KP2KP Lumajang 103. KP2KP Trenggalek 104. KP2KP Wlingi 105. KP2KP Nganjuk 106. KP2KP Bondowoso Sampang Magetan Paeitan Bangil Kraksaan Lumajang Trenggalek Wlingi Nganjuk Bondowoso Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat 107. KP2KP Bengkayang Bengkayang 108. KP2KP Sambas Sambas 109. KP2KP Mempawah Mempawah 110. KP2KP Ngabang Ngabang 111. KP2KP Sekadau Sekadau 112. KP2KP Putussibau Putussibau DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 8. Kee. Majenang 9. Kee. Patimuan 10. Kee. Sidareja 11. Kee. Wanareja Kab. Magelang Kab. Sragen Kab. Banjarnegara Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kab. Mojokerto Kab. Sumenep Kab. Madiun Kab. Sampang Kab. Magetan Kab. Paeitan Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Nganjuk Kab. Bondowoso Kab.Bengkayang Kab. Sambas Kab. Mempawah Kab. Landak Kab. Sekadau Kab. Kapuas Hulu 113. KP2KP Nangapinoh Nangapinoh Kab. Melawai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan clan Tengah 114. KP2KP Marabahan Marabahan Kab. Barito Kuala DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id - 133- NO. NAMA LO KASI 115. KP2KP Pelaihari Pelaihari 116. KP2KP Martapura Martapura 117. KP2KP Rantau Ran tau 118. KP2KP Kandangan Kandangan 119. KP2KP Kotabaru Kotabaru 120. KP2KP Paringin Paringin 121. KP2KP Amuntai Amuntai 122. KP2KP Kuala Kurun Kuala Kurun 123. KP2KP Kuala Kapuas Kuala Kapuas 124. KP2KP Pulang Pisau Pulang Pisau 125. ·KP2KP Kasongan Kasongan 126. KP2KP Kuala Pembuang Kuala Pembuang 127. KP2KP Nanga Bulik Nanga Bulik 128. KP2KP Sukamara Sukamara 129. KP2KP Buntok Buntok 130. KP2KP Tamiang Layang Tamiang Layang 131. KP2KP Puruk Cahu Puruk Cahu Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur 132. KP2KP Nunukan Nunukan 133. KP2KP Sangatta Sangatta 134. KP2KP Tanah Grogot Tanah Grogot 135. KP2KP Tanjung Selor Tanjung Selor 136. KP2KP Malinau Malinau 137. KP2KP Sendawar Sendawar DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Tanah Laut Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Kotabaru Kab. B:::tlangan Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Nunukan Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Bulungan Kab .. Malinau 1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara 138. KP2KP Enrekang Enrekang Kab. Enrekang 139. KP2KP Pinrang 140. KP2KP Sidrap 141. KP2KP Malili 142. KP2KP Masamba 143. KP2KP Makale 144. KP2KP Benteng DISTRIBUSI II Pin rang Sidrap Malili Masamba Makale Benteng Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara 1. Kab. Tanatoraja 2. Kab. Toraja Utara Kab. Kepulauan Selayar www.jdih.kemenkeu.go.id - 134 - DAERAH ADMINISTRASI NO. NAMA LO KASI PEMERINTAHAN 145. KP2KP Sinjai Sinjai Kab. Sinjai 146. KP2KP Bontosunggu Bontosunggu Kab. Jeneponto 147. KP2KP Sungguminasa Sungguminasa Kab. Gowa 148. KP2KP Takalar Takalar Kab. Takalar 149. KP2KP Watansoppeng Watansoppeng Kab. Soppeng 150. KP2KP Sengkang Sengkang Kab. Wajo 151. KP2KP Pangkajene Pangkajene Kab. Pangkajene Kepulauan 152. KP2KP Unaaha Unaaha 1. Kab. Konawe 2. Kab. Konawe Kepulauan 153. KP2KP Polewali Polewali Kab. Polewali Mandar 154. KP2KP Mamasa Mamas a Kab. Mamasa 155. KP2KP Pasangkayu Pasangkayu Kab. Mamuju Utara 156. KP2KP Lasusua Lasusua Kab. Kolaka Utara 157. KP2KP Rumbia Rumbia Kab. Bombana 158. KP2KP Raha Rah a 1. Kab. Muna 2. Kab. Muna Barat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 159. KP2KP Tomohon Tomohon Kab. Tomohon 160. KP2KP Limboto Limbo to Kab. Gorontalo 161. KP2KP Marissa Marissa Kab. Pohuwatu 162. KP2KP Tilamuta Tilamuta Kab. Boalemo 163. KP2KP Tondano Tondano Kab. Minahasa 164. KP2KP Amurang Amurang Kab. Minahasa Selatan 165. KP2KP Talaud Talaud Kab. Kepulauan Talaud 166. KP2KP Banawa Banawa Kab. Donggala 167. KP2KP Parigi Parigi Kab. Parigi Moutong 168. KP2KP Banggai Banggai 1. Kab. Banggai Kepulauan 2. Kab. Banggai Laut 169. KP2KP Bungku Bungku 1. Kab. Morowali 2. Kab. Morowali Utara 170. KP2KP Buol Buol Kab. Buol 171. KP2KP Sanana Sanana 1. Kab. Kepulauan Sula 2. Kab. Pulau Taliabu 172. KP2KP Tidore Tidore Kab. Tidore Kepulauan THC1'T'D TDT TC1T TT www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA 173. KP2KP Labuha 174. KP2KP Maba Kantor Wilayah DJP Bali 175. KP2KP Kerobokan 1 76. KP2KP Ubud 1 77. KP2KP Amlapura - 135- LO KASI Labuha Maba Kerobokan Ubud Amlapura 178. KP2KP Negara Negara Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara 179. KP2KP Dompu Dompu 180. KP2KP Taliwang 181. KP2KP Gerung 182. KP2KP Selong 183. KP2KP Larantuka 184. KP2KP Baa 185. KP2KP Soe 186. KP2KP Bajawa 187. KP2KP Labuan Bajo 188. KP2KP Kalabahi 189. KP2KP Waikabubak Taliwang Ge rung Selong Larantuka Baa Soe Bajawa Labuan Baja Kalabahi Waikabubak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku 190. KP2KP Namlea Namlea 191. KP2KP Masohi Masohi 192. KP2KP Piru Piru 193. KP2KP Bula Bula DISTRIBUSI II DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Timur Kee. Kuta Utara Kab. Gianyar: 1. Kee. Payangan 2. Kee. Sukawati 3. Kee. Tampaksiring 4. Kee.Tegallalang 5. Kee. Ubud Kab. Karang Asem Kab. Jembrana Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Barat: 1. Kee. Gerung 2. Kee. Kuripan 3. Kee. Kediri 4. Kee. Lembar 5 .. Kee. Sekotong Kab. Lombok Timur Kab. Flores Timur Kab. Rote Ndao Kab. Timar Tengah Selatan Kab. Ngada Kab. Manggarai Barat Kab. Alar Kab. Sumba Barat Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. - 136 - DAERAH ADMINISTRASI NAMA LO KASI PEMERINTAHAN KP2KP Dobo Dobo Kab. Kepulauan Aru KP2KP Tual Tu al 1. Kota Tual 2. Kab. Maluku Tenggara KP2KP Saumlaki Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat KP2KP Fakfak Fakfak Kab. Fakfak KP2KP Teminabuan Teminabuan Kab. Sorong Selatan KP2KP Kaimana Kaimana Kab. Kaimana KP2KP Sarmi Sarmi Kab. Sarmi KP2KP Wamena Wamena Kab. Jayawijaya KP2KP Serui Serui Kab. Kepulauan Yapen KP2KP Nabire Nabire 1. Kab. Waropen 2. Kab. Nabire KP2KP Bintuni Bintuni Kab. Teluk Bintuni MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Arif Bin tart NIP 197109121 SRI MULYANI INDRAWATI DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKAN SEKSI DATA DAN POTENSI SE:KSI BIMBINGAN PENGAWASAN SEKSI DUK UNG AN TEKNIS KOMPUTER DISTRIBUSI II - 137 - LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.01/2017 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS BIDANG PEMERIKSMN, PENAGIHAN, INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN SEKSI ADMINISTRASI DAN SEKSI BIMBINGAN PENAGIHAN SEKSI INTELIJEN SEKSI ADMINISTRASI BUKTI PERMULMN DAN KANTOR WI LAY AH SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENYUWHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI Bl.MBINGAN PENYUWHAN DAN PENGELOLAAN DO KUM EN SEKSI BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI SEKSI KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ADVOKASI, PELAPORAN, DAN KE:PATUHAN INTERNAL BIDANG KEBERATAN DAN BANDING SEKSI KEBERATAN DAN BANDING I SEKSI KEBERATAN DAN BANDINGll SEKSI KEBERATAN DAN BANDING Ill SEKSI KEBE:RATAN DAN BANDING IV SUBBAGIAN TATA U'SAHA DAN RUMAH TANGGA www.jdih.kemenkeu.go.id - 138 - BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN Bl DANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKAN SEKSI DATA DAN POTENSI SEKSI BIMBJNGAN PENGAWASAN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS KOMPUTER DISTRIBUSI II KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS KANTOR WILAYAH B!DANG PENDAFTARAN, EKSTENS!F!KASI, DAN PENILAIAN SEKSI BIMBINGAN PENDAFTARAN SEKSI BIMBINGAN EKSTENSIFIKASI SEKSI BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN B!DANG PEMER!KSAAN, PENAGIHAN, JNTELIJEN, DAN PENYIDIKAN SEKSI ADMINJSTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN SEKSI BIMBINGAN PENAGIHAN SEKSI INTELIJEN SEKSI ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN PENY!DIKAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ADVOKASI, PELAPORAN, DAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAG!AN TA-A USAHA DAN RL"MAH TANGGA B!DANG PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN SEKSJ BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI SEKSI KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIDANG KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN SE KSI KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN I SEKSI KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN II SEKSI KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN Ill SEKSI KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN IV www.jdih.kemenkeu.go.id I I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SEKSI PELA YANAN INFORMASI DISTRIBUSI II - 139 - BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA I SEKSI PENAGIHAN KANTOR PELAYANAN PAJAK SEKSI SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KONSULTASI I - - - I I I I I I I I I I I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I I I I I I I I I I I I - - - SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL I SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II I I SEKSI SEKSI PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI III KONSULTASI IV {J www.jdih.kemenkeu.go.id - 140 - BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KANTOR PELAYANAN PAJAK SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL I I I I I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PELA YANAN PENAGIHAN PEMERIKSAAN EKSTENSIFIKASI DAN PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN INFORMASI PENYULUHAN KONSULTASI I KONSULTASI II KONSULTASI III KONSULTASI N I I I I I I I I I I I I t- KELOMPOK - -- ,__ JABATAN FUNGSIONAL - t- I I I I I I I I I I I I DISTRIBUSI II -C www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II -141- BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KANTOR PELAYANAN,PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN .,.__ __ ____ ____, �:�:=����:: I ·------------- ---------. - -------------------- ·--. - -· --. � KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Um�m u.b. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id