Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.07/2017 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Menirnbang TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa nnc1an Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau rnenurut daerah provinsi/kabupatenjkota Tahun Anggaran 20 17 telah ditetapkan dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 43/PMK.07 /2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 17 yang didasarkan pada pagu alokasi yang ditetapkan dalarn Peraturan Presiden Nom or 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20 17; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 86 Tahun 2017 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat perubahan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau Tahun Anggaran 2017, sehingga perlu rnengatur kernbali rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau rnenurut daerah provinsijkabupatenjkota yang telah ditetapkan www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat - 2 - dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 199 5 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 199 5 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsijkabupatenjkota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat ( 5 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PM K.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsijkabupatenjkota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah ProvinsijKabup aten/Kota Tahun Anggaran 20 17; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 199 5 tentang Cukai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 5 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 199 5 tentang Cukai ( Lembaran Negara Republik www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan - 3 - Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755 ); 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 ) ; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 1081 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal1 ( 1 ) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang . Rincian Anggaran Pendapatan dan · Belanja Nega:ra Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp2.949.744.450.000,00 ( dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empatjuta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) . ( 2 ) Rincian Dana Bagi Hasil Gukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) menurut daerah provinsi/kabupatenjkota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 - Pasal2 ( 1 ) Penyaluran triwulan IV Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 ke setiap daerah provinsijkabupatenjkota sebesar selisih antara rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) dengan jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai. Hasil Tembakau Menurut Provinsi/ Kabupatenj Kota Tahun Anggaran 2017. ( 2 ) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07 /2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2017 ( Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 405 ) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal4 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1774 ARIF BINTAR YUWON 9 < � ..-' NIP 1971091 199703100 1 _ . ..--/ www.jdih.kemenkeu.go.id NO. ( 1 ) I 1 •2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 II 1 - 6 - LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.07/2017 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAC MENURUT DAERAH PROVINSI/.KABUPATEN/KOTA TAHUI\ ANGGARAN 2017 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 NAMADAERAH ,, ', Total Provinsi Aceh Provinsi Aceh Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar· Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah ( 2 ) Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Total Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara (dalam ribuan rupiah) JUMLAH ( 3 ) 19.607.051 5. 882.115 267.369 828.795 267.369 267.369 608.152 267.369 340.916 267.369 267.369 619.184 267.369 267.369 267.369 267.369 267.369 267.369 267.369 267.369 4.797. 908 267.369 1.738.323 513.754 267.369 16.864.805 5.059.444 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 III 1 2 3 4 - 7 - NA M A DAERAH ( 2 ) Kab.Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas l{ab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Gunung Sitoli Total Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai ( dalam ribuan rupiah) ' ,/ JUMLAH ( 3 ) 210.810 1. 802.486 366.123 434.473 210.810 210.810 363.909 210.810 210.810 210.810 210.810 296.299 210.810 210.810 346.140 1.716.257 210.810 210.810 210.810 210.810 355.088 210.810 1.065.146 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 210.810 14.285.371 4.285.611 2. 940.404 841.450 238.090 www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 - (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 5 Kab. Padang Pariaman 238.090 6 Kab. Pasaman 576.852 7 Kab. Pesisir Selatan 238.090 8 Kab. Sijunjung 238.090 9 Kab. Solok 605.343 10 Kab. Tanah Datar 946.567 11 Kota Bukit Tinggi 238.089 12 Kota Padang Panjang 238.089 13 Kota Padang 238.090 14 Kota Payakumbuh 632.070 15 Kota Sawahlunto 599.998 16 Kota Solok 238.089 17 Kota Pariaman 238.089 18 Kab. Pasaman Barat 238.090 19 Kab. Dharmasraya 238.090 20 Kab. Solok Selatan 238.090 IV Total Provinsi Kepulauan Riau 6.031.534 1 Provinsi Kepulauan Riau 1.809.458 2 Kab. Bintan 301.577 3 Kab. Natuna 301.577 4 Kab. Karimun 301.577 5 Kota Batam 2.412.614 6 Kota Tanjung Pinang 301.577 7 Kab. Lingga 301.577 8 Kab. Kepulauan Anambas 301.577 v Total Provinsi Jambi 8.468.063 1 Provinsi Jambi 2.540.419 2 Kab. Batanghari 254.042 3 Kab. Bungo 254.042 4 Kab. Kerinci 2.876.110 5 Kab. Merangin 562.482 6 Kab. Muaro Jambi 254.042 7 Kab. Sarolangun 254.042 8 Kab. Tanjung Jabung Barat 254.042 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 254.042 10 Kab. Tebo 254.042 11 Kota Jambi 254.042 12 Kota Sungai Penuh 456.716 www.jdih.kemenkeu.go.id - 9 - (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) (3 ) VI Total Provinsi Sumatera Selatan 8.649.150 1 Provinsi Sumatera Selatan 2.594.747 2 Kab. Lahat 162.171 3 Kab. Musi Banyuasin 162.171 4 Kab. Musi Rawas 162.171 5 Kab. Muara Enim 162.171 6 Kab. Ogan Komering Ilir 162.171 7 Kab. Ogan Komering Ulu 162.171 ·-- 8 Kota Palembang 162.171 9 Kota Pagar Alam 162.171 10 Kota Lubuk Linggau 162.171 11 Kota Prabumulih 162.171 12 Kab. Banyuasin 162.171 13 Kab. Ogan Ilir 162.171 14 Kab. OKU Timur 423.143 15 Kab. OKU Se:atan 3.198.695 16 Kab. Empat Lawang 162.171 17 · Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 162.171 18 Kab. Musi Rawas Utara 162.171 VII Total Provinsi Lampung 12.099.081 1 Provinsi Lampung 3.629.727 2 Kab. Lampung Barat 3.299. 839 3 Kab. Lampung Selatan '357.043 4 Kab. Lampung Tengah 449.950 5 Kab. Lampung Utara 331.325 6 Kab. Lampung Timur 8.29.710 7 Kab. Tanggaous 438.408 8 Kab. Tulang Bawang 241.981 9 Kab. Way Kanan 241.981 ,r 10 Kota Bandar Lampung 241.981 11 Kota Metro 264.136 12 Kab. Pesawaran 490.722 13 Kab. Pringse\VU 556.335 14 Kab. Mesuji 241.,981 15 Kab. Tulang Bawang Barat 241.981 16 Kab. Pesisir Bar at 241.981 \7111 Total Provinsi Jawa Barat 340.548.267 1 Provinsi Jawa Barat 102.164.480 www.jdih.kemenkeu.go.id - 10- (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 2 Kab.Bandung 11.370.459 3 Kab. Bekasi 4.112.585 4 Kab. Bogor 4.134.330 5 Kab. Ciamis 4.412.289 6 Kab. Cianjur 4.405.165 7 Kab. Cirebon 4.860.587 8 Kab. Garut · 25.049.123 9 Kab. Indramayu 4.156.012 10 Kab. Karawang 80.114.086 11 Kab. Kuningan 5.349.711 12 Kab. Majalengka 9.713.508 13 Kab. Purwakarta 4.133.866 14 l{ab. Subang 4.225.479 15 Kab. Sukabumi 4.155.504 16 Kab. Sumedang 18.1 87.467 17 Kab. Tasikmalaya 4.311.510 18 Kota Bandung 4.059.636 19 Kota Bekasi 4.058.921 20 Kota Bogor 4.096.944 21 Kota Cirebon 4.098.923 22 Kota Depok 4.062.228 23 Kota Sukabumi 4.108.593 24 Kota Cimahi 4.079.331 25 Kota Tasikmalaya 4.120.238 26 Kota Banjar 4.124.805 27 Kab. Bandung Barat 4.734.486 28 Kab. Pangandaran 4.148.001 IX Total Provinsi Jawa Tengah 679.564.935 1 Provinsi Jawa Tengah 203.869.482 2 Kab. Banjarnegara 6.557.783 3 Kab. Banyumas 5.996.161 4 Kab. Batang 6.184.338 5 Kab. Elora 8.945.119 6 Kab. Boyolali 17.375.703 7 Kab. Brebes 6.328.870 8 Kab. Cilacap 6.107.635 9 Kab. Demak .13.242.563 10 Kab. Grobogan 8.726.516 www.jdih.kemenkeu.go.id - 11 - ( dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 11 Kab. Jepara 6.341.563 12 Kab. Karanganyar 9.674.359 13 Kab. Kebumen 7.608.984 14 Kab. Kendal 20.995.914 15 Kab. Klaten 15.666.717 16 Kab. Kudus 150.987.427 17 Kab. Magelang 16.077.626 18 Kab. Pati 6.281.252 19 Kab. Pekalongan 6.042.185 20 Kab. Pemalang 6.892.096 21 Kab. Purbalingga 6.662.989 22 Kab. Purworejo 7.318.821 23 Kab. Rembang 15.491.440 24 Kab. Semarang 8.670.914 25 Kab. Sragen 7.069.588 26 Kab. Sukoharjo 7.107.935 27 Kab. Tegal 6.488.880 28 Kab. Temanggun � 31.208.235 .. 29 Kab. Wonogiri 6.936.064 30 Kab. Wonosobo 12.828.183 31 Kota Magelang 6.089.703 32 Kota Pekalongan 7.242.207 33 Kota Salatiga 5.997.012 34 Kota Semarang 7.968.115 35 Kota Surakarta 6.586.395 36 Kota Tegal 5.996.161 X Total Provinsi D.I. Yogyakarta 19.799.429 1 Provinsi D. I. Yogyakarta 5.939.829 2 Kab. Bantul 4.280.803 3 Kab .. Gunung Kidul 1.776.932 4 Kab. Kulon Progo 2.194.941 5 Kab. Sleman 4.113.338 6 Kota Y ogyakarta 1.493.586 XI Total Provinsi Jawa Timur 1.530. 118.419 1 Provinsi Jawa Timur 459.035.526 2 Kab. Bangkalan 1 . 3.511.744 3 Kab. Banyuwangi 15.412.213 4 Kab. Blitar 16.963.020 www.jdih.kemenkeu.go.id - 12- (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 5 Kab. Bojonegoro 34.514.822 6 Kab. Bondowoso 26.510.652 7 Kab. Gresik 13.475.514 8 Kab. Jember . 63.019.946 9 Kab. Jombang 29.607.693 10 Kab. Kediri 34.496.118 11 Kab. Lamongan 33.024.059 12 Kab. Lumajang 18.730.915 13 Kab. Madiun 13.943.520 14 Kab. Magetan 14.121.179 15 Kab. Malang 68.0 44.673 16 Kab. Mojokerto 14.066.896 17 Kab. Nganjuk 18.273.394 18 Kab. Ngawi 19.351.911 19 Kab. Pacitan 13.682.676 20 Kab. Pamekasan 42.327.525 21 Kab. Pasuruan 177.347.361 22 Kab. Ponorogo 15.119.088 23 Kab. Probolinggo 48.0 44.858 24 Kab. Sampang 17.968.361 25 Kab. Sidoarjo 13.492.423 26 Kab. Situbondo 26.163.116 27 Kab. Sumenep 32.354.057 28 Kab. Trenggalek 13.598.471 29 Kab.Tuban 17.840.892 30 Kab. Tulungagung 17.929.254 31 Kota Blitar 14.069.282 32 Kota Kediri 57.774.403 33 Kota Madiun 13.292.183 34 Kota Malang 26.984.591 35 Kota Mojokerto 13.911.522 36 Kota Pasuruan 13.315.445 37 Kota Pro bolinggo 13.382.407 38 Kota Surabaya 22.791.159 39 Kota Batu 12.625.550 XII Total Provinsi Sulawesi Tengah 7.692.369 1 Provinsi Sulawesi Tengah 2.307.709 2 Kab. Banggai 1.230.779 www.jdih.kemenkeu.go.id - 13- (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 3 Kab. Banggai Kepulauan 209.792 4 Kab. Buol 209.792 5 Kab. Toli-Toli 209.792 6 Kab. Donggala 209.792 7 Kab. Morowali 209.792 8 l{ab. Poso 209.792 9 Kota Palu 1.846.169 10 Kab. Parigi Moutong 209.792 '11 Kab. Tojo Una Una 209.792 12 Kab. Sigi 209.792 13 Kab. Banggai Laut 209.792 14 Kab. Morowali Utara 209.792 XIII Total Provinsi Sulawesi Selatan 17.952.745 1 Provinsi Sulawesi Selatan 5.387.745 2 Kab. Bantaeng 287.000 3 Kab. Barru 252.000 4 Kab.Bone 1.131.000 5 Kab. Bulukumba 398.000 6 Kab. Enrekang 234.000 7 Kab.Gowa 234.000 8 Kab. Jeneponto 252.000 9 Kab. Luwu 234.000 10 Kab. Luwu Utara 234.000 11 Kab. Maros 234.000 12 Kab. Pangkajene Kepulauan 234.000 13 Kab. Pinrang 234.000 14 Kab. Selayar 234.000 15 Kab. Sidenreng R.appang 234.000 -·- 16 Kab. Sinjai 1.785.000 17 Kab. Soppeng 4.468.000 18 Kab. Takalar 234.000 19 Kab. Tana Toraja 234.000 20 Kab. Wajo 248.000 21 Kota Pare-pare 234.000 22 Kota Makassar 234.000 23 Kota Palopo 234.000 24 Kab. Luwu Timur 234.000 25 Kab. Toraja Utara 234.000 www.jdih.kemenkeu.go.id - 14- (dalam ribuan rupiah) NO. NAMADAERAH JUMLAH ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) XIV Total Provinsi Bali 12.012.363 1 Provinsi Bali 3.603.708 2 Kab.Badung 450.464 3 Kab. Bangli 508.305 4 Kab. B u leleng 3.287.675 5 Kab. Gianyar 1.761.551 6 Kab. Jembrana 502.387 7 Kab. Karangasem 546.881 8 Kab. Klungkung 450.464 9 Kab.Tabanan 450.464 10 Kota Denpasar 450.464 XV Total Provinsi Nusa Tenggara Barat 232.036.378 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat 69.610.913 2 Kab. Bima 7.824.402 3 Kab. Dompu 4.888.875 4 Kab. Lombok Barat 12.453.185 5 Kab. Lombok Tengah 38.212.836 6 Kab. Lombok Timur 52.729.890 7 Kab. Sumbawa 7.816.272 8 Kota Mataram 26.611.618 9 Kota Bima 1.648.399 10 Kab. Sumbawa Barat 2.378.214 11 Kab. Lombok Utara 7.861.774 XVI Total Provinsi Nusa Tenggara Timur 16.901.129 1 Provinsi Nusa Ten g gara Timur 5.070.338 2 Kab. Alor 241.445 3 ·Kab. Belu 241.445 4 Kab. Malaka ! 241.445: 5 Kab. Ende 241.445 6 Kab. Flores Timur 1.328.844 7 Kab. Kupang 303.145 8 Kab. Lembata 241.445 -· 9 Kab. Manggarai 2.079.614 10 Kab. Ngada 248.476 11 Kab. Sikka 849.462 12 Kab. Sumba Barat 364.793 13 Kab. Sumba Timur 403.601 14 Kab. Timor Tengah Selatan 269.625 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. ( 1 ) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 XVII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 15 - -·- NAMADAERAH ( 2 ) Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao · Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Total Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kab. Pulang Pisau Kab. Kapuas Kab. Gunung Mas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Murung Raya Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Seruyan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Lamandau Kab. Sukamara Total Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. � . v f/ -.;..r.\" :-'.;l f •• Kepala Bag1an T ; � � =� K en tenan (dala1n ribuan rupiah) JUMLAH ( 3 ) 241.445 241.445 241.445 486.396 726.114 1.748.271 241.445 608.000 241.445 7.113.361 2.134.005 576.044 1.122.256 194.001 194.001 194.001 194.001 194.001 '""""'· .v- 194.001 194.001 194.001 194.001 1.147.045 194.001 194.001 2.949.744.450 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id