Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017.
Unduh / Lihat PDFAbstrak PDF (Indonesia)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.010/2017 TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTElitf 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, telah dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017; b. bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentar:g Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat - 2 - pengamanan yang pos tarifnya mengacu pada Harmonized System 2012; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan menyelaraskan dengan program sim plifikasi regulasi serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan pelaksanaan pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan di lapangan perlu melakukan penyesuaian pos tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk tindakan pengamanan sehubungan dengan pemberlakuan sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 201 7 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 201 7; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti · Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 201 7 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 201 7; 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengena.an Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 455); www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 985); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 /PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk C.anai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1398); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk ':::'indakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 699); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 978); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 - Malaysia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yam (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tah:.in 2015 Nomor 84); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1184); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1308); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1843); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara Repu,blik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1951); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 488); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 666); www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan - 5 - 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumpin·g Terhadap Barang Impor Biaxially ·Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 55); 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENG AN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017. Pasal 1 Terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok; b. Nomor 108/PMK.011/2013 ten:ang Pengenaan Bea Mast:ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing;· www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 - c. Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; d. Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan; e. Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit; f. Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan; g. Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya; h. Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia; i. Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yam (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand; j. Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Mas-..ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod; k. Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Mas-..ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board; 1. Nomor 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand; www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 - m. Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap I:npor Produk H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok; n. Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Froduk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina; o. Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan; dan p. Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam, dilakukan penyesuaian pos tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 2 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan se bagaimana dimaks-c;_d dalam Pasal 1 tetap berlaku, kecuali pencantuman mengenai pos tarif adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. jangka waktu pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 . Pasal 3 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 35 9 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian ARIF BINTAR YUWON�+ NIP 1971091219970 3 lOC y www.jdih.kemenkeu.go.id - 9 - LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /PMK. 010/2017 TENT ANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF DEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017 PENYESUAIAN POS TARIF DARI SEBELUMNYA BERDASARKAN PADA HARMONIZED SYSTEM20l2 MENJADI BERDASARKAN PADA HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE No 1 .Peraturan Mente:ri Uraian. harang Keuan.gan. Nomor Ten.tang Pos tar.if S:ebelum penyesua1an Pos Tarif berdasarkan PI\1iK 213/PlviK.04/2011 58/PMK.011/201.2 I Pengenaan Bea Masuk Peran.gkat makan dan I 691L10.00..,00 ... A.nti Dt.m1.ping Teihadap perangkat dapur dari porselain. Impor Produk Keramik atau tan.ah. liat cina Pos. tar.if se<sT1dah Pen.vesuaian �· Pos Tarif be.rdasarkan PMK 6/P1·1K.04/2017 6911,,10.00 // www.jdih.kemenkeu.go.id .2 3 - 10 - Berupa Perangkat .Pe.rlengkapan ru.:rnah. tangga 1·lakat1.:� Perangkat lainnya. dat1. per.ailatan toilet Dapur Peralatan Rt.unah dari pors.elin atau tanah liat Tangga Lain�:nya: da:n dna Peralatan Toilet;!< darl Perangkat makat1� perat1gkat Repuhlik Rahyi:at dapur perlengkapan nm1ah T:im�gkok tat1gga lain.nya dan pera1atan toilet dari keramik7 selain dari porselain atau tanah liat dna 108/PMK.011/2013 j Pengenaan Bea �·/las�ik Produk herupa casing dan Tit1dakan Pengama:nan tubing dari besi atau baja} Terhadap Itnpor Produk tanpa kamp1Jh, __ dengan ukuran 169/FMK .. 011/2013 Casi;ng dan Tu.bing Pengenaa.n Bea Masuk Anti Du.m.plng Terhadap Iu1por Produk Cat1.ai Lantaiar1 Dari Be.si atau Baja BLikan Paduan diatneter .2 3/8 ind sampai de.n.gru1. 14 in.d} dengan yield strength 75.000 ·ps1 atau lebihJ yang ujun.gnya heh.un atau sudah dikerjakan. Produk canai la.ntaian dari besi a.tau baja hu.kan paduan, dengan lebar 600 mm. a.tau lehih; dicanai pa:nas� tidak dipalut, tidak dis.ep11h atau 6911.90 . .,00.00 6912.00.00 .. 00 ex 7304.29.00. . .90 7208.10. .. 00.00 7208.25.00..00 7208.26,.00.00 7208.27.-10 .. 00 6911 .. 90.00 6912. .. 00.00 ex 7304 ... 29.10 ex 7304.29.90 7208.10.00 ?208.25.00 7208.26.00 ?208 .. 27.11 7208 . .27.19 11 www.jdih.kemenkeu.go.id 4 10/PMK.011/2014 - 11 - dari Negara Re.publik j tidak dilapisi> dalan1 gulungan .Rakyat Tiongkok, India� Rusia} :Kazak11.stan, Belarusia.� Taiwa.:n� dat."l Thailand Pengenaa:n Bea 1\•1asuk Produk canai lantaian dari. Anti Durnpu1.g Terhadap besi atau baja bu.kan� paduan,, .I:mpor P:roduk Canai de:r1gan lehar 600 mm a.tau Lantaiau Dari Be.si atau le.bih, disepuh a.tau dilapi.si Baja Yang Bt.lkan Paduru.1. Disepu.h atau Dilapisi Dengan Thnah dari Negara Republik Ral-0.rat Tion.gk ... ok, � . Republik Korea:o da:n Taiwan dengrui. timah, dengru1 ketebalan kL.1rang dari 0"5 n1m 7208.27 ,90.00 7208.36,00.00 7208.37.00.00 7208.38.00..00 7208.39.00 ... 00 ex 7208.90.00 ... 00 7210.12.10.00 7210.12.90.00 7208.27�91 7208.27 �.99 720RB6 ... oo 7208.37�00 7.208.38�00 7.208,,39.10 7.208,,39.90 ex 7 2 08.90.10 ex 7 2 08.90 . .20 ex 7208 .. 90.90 7210 . .12 ... 10 7210.12.:90 f} www.jdih.kemenkeu.go.id 5 - 12 - 96 / PMK.011 / 2014 I Pengenaan Bea Mas11k Be.nang kapas, selain benang Tindakan Pe:ng a:rnan a:t:1. jahit t:cotton 1ram other than Terhadap Im.por Prodi..1k sewing t.hreac�I Benang Kapas Selain Benang Jal1it 5205 .. 11. 00.00 5205.12.00.00 5205.13.00.00 5.205.14.00.00 5205. 1 5.00. .. 00 5205.21.00 .. 00 5205·.22.00 .. 00 5205.23. 00. .. 00 5205.24. on . . oo 5205.26.00 .. .00 5205.31.00.00 5205.32. 00.00 5205.35·.00.00 5205.41.00.00 5205 .42 .00 ... 00 5205.43. 00. 00 5205. 44. 00 .. 00 5205.4 7. 00 . .00 5205.48. 00..00 5206.11. 00 . .00 5206. 12. 00, 00 5206.13.00.00 5205 . 11 .. 00 5205.12.no 5205.13 . .. 00 5205.14 . .00 5205. 15 . .00 5205.21.00 5205.22.00 5205.23.00 5205° . .24. 00 5205.26.00 5205.31.00 5205.32.,00 5205.35 .. 00 5205.4 1 .. :00 5205.42.00 5205 .43· .. 00 5205.44 . .00 5205.47.00 5.205.48.00 5206.11.00 5206.12.00 5206.13 ... 00 ff www.jdih.kemenkeu.go.id 6 137.1/Pi\UC011/2014 j Pengenaa:n Bea fii!as·uk Tindaka:n. :Pengan-ianat1. Terhadap In1por ·Produk Canal Lru:2taian dari - 1 3 - Produk canal [antairu1 dari besi atau baja buk:at1. padua:n., dengan .lebar 600 mm atau lehi:h;. disepuh atau dilapisi Besi atau Baja Bu:kan I dengan paduan al:un:llnium- Paduan seng_� mengandu:t1.g karhon kurang dari 0,6% �:nol koma. enain perseratus) uienurut 5206.14�00 .. DO 52D6 .. 15�00.00 5206 .. 21.00.00 5206 .. 22�00.00 5206�23�00.00 5206 .. 24.00 .00 5206. .. 25�00 .00 5206..31.00.,00 s206.32.oo ... oo 5206..35.00 ... 00 5206 .. 41.00.00 5206.42.00.00 5206.48.00.00 5206 .. 45.00 .. 00 ex 7210 .. 61.lLOO 5206.14�00 5206. .. 15�00 5206.�21�00 5206 ... 22.00 5206 ... 23�00 5206,.24.00 5206 . .25. 00 5206..31.00 5206 .. 32.00 5206 .. 35.00 5206.41.00 5206 .. 4.2.00 5206.48.00 5206..45.00 ex 7210 .. 61.11 f J www.jdih.kemenkeu.go.id 7 12/PMK.010/2015 - 1 4 - beratnya�� denga.n ketehala.n sampai dengan O, 7 111111 ( nol koma tL-tjuh mi1imeter} Pengenaa.tl. Bea :�v1as1...lk I Section dengan. tinggi atau Tindaka:n. Pengan1anru2 lebar 100 m.m. sam.pai dengan Terhadap Impor Produk 600 n1m� dat1. H Section dengan. I Da.tl. H Section dari tinggi 100 mm sampai dengan Baja Paduan Lai:nnya 350 .m.m} dari Baja Paduan l . .a.ul.:nya� 3rang tidak dike:rjakan lebih lanjut s.elain dicar-iai pan. a s , ditarik panas atau diekstruksi. I Section dengan tinggi atau lebar 100 lnn1. sampai dengru1 600 mm dan H Section dengan ti.nggi 100 mm san.1:pai dengru1. 350 mn1; dari Baja Paduan Lainnya) d.icanai panas) ditarik pan.as atau diekstru.ksi yang dikerj akan. lebih la11Jut. ex 7228. 70.10 .. 00 ex 7228 .. .70.10 ex 7228 ... 70.90.00 ex 7228.70 . .90 /; www.jdih.kemenkeu.go.id 8 13/PTvlK,010/2015 9 14/PMK.,010/2015 - 15 - Pe:ngenaru:1. Bea Iviast.lk Produk s:oin Drawn Yarn (SDY} Anti Dumpin g Terhadap ben1pa benang :filrune-n sintetik Impor Produk Spin (selain benan.g jahit)} tidak Drawn y·arn (SDY} dari disia1::ikan. untuk pe.t-tjualan Negara Malaysia e,ceran> termasl..ik mot1:afilan'len sintetik yru1.g kuran g dari 67 desiteks> tu:n g gal} tanpa at1.tih.an att."1.u dengan antihan tidak. n1.e1ehihi 50 putar.ru:"l tiap meter} dari bahan poliester ... :Pengenaat1. Bea l\•1asuk I P:roduk Partially Oriented Yam ... �ti D1.11llping Teihadap f PO'i:''} berupa henar-ig filamen Impor Produ.k .Partially sin�tetik (se1ain bena:ng jahit).:! Oriented �Yarn (POYJ dari tldak disiapkan i..u1tu1c Negara Mala._ysia dan penjualan ecerru1.:� termasuk Thailand monofilan1en sintetik yang kurat1.g dad 67 desiteks, tunggalJ< tanpa antihan. a.tau dengan antihan> tidak 1::rmlebiln 50 puta:rai-1 tiap meter: dad bahan polieste:r J diori.e.ntasi sebagian. 5402.47.00 .. .00 5402...47.00 5402.46.00.00 5402 .. ,46,00 �j www.jdih.kemenkeu.go.id 10 - 1 6 - 155./Pli.U{,..010/2015 I Pengenaan Bea Masuk Steel W'ire Rod dengan ukuran Tin:dakan Pengrunana.t:1. < 14 1n111;� :kandu.:ngan. karbon Terhadap In1par Prod1-lk (C) s OJ15il3·� dan ah.m1i11iu:rn �:A1J Stee.l ih'ire Rod ·< 0;� 02ql(1 .Steel i.vire Rod dengan uh.Ltran 5�5 -< 14 m.m, kandungan .karbon (C} s. O, 158,& dan a1uminhID1 (Al) < Ot02% Steel i-ii!.re Rod dengan ukurat1 5,,5 -·< 14 :m.n1J kandl..lngan karbon �:c) s OJ 15% dan alIDniniu.m. (.Al) < 0_�02% Steel i·Vrre Rod dengan ukLtran 14 -20 mm} kandungan karbon ( C_) s O, 15�;10 dan aluminiun1 fA.1} < O, 02% .Steel 1·Yire Rod dengru-i 1.lk!.lran 14 -20 mm> kand1.u1gan karhon ( q s 0:� 15�lo dan ahm1ini11m (A.1.J < 0,02S;o:Q Steel Vlire Rod dengan Llk:Liran 14 -20 mm} kandun,gan ex 7213.91.10.00 ex 7213.91.10 ex 7213.91.20. .. 00 ex 7213.91.20 ex 7213.91.90..00 ex 7213.91..90 ex 7213.99.10 .. 00 ex 7213.99.10 ex 7213.99.20 ... 00 ex 7213.99 .. 20 ex 7213.99.90.00 ex 7213.99.90 f} www.jdih.kemenkeu.go.id 11 - 1 7 - karbon �: C) s O, 15g.i0 da.11. ah.ID1inhm1. (Afl < 0. 02% .¥ / Steel liiire Rod dengan ukuran. 5,5 -20 m:n1.� kandur1gan karbon (C) 0,10 - 0,,15�/o;f. boron {B} � O;f.0008% dan alu.:miniu.:m (A.1) < 0,02% 165/PMK.010/2015 I Peng:enaan Bea Masuk Produk coated paper dan paper Tindakan Pengam:anan board he:r1.1pa kertas dan .kertas. Terhadap Impor Prodl.lk karton} dilapis:i satu atau Coated Paper dru1. Paper kedua sisinya de:ngan kacil:i:n .Board (tan.ah .Hat Cina) atau zat at1.organik lainnya j dengan atau tanpa bahrui pengikat:; da.:n tanpa pelapis lain.nya:; tldak diwarnai� tldak dihias. a tau tidak dicetak perm11kaannya dari jenis yang digunakan untuk n1enulis, mencetak.� a.tau u.ntuk keperiua.n grafik lainnya;� atau dicetak dari jems yang ex 7227 .90 ... 00.00 ex4810.13 ... 11.00 ex 4810.13 .. 19.00 ex4810.13 ... 9.L90 ex 4810.13 ... 99.90 ex 4810.14 .. 1.LOO ex 4810.14 ... 19.00 ex 4810.14.,9.1.90 ex4810.l4 .. 99.90 ex4810.l9.1LOO ex4810.19.19 ... 90 ex4810.l9.9L90 ex 4810.19.99.90 ex 7227 ... 90.00 ex 4810 ... 13 . . lQ ex 48.10 .. 13.91 ex4810 .. 13.99 ex 4810. .. 14.11 ex 4810. .. 14.19 ex 48.10. .. 14.9.1 ex 48.10 .. 14.99 ex4810.19.10 ex4810.l9.91 ex 48.10.19.99 tr www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - digunakaii untuk aparatus yai1g m.erekruTt sendi:ri> tidak termasuk kertas termo-s;ensitif: dalam gulungan atau lembarat1 en1pat pers;eg1 panJang (term.asi...ik hujur sa:nka:r) dari berbagai 1-lh."1.lrru1.,:. daiam keadaan tidak dilipat} dengan gra1nas1 80 (delapan puluhJ gsm. sampai dengan 400 fen.i.pat ratus) gsm} tidak mengandung se:rat yru-ig diperoleh n1eialui proses m.ekruidk atau kh:n.ia n1:ekanik, atau 1Ttengandung serat ters;ebut tidak 1ehih dari 1og;·'b (sepuluh perseratus) m.e nuru t berat keseluruhan kandunga:n seratt1.ya1 tidak. termasuk cast c.oated paper. f Y· www.jdih.kemenkeu.go.id 12 13 - 1 9 - 221/PMILOl0/2015 I Pengenaan Bea Masuk Bi-... 4..,:.cfaU11 Oli:ented Pol11ethylene .. A..11.ti Dmuping Terhadap Terephthalate �:Bo:PET;1 dalam lmpor Prod"L.ik Bia.:d..ally hentuk pelat, le1nbaran:-film, Oriented Polyethylene foil dan. strip lainnya:-dari Terephthalate (BOPET) plastik!' .non seh.U.er darl tidak dari .Negara Republik India, diperku.at:-tidak dilar.ninasi> Rah.7at tidak didul."1111g atau tidak Tiongkok,, dan. Thailand I dikombinasi denga.n cara se:macam itu dengru1 baban lain. 242/PI\i1K.010/2015 I Pe:nget1aan Bea Masuk H Section dari hesi atau baja Anti Dumping Te;r.hadap bu.kan paduan yang tidak Impor Produk H Section dikarjakan lebih lanjut selain dan I Sectio.n dari dicanai pruaa.s,, ditarik panas Negara Repu:blik Rak:yat a.tau dieks:trusi dengan tinggi Tiongkok 80 mm atau 1ehih. I Section dari besi atau baja bu.kan pad uan yru:1g tidak dikerjakan 1.ehih 1arriut selain dicanai panas:� ditarik panas a.tau dieks,trusi denga:n tin.ggi 80 mm atau iehih.., ex 3920.62.00.00 7216..33.00.00 (HSection) 7216.82..00.00 (I Section) <8X 3920.62.10 <8X 3920.62.90 7216.33.11 7216.33.19 7216.33 ... 90 7216.32:. 10 7216.32.90 {f www.jdih.kemenkeu.go.id 14 - 20 - 50/PMK. 010/2016 I Pen.genaan Bea Iviast.lk I Produk canai la11taian dari besi .. t\11lti D11r.nping Terhadap a.tau baja bu.kan paduan, lm.por Produk Hot Rolled dengan lehar 600 n1.m atau Plate (HRP'.! dari Ne.gara lehih.} dicruaai pan.as, tidak Republik Ra1..··yat dipallut} tidak disepi._ih atau Tiongkok} Singapura, tidak dila.pisi, tidak dalam. dan Ukraina gultulgat1.J tidak dikerjakan lebih :la:njut sela.:i.n dicanai panas.� de:ngan 11ielehihi 10 nun.. ketehalan Produk c.anai 1a.ntaian dari besi atau baja hu.kan paduan�� de:ngan lebar 600 m:rn atau lehih} dicanai pruias} tidak dipalut!-tidak disepuh atau tidak dilapisi� tidak <la.lam gulungan, tidak dikerjaka.n lehih lanjut selain dican:ai panas.� denga.:r1 keteba1an 4, 75 nun a.tau lebih teta.pi tidak u1elebihi 10 n-i:n.1. 7208.5'1..00.00 7208.51.00 7208 ... 52.00.00 7208. 52 .. 00 +1 www.jdih.kemenkeu.go.id 15 16 - 2 1 - 73/PMK. 010/2016 I Pengenaan Bea Masuk Serat staple sintetik.� tidak Anti Dumping Terha.dap d.igaruk , disisir, atau diproses Impor Produk Poiyester secara lain untuk dipintal, dari Staple Ftber Dari Negara polyester. India , Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan 1/PMK. 010/ 2017 I Pengenaan Bea Masuk Bia.-;,,,-ially Oriented Anti Dumping Terhadap Popypropylene film Barang Impor Biaxially Lain-lain: Biaxially Oriented Oriented Polypropylene Popypropylene pelat, lembaran, Dari Negara Thailan d foil, dan bentuk lainnya Dan Vietnam 5503.20.00.00 3920.20. 10.00 ex 3920.20.90.00 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYJ\NI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian 5503.20.00 3,920.20. 10 ex 3920.20.91 ex 3920.20.99 www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id