Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
Perpanjangan Penetapan Tarip Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Al-Fta)
PENETAPAN · NORMAL TRACK ASEAN/CINA · TARIP BEA MASUK
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun 2007
BEA PEROLEHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · BAGIAN DAERAH
Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · KABUPATEN/KOTA · BEA PEROLEHAN · BAGIAN PEMERINTAH
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ/2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
Penyesuaian Besarny Peredaraan Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitunganpenghasilan Neto
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · PENGHASILAN NETO · NORMA PENGHITUNGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
BARANG KENA CUKAI · IMPOR BARANG · TATALAKSANA PEMBAYARAN · PERUBAHAN · PENERIMAAN NEGARA
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
INSTANSI VERTIKAL · TATA KERJA · DITJEN PAJAK
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
INSTANSI VERTIKAL · DIRJEN BEA DAN CUKAI · TATA KERJA
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept).
BARANG IMPOR PRODUK TERTENTU · TARIF BEA MASUK · SKEMA CEPT
Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007. Jakrta, 2006
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 545/PMK.04/2000 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak
PEMERIKSAAN PAJAK · TATACARA
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi Jakarta,2006
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Haraga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · HARGA DASAR
Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
IMPOR · ETIL ALKOHOL