Pencarian 3.069 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Busa Angkutan Umum dan Completely Knock Down (Ckd) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
ANGKUTAN UMUM · CHASSIS BUS · KERINGAN BEA MASUK
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Tatalaksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
TATA LAKSANA · NORTHERM TERRITORY AUSTRALIA · DAERAH · IMPOR BARANG
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
PENANAMAN MODAL · FASILITAS PAJAK PENGHASILAN · DAERAH-DAERAH TERTENTU · BIDANG USAHA TERTENTU
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebankan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tententu yang Bersifat Strategis
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN · BARANG KENA PAJAK TERTENTU
Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007
PAJAK · APBN TAHAUN ANGGARAN 2007 · DANA BAGI HASIL · KURANG BAYAR · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (Ehp) Asean-China Free Trade Area (Ac-Fta)
TARIP BEA MASUK · PENETAPAN · EARLY HARVEST PACKAGE ASEAN/CHINA
Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (Ehp) Bilateral Indonesia- China Free Trade Area (Fta)
PENETAPAN · TARIP BEA MASUK · EARLY HARVEST PACKAGE ASEAN/CHINA
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
PERSYARATAN · KUASA HAK · PENGADILAN PAJAK
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
Perpanjangan Penetapan Tarip Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Al-Fta)
PENETAPAN · NORMAL TRACK ASEAN/CINA · TARIP BEA MASUK
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun 2007
BEA PEROLEHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · BAGIAN DAERAH
Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · KABUPATEN/KOTA · BEA PEROLEHAN · BAGIAN PEMERINTAH
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ/2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
Penyesuaian Besarny Peredaraan Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitunganpenghasilan Neto
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · PENGHASILAN NETO · NORMA PENGHITUNGAN