Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2009.
KAWAT BAN (STEEL CORD) · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · KEMASAN PLASTIK · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBUATAN KARPET · IMPOR BARANG DAN BAHAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.
PENANAMAN MODAL · PEMBEBASAN BEA MASUK · BARANG DAN BAHAN
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan.
PERUBAHAN KEEMPAT · PEMBEBASAN BEA MASUK · IMPOR BARANG
Tarif Cukai Hasil Tembakau.
TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Pt. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2009 · PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Negara Thailand.
PENGENAAN BEA MASUK · IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM · ANTI DUMPING
TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.
PERUBAHAN KEDUA · PELUNASAN CUKAI
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
PELUNASAN CUKAI · PITA CUKAI · PENYEDIAAN
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009.
BAHAN BAKAR NABATI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2009