Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009.
BARANG DAN BAHAN · PERAKITAN ALAT BESAR · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009.
BARANG DAN BAHAN · INDUSTRI TELEMATIKA · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP · BARANG DAN BAHAN
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009.
BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · BARANG DAN BAHAN · METHYLTIN MERCAPTIDE
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009.
BALLPOINT · BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
TAHUN ANGGARAN 2009 · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PERKIRAAN ALOKASI DANA
Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PERKIRAAN ALOKASI BIAYA · TAHUN ANGGARAN 2009
TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · MEKANISME PAJAK PENGHASILAN · PEMBANGKIT ENERGI/LISTRIK
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu.
PENETAPAN · TARIF BEA MASUK · BARANG IMPOR PRODUK TERTENTU
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · PENGGUNAAN DANA
PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa