Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
PERPAJAKAN/KEPABEANAN · KHUSUS · KAWASAN EKONOMI · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
KAWASAN INDUSTRI · FASILITAS PERPAJAKAN · PERUSAHAAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
PAJAK PENGHASILAN BADAN · PENGURANGAN · PERUBAHAN · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK · PENYESUAIAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
PEGAWAI HARIAN · PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
PEMBERITAHUAN · BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016.
PASAR INTERNASIONAL · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · SURAT BERHARGA NEGARA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · FASILITAS KESEHATAN · DANA KAPITASI · Bidang Anggaran
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.
PERUBAHAN KEDUA · BEA KELUAR · PEMUNGUTAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta).
TARIF BEA MASUK · ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · SURAT TAGIHAN · Bidang Pajak
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
POLYESTER STAPLE FIBER · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan.
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN · Bidang Umum
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
NILAI PABEAN · DEKLARASI INISIATIF · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
PIDANA · PERPAJAKAN · PENYIDIKAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi.
PAJAK PETAMBAHAN NILAI · BARANG STRATEGIS · FASILITAS · Bidang Pajak
SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
BEA MASUK ANTI DUMPING · HOT ROLLED PLATE · IMPOR · Bidang Fiskal · Bidang Umum