Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · FASILITAS KESEHATAN · DANA KAPITASI · Bidang Anggaran
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.
PERUBAHAN KEDUA · BEA KELUAR · PEMUNGUTAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta).
TARIF BEA MASUK · ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · SURAT TAGIHAN · Bidang Pajak
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
POLYESTER STAPLE FIBER · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan.
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN · Bidang Umum
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
NILAI PABEAN · DEKLARASI INISIATIF · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
PIDANA · PERPAJAKAN · PENYIDIKAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi.
PAJAK PETAMBAHAN NILAI · BARANG STRATEGIS · FASILITAS · Bidang Pajak
SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
BEA MASUK ANTI DUMPING · HOT ROLLED PLATE · IMPOR · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BEA PEROLEHAN · KELEBIHAN PEMBAYARAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Perimbangan Keuangan
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
PAJAK ROKOK · PEMUNGUTAN · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
PERPAJAKAN · DATA DAN INFORMASI · PERUBAHAN KELIMA · Bidang Pajak
Pembayaran Dan/ atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.
ELEKTRONIK · PENERIMAAN NEGARA · KEPABEANAN DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital)
Perubahan atas Peraturan Menteria Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.
PABEAN · BEA MASUK · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai