Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
HAK DAN KEWAJIBAN · SEORANG KUASA · PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN · Bidang Pajak
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.
PENIMBUNAN · PENGELUARAN · BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR · BERSERTIFIKAT · OPERATOR EKONOMI · Bidang Bea Cukai
Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet.
JANGKA WAKTU TERTENTU · CARNET · IMPOR SEMENTARA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam.
PERUBAHAN · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR PRODUK CANAI · Bidang Umum
Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
TIDAK DIKENAI · KRITERIA JASA PENDIDIKAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · PERUBAHAN · ALOKASI DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
PEMBAYARAN KEMBALI · MINYAK DAN GAS BUMI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Anggaran
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.
TAHUN ANGGARAN 2012 · DANA BAGI HASIL PAJAK · ALOKASI KURANG BAYAR · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.
TATA KERJA · ORGANISASI · SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK · Bidang Umum
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
PANGKALAN SARANA OPERASI · BEA DAN CUKAI · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERUBAHAN · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · INSTANSI VERTIKAL · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
INSTANSI VERTIKAL · ORGANISASI DAN TATAKERJA · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · Bidang Umum
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN