Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
PENYELESAIAN KEBERATAN · TATACARA PENGAJUAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
PENDAFTARAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · WAJIB PAJAK · Bidang Pajak
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
TATACARA PENERBITAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · SURAT KETETAPAN PAJAK · Bidang Pajak
Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PENELITIAN · Bidang Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
PAJAK · PEMBAYARAN DAN PENYETORAN · TATA CARA · Bidang Pajak
Surat Pemberitahuan (Spt).
SURAT PEMBERITAHUAN · SPT · Bidang Pajak
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015
INDUSTRI TERTENTU · TAHUN ANGGARAN 2015 · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
PEMERIKSAAN · PERPAJAKAN · TINDAK PIDANA · Bidang Pajak
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure).
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE · PELAKSANAAN · TATA CARA · Bidang Pajak
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014.
PERUBAHAN KEDUA · PERKIRAAN ALOKASI DANA · DANA BAGI HASIL PAJAK · Bidang Perimbangan Keuangan
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
HAK DAN KEWAJIBAN · SEORANG KUASA · PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN · Bidang Pajak
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.
PENIMBUNAN · PENGELUARAN · BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR · BERSERTIFIKAT · OPERATOR EKONOMI · Bidang Bea Cukai
Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet.
JANGKA WAKTU TERTENTU · CARNET · IMPOR SEMENTARA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam.
PERUBAHAN · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR PRODUK CANAI · Bidang Umum
Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
TIDAK DIKENAI · KRITERIA JASA PENDIDIKAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · PERUBAHAN · ALOKASI DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
PEMBAYARAN KEMBALI · MINYAK DAN GAS BUMI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Anggaran