Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan.
PERUBAHAN · PAJAK PENGHASILAN · PEMBERIAN FASILITAS · Bidang Umum
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI KURANG BAYAR · CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2012 · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
PERPAJAKAN · PERUBAHAN KEEMPAT · DATA DAN INFORMASI · Bidang Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya.
JABATAN FUNGSIONAL · BEA DAN CUKAI · ANGKA KREDIT · Bidang Bea Cukai
Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik.
DATA ELEKTRONIK · PABEAN · DOKUMEN PELENGKAP · Bidang Bea Cukai
Percepatan Pemeriksaan Pabean pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
PEMERIKSAAN PABEAN · PERCEPATAN · KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau Dari Daerah Pabean
DATA PENUMPANG · SARANA PENGANGKUT · DAERAH PABEAN · Bidang Kekayaan Negara · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
PERUBAHAN · TIDAK DIPUNGUT · CUKAI · Bidang Bea Cukai
Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
TATA CARA PENGEMBALIAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERWAKILAN NEGARA ASING · Bidang Pajak
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · BADAN INTERNASIONAL · PENERBITAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
PEMBAYARAN KEMBALI · PERWAKILAN NEGARA ASING · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BARANG EKSPOR · PERUBAHAN KETIGA · TARIF BEA KELUAR · Bidang Umum
Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga.
PETUNJUK PENYUSUNAN · KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014.
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Bidang Umum
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
EKSPOR · KEPABEANAN · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.
PERUBAHAN · BEA KELUAR · PEMUNGUTAN · Bidang Bea Cukai