Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
PEMERIKSAAN · PENAGIHAN · PEDOMAN · PAJAK DAERAH · Hukum Keuangan Negara
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
TARIF DAN JENIS TARIF · PNBP · KELAUTAN DAN PERIKANAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN · VOLATIL · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · REIMBURSEMENT · PANAS BUMI · BENDAHARA UMUM NEGARA · Bidang Anggaran · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
BARANG KIRIMAN · PERUBAHAN KEDUA · KEPABEANAN DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
DENDA ADMINISTRASI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · JENIS DAN TARIF · KEMENTERIAN ESDM · Hukum Keuangan Negara
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2024 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASIPERPAJAKAN
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
ORGANISASI DAN TATAKERJA · PANGKALAN SARANA OPERASI · BEA DAN CUKAI
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · BARANG KENA PAJAK · JASA KENA PAJAK
Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
DASAR PENGENAAN PAJAK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · MOBIL LISTRIK · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai
ORGANISASI DAN TATAKERJA · BALAI LABORATORIUM · BEA DAN CUKAI
Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PEMBERITAHUAN PABEAN · PEMASUKAN · PELABUHAN BEBAS
Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai
PENAGIHAN · BEA DAN CUKAI
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
AUDIT · KEPABEANAN · CUKAI
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
ORGANISASI DAN TATA KERJA · KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak