Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Toko Bebas Bea.
TOKO BEBAS BEA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · PERUBAHAN · Bidang Umum
Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.
KONTRAK BAGI HASIL · PAJAK PENGHASILAN · PERJANJIAN KERJASAMA · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.
PERUBAHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
PERUBAHAN · PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU · PENERIMAAN NEGARA · Bidang Bea Cukai
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · PERDAGANGAN PREFERENSIAL · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRLANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Tata Cara Pemeriksaan.
PEMERIKSAAN · TATA CARA · Bidang Pajak
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
TINDAK PIDANA · BUKTI PERMULAAN · PERPAJAKAN · Bidang Pajak
Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
RINCIAN · PERPAJAKAN · DATA DAN INFORMASI · Bidang Pajak
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan.
BENDAHARA PENERIMAAN · TATA CARA PENYETORAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · Bidang Anggaran
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah.
SURPLUS BANK INDONESIA · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · TATA CARA PENYETORAN · Bidang Anggaran
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.
DEVIDEN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · TATA CARA PENYETORAN · Bidang Anggaran
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
SURAT TAGIHAN PAJAK · SANKSI ADMINISTRASI · TATACARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN · Bidang Pajak
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2013.
DAYA SAING INDUSTRI · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
KEBERATAN · PENGAJUAN · PENYELESAIAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
KELEBIHAN PEMBAYARAN · PAJAK · TATA CARA PENGEMBALIAN · Bidang Pajak
Tata Cara Pembetulan.
TATACARA PEMBETULAN · Bidang Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK