Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi dan Baja, Bejana Tekan dan Tangki Dari Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2013.
PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2013.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2013.
KAPAL · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2013.
KOMPONEN ELEKTRONIKA · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2013.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KABEL SERAT OPTIK · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2013.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · TELEKOMUNIKASI · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2013.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · TINTA KHUSUS (TONER) · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2013.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KEMASAN INFUS · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Selular untuk Tahun Anggaran 2013.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBUATAN SMART CARD · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.
ALOKASI SEMENTARA · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2013 · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Toko Bebas Bea.
TOKO BEBAS BEA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · PERUBAHAN · Bidang Umum
Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.
KONTRAK BAGI HASIL · PAJAK PENGHASILAN · PERJANJIAN KERJASAMA · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.
PERUBAHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
PERUBAHAN · PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU · PENERIMAAN NEGARA · Bidang Bea Cukai
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN · PERDAGANGAN PREFERENSIAL · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRLANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Tata Cara Pemeriksaan.
PEMERIKSAAN · TATA CARA · Bidang Pajak