Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · PAJAK PENGASILAN PS.21 · ALOKASI DIFINITIF · Bidang Perimbangan Keuangan
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI KURANG BAYAR · DANA BAGI HASIL · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Perimbangan Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.
ALOKASI SEMENTARA · DANA BAGI HASIL · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Perimbangan Keuangan
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
PENETAPAN · PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN · PEGAWAI HARIAN · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (Atiga).
TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
TARIF BEA MASUK · PERSETUJUAN · KEMITRAAN EKONOMI · Bidang Umum
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI DIFINITIF · TAHUN ANGGARAN 2012 · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · Bidang Perimbangan Keuangan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I.
TATACARA PEMUNGUTAN · PERTAMBANGAN BATUBARA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum.
PENGENAAN BEA MASUK · TINDAKAN PENGAMANAN · IMPOR TEPUNG GANDUM · Bidang Umum
Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEMENTERIAN/LEMBAGA · AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI · Bidang Anggaran
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012.
KABUPATEN DAN KOTA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · ALOKASI DIFINITIF · Bidang Perimbangan Keuangan
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang yang Berbentuk Kotak atau Matras atau Silinder yang Terbuat Dari Kawat Besi atau Baja, dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 Mm Sampai dengan Paling Besar 5 Mm, yang Dianyam dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 Mm Sampai dengan Paling Besar 120 Mm, yang Disepuh atau Dilapisi dengan Seng atau Plastik/Pvc.
DILAPISI DENGAN SENG · IMPOR BARANG · PENGENAAN BEA MASUK · Bidang Umum
Tarif Cukai Hasil Tembakau.
TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Bidang Umum
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · INSTANSI VERTIKAL · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
ORGANISASI DAN TATAKERJA · DIRJEN BEA DAN CUKAI · INSTANSI VERTIKAL · Bidang Umum