Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
DOKUMEN PERPAJAKAN · PUSAT PENGOLAHAN DATA · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
PERUBAHAN · DOKUMEN PERPAJAKAN · KANTOR PENGOLAHAN DATA · Bidang Umum
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.
ORGANISASI DAN TATAKERJA · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN · Bidang Umum
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
PERUBAHAN KEDUA · BEA DAN CUKAI · PANGKALAN SARANA OPERASI · Bidang Umum
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
PERUBAHAN KETIGA · PAJAK PENGHASILAN · ORGANISASI INTERNASIONAL · Bidang Umum
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK · PENYESUAIAN · Bidang Umum
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
BATASAN DAN TATA CARA · KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Kriteria Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
JASA PENYIARAN · TIDAK BERSIFAT IKLAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
PEMBEBASAN BEA MASUK · PERUBAHAN KEDUA · PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
BARANG KENA CUKAI · PEMBERITAHUAN · PERUBAHAN · Bidang Bea Cukai
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010.
ALOKASI KURANG BAYAR · PAJAK PENGASILAN PS.21 · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
PERUBAHAN · DIRJEN BEA DAN CUKAI · BIAYA RANSUM · Bidang Anggaran
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tidak dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · CANAI LANTAIAN · Bidang Umum
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
SURAT KETETAPAN PAJAK · TATACARA PENERBITAN · SURAT TAGIHAN PAJAK · Bidang Pajak
Tata Cara Verifikasi.
TATA CARA · VERIFIKASI · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012.
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Bidang Umum