Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
ALOKASI KURANG BAYAR · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2010 · Bidang Perimbangan Keuangan
Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai
DOKUMEN · CUKAI · DOKUMEN PELENGKAP · Bidang Bea Cukai
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN · BIDANG USAHA TERTENTU · PENANAMAN MODAL · Bidang Umum
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN , PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · PERUBAHAN · BADAN USAHA MILIK NEGARA · Bidang Pajak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai.
IMPOR BARANG · KACANG KEDELAI · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · DANA BAGI HASIL · ALOKASI KURANG BAYAR · Bidang Perimbangan Keuangan
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
PENGHENTIAN · PENERIMAAN NEGARA · TINDAK PIDANA PERPAJAKAN · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · PAJAK DAERAH · PERUBAHAN · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
PERUBAHAN KETIGA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · RUMAH SANGAT SEDERHANA · Bidang Umum
Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
KRITERIA JASA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · TEMPAT PARKIR · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PEMBANGKIT ENERGI/LISTRIK · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Acfta).
TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · FREE TRADE AREA · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta).
FREE TRADE AREA · TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · Bidang Umum
Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
PITA CUKAI · PELUNASAN CUKAI · PENYEDIAAN · Bidang Bea Cukai
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2011 BAGI WAJIB PAJAK BADAN
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2012.
TELEKOMUNIKASI · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · KEMASAN PLASTIK · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · TINTA KHUSUS (TONER) · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum