Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · KEMASAN INFUS · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2012.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · PESAWAT TERBANG · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, untuk Tahun Anggaran 2012.
IMPOR BARANG · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PEMBUATAN RESIN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG · PUPUK · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2012.
KOMPONEN ELEKTRONIKA · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KABEL SERAT OPTIK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahanguna Pembuatan dan/atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2012.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KOMPONEN KERETA API · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012.
KAPAL · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KENDARAAN BERMOTOR · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2012.
PEMBUATAN KARPET · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2012.
BALLPOINT · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2012.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · ALAT BESAR · Bidang Umum
Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PRANGKO · JASA PENGIRIMAN SURAT · Bidang Pajak
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran.
AKHIR TAHUN ANGGARAN · PERDESAAN DAN PERKOTAAN · DANA BAGI HASIL PAJAK · Bidang Perimbangan Keuangan
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum, Serta Barang untuk Konservasi Alam.
KEBUN BINATANG · IMPOR BARANG · PEMBEBASAN BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · JASA PEMERINTAH · Bidang Pajak
Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
KRITERIA · TENAGA KERJA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
TATACARA PEMUNGUTAN · BARANG MILIK NEGARA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
PENGGANTIAN · FAKTUR PAJAK · TATA CARA · Bidang Pajak
Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
JASA ANGKUTAN UMUM · TIDAK DIKENAI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak