Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2012.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KENDARAAN BERMOTOR · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2012.
PEMBUATAN KARPET · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2012.
BALLPOINT · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2012.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · ALAT BESAR · Bidang Umum
Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PRANGKO · JASA PENGIRIMAN SURAT · Bidang Pajak
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran.
AKHIR TAHUN ANGGARAN · PERDESAAN DAN PERKOTAAN · DANA BAGI HASIL PAJAK · Bidang Perimbangan Keuangan
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum, Serta Barang untuk Konservasi Alam.
KEBUN BINATANG · IMPOR BARANG · PEMBEBASAN BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · JASA PEMERINTAH · Bidang Pajak
Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
KRITERIA · TENAGA KERJA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
TATACARA PEMUNGUTAN · BARANG MILIK NEGARA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
PENGGANTIAN · FAKTUR PAJAK · TATA CARA · Bidang Pajak
Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
JASA ANGKUTAN UMUM · TIDAK DIKENAI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
MINYAK DAN GAS BUMI · PENERIMAAN NEGARA · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Anggaran
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.
PERUBAHAN · PEMBEBASAN BEA MASUK · PENANAMAN MODAL · Bidang Umum
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
TARIF BEA KELUAR · BARANG EKSPOR · BEA KELUAR · Bidang Umum
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
NPWP · PENDAFTARAN · PENGUSAHA KENA PAJAK · Bidang Pajak
Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
WAJIB PAJAK · KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK · PENETAPAN · Bidang Pajak
Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
CUKAI · PIUTANG BEA MASUK · TATACARA PENGHAPUSAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
PERUBAHAN KEDUA · PERTANGGUNGJAWABAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Perbendaharaan
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan.
PEMBEBASAN BEA MASUK · SOSIAL DAN BUDAYA · IMPOR BARANG · Bidang Bea Cukai