Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.
USAHA MIKRO/KECIL · BADAN/ORANG PRIBADI · OBJEK PAJAK PENGASILAN · HARTA HIBAH/BANTUAN
Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajab Pajak Tertentu yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
OBJEK PAJAK PENGASILAN · WAJIB PAJAK TERTENTU · BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL · BANTUAN ATAU SANTUNAN
Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
BADAN USAHA · PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 · JASA KEUANGAN · BADAN USAHA
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
PETUNJUK · PEMOTONGAN PAJAK · ORANG PRIBADI
Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
BARANG · WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU · PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
WAJIB PAJAK · ANGSURAN PPH · PENGHITUNGAN
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGASILAN · TIDAK DIKENAKAN POTONGAN · PEGAWAI HARIAN
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
PENYERTAAN MODAL · WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI · DIVIDEN
Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
PENGHASILAN KENA PAJAK · PERLAKUAN PERPAJAKAN · BENTUK USAHA TETAP
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3C) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI · PENGALIHAN SAHAM · PEMOTONGAN PAJAK
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
PERSEROAN TERBUKA · TATA CARA PELAKSANAAN · WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI · PENURUNAN TARIF PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
PEMULIHAN SEKTOR RIIL · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · BARANG KENA PAJAK TERTENTU
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
MINYAK GORENG SAWIT · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN
Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahaan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
PENYERAHAAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · PENCABUTAN
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean - China Free Trade Area (Ac-Fta)
TARIF BEA MASUK · FREE TRADE AREA · PENETAPAN
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-Fta)
TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · FREE TRADE AREA
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
PENGAMANAN · KERAMIK TABLEWARE · PENGENAAN BEA MASUK
Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111.Kmk.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008.
KEPABEANAN · PEMERIKSAAN MENDADAK · BIDANG IMPOR · PERPANJANGAN