Pencarian 3.069 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGASILAN · TIDAK DIKENAKAN POTONGAN · PEGAWAI HARIAN
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
PENYERTAAN MODAL · WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI · DIVIDEN
Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
PENGHASILAN KENA PAJAK · PERLAKUAN PERPAJAKAN · BENTUK USAHA TETAP
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3C) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI · PENGALIHAN SAHAM · PEMOTONGAN PAJAK
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
PERSEROAN TERBUKA · TATA CARA PELAKSANAAN · WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI · PENURUNAN TARIF PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
PEMULIHAN SEKTOR RIIL · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · BARANG KENA PAJAK TERTENTU
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
MINYAK GORENG SAWIT · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN
Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahaan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
PENYERAHAAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · PENCABUTAN
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean - China Free Trade Area (Ac-Fta)
TARIF BEA MASUK · FREE TRADE AREA · PENETAPAN
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-Fta)
TARIF BEA MASUK · PENETAPAN · FREE TRADE AREA
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
PENGAMANAN · KERAMIK TABLEWARE · PENGENAAN BEA MASUK
Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111.Kmk.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008.
KEPABEANAN · PEMERIKSAAN MENDADAK · BIDANG IMPOR · PERPANJANGAN
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BARANG EKSPOR · BEA KELUAR · PENETAPAN
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impir, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, Penerimaan Negara yang Berasal Dari Penerimaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
PENERIMAAN NEGARA · DENDA ADMINISTRASI · TATACARA PEMBAYARAN · IMPOR/EKSPOR · PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU · BARANG KENA CUKAI
Pemungutan Bea Keluar.
PUNGUTAN BEA KELUAR
Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan.
PENETAPAN · SUBYEK PAJAK PENGHASILAN · PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL