Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN , DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN /ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI · BAHAN BAKAR MINYAK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN · PEGAWAI HARIAN · PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
IMPOR BARANG · BADAN INTERNASIONAL · PEMBEBASAN BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
PERWAKILAN NEGARA ASING · PERUBAHAN KETIGA · PEMBEBASAN BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk .
PERUBAHAN KEEMPAT · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · PUNGUTAN BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
JASA · JENIS · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
TAHUN ANGGARAN 2015 · CUKAI HASIL TEMBAKAU · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BARANG EKSPOR · PERUBAHAN KEEMPAT · TARIF BEA KELUAR · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
KLASIFIKASI BARANG · PERUBAHAN KETIGA · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
PENYESUAIAN · PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara.
KEPUTUSAN MENTERI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PENCABUTAN · Bidang Pajak
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH