Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
TAHUN ANGGARAN 2015 · CUKAI HASIL TEMBAKAU · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BARANG EKSPOR · PERUBAHAN KEEMPAT · TARIF BEA KELUAR · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
KLASIFIKASI BARANG · PERUBAHAN KETIGA · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
PENYESUAIAN · PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara.
KEPUTUSAN MENTERI · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PENCABUTAN · Bidang Pajak
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PERUBAHAN KEEMPAT · PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · KEGIATAN USAHA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
KENDARAAN BERMOTOR · JENIS BARANG KENA PAJAK · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
PEJABAT FUNGSIONAL · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · TUNJANGAN KINERJA · Bidang Pajak
Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/ atau Udara dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi /Sarana Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
OPERASI PATROLI LAUT · HONORARIUM · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · Bidang Anggaran
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ Pmk.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.
PEMBAYARAN CUKAI · PERUBAHAN · PENGUSAHA PABRIK · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
PAJAK · ROKOK · PERUBAHAN · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
BARANG IMPOR · PERUBAHAN KEDUA · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU · BARANG TERGOLONG SANGAT MEWAH · PERUBAHAN · Bidang Pajak
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
SANKSI ADMINISTRASI · PENGURANGAN · SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK · Bidang Pajak