Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PERUBAHAN KEEMPAT · PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · KEGIATAN USAHA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
KENDARAAN BERMOTOR · JENIS BARANG KENA PAJAK · PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Tunjangan Kinerja Bagi Pejabat Fungsional Dokter / Dokter Gigi dan Pelaksana Tugas Belajar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
PEJABAT FUNGSIONAL · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · TUNJANGAN KINERJA · Bidang Pajak
Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/ atau Udara dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi /Sarana Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
OPERASI PATROLI LAUT · HONORARIUM · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · Bidang Anggaran
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ Pmk.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.
PEMBAYARAN CUKAI · PERUBAHAN · PENGUSAHA PABRIK · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
PAJAK · ROKOK · PERUBAHAN · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
BARANG IMPOR · PERUBAHAN KEDUA · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU · BARANG TERGOLONG SANGAT MEWAH · PERUBAHAN · Bidang Pajak
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
SANKSI ADMINISTRASI · PENGURANGAN · SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK · Bidang Pajak
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN · SANKSI · WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.
PERUBAHAN · PAJAK PENGHASILAN · SURPLUS BANK INDONESIA · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.
KANTOR PELAYANAN PAJAK · ACCOUNT REPRESENTATIVE · Bidang Umum
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu
Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · ROYALTI PATEN · IMBALAN · Bidang Anggaran
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA JALAN TOL
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
PAJAK PENGHASILAN · PERUBAHAN · MINYAK BUMI · Bidang Pajak