Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA JALAN TOL
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
PERUBAHAN · ETIL ALKOHOL · BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2014 DAN SETELAHNYA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
PENGHAPUSAN · SANKSI ADMINISTRASI · PERPAJAKAN · Bidang Pajak
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
TAHUN ANGGARAN 2015 · DANA BAGI HASIL · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · Bidang Perimbangan Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PERTAMBANGAN MINYAK BUMI · PENATAUSAHAAN · Bidang Pajak
Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
KEPABEANAN · TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA · KAWASAN PABEAN · Bidang Bea Cukai · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
PEMBAYARAN CUKAI · PITA CUKAI · PENGUSAHA PABRIK · Bidang Bea Cukai
Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
KRITERIA JASA · JASA BOGA DAN KATERING · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Fiskal · Bidang Umum
TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN, SEKTOR PERHUTANAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.
TATACARA PEMBERIAN · INSENTIF · BIDANG CUKAI · Bidang Anggaran
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.
PELUNASAN CUKAI · PERATURAN MENTERI KEUANGAN · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Bea Cukai
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya.
BAJA PADUAN · IMPOR PRODUK · BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (Sdy) Dari Negara Malaysia.
SPIN DRAWN YARN · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR PRODUK · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn (Poy) Dari Negara Malaysia dan Thailand.
PARTIALLY ORIENTED YARN · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR PRODUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum