Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
PERUBAHAN · ETIL ALKOHOL · TARIF CUKAI · Bidang Umum
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (Aanzfta).
BARANG IMPOR · AANZFTA · TARIF BEA MASUK · Bidang Umum
Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PAKAIAN DINAS · SERAGAM · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
PEMBERIAN · IMBALAN BUNGA · PERHITUNGAN · Bidang Pajak
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014.
PERKIRAAN ALOKASI DANA · TAHUN ANGGARAN 2014 · DANA BAGI HASIL PAJAK · Bidang Perimbangan Keuangan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
PERSYARATAN TERTENTU · PENGEMBALIAN PENDAHULUAN · WAJIB PAJAK · Bidang Pajak
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI KURANG BAYAR · DANA BAGI HASIL · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
PERUBAHAN · PENGUSAHA KECIL · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI DIFINITIF · TAHUN ANGGARAN 2013 · Bidang Perimbangan Keuangan
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · ALOKASI KURANG BAYAR · PAJAK PENGHASILAN PS.21 · Bidang Perimbangan Keuangan
Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).
TARIF BEA MASUK · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI · Bidang Bea Cukai
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
SUMBER DAYA PANAS BUMI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
PERUBAHAN · PEMBEBASAN BEA MASUK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
PERUBAHAN · PENGEMBALIAN BEA MASUK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH
BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · BIDANG IMPOR · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Umum