Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI KURANG BAYAR · DANA BAGI HASIL · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Bidang Perimbangan Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
PERUBAHAN · PENGUSAHA KECIL · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · Bidang Pajak
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI DIFINITIF · TAHUN ANGGARAN 2013 · Bidang Perimbangan Keuangan
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · ALOKASI KURANG BAYAR · PAJAK PENGHASILAN PS.21 · Bidang Perimbangan Keuangan
Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).
TARIF BEA MASUK · ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) · SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI · Bidang Bea Cukai
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
SUMBER DAYA PANAS BUMI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
PERUBAHAN · PEMBEBASAN BEA MASUK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
PERUBAHAN · PENGEMBALIAN BEA MASUK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH
BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · BIDANG IMPOR · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Umum
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.
BESI ATAU BAJA · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR PRODUK CANAI · Bidang Umum
PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013.
TAHUN ANGGARAN 2013 · DANA BAGI HASIL PAJAK · ALOKASI DIFINITIF · Bidang Perimbangan Keuangan
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
PENGGANTIAN · FAKTUR PAJAK · TATA CARA · Bidang Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang