Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PENYESUAIAN · NILAI JUAL OBJEK PAJAK · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
PERUBAHAN KEENAM · TARIF BEA MASUK · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · Hukum Keuangan Negara
Registrasi Kepabeanan.
REGISTRASI KEPABEANAN · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.
POS TARIF 7312.10.90.00 · BEA MASUK · TALI KAWAT BAJA · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00.
POS TARIF EX 7312.10.10.00 · TALI KAWAT BAJA · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng.
PENGANGGARAN · IMPOR · KAWAT SENG · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).
IMPOR · PENGAMANAN · KAIN TENUNAN DARI KAPAS · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat.
IMPOR · PENGAMANAN · BEA MASUK · KAWAT BINDRAT · Hukum Keuangan Negara
Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
PENERIMAAN NEGARA · UJI COBA · PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK · Hukum Keuangan Negara
Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
TENAGA PENGKAJI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
JENIS JASA KENA PAJAK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · MINYAK GORENG SAWIT · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
RUMAH SANGAT SEDERHANA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea.
BEA MASUK ANTI DUMPING · REPUBLIK KOREA · UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI SEMENTARA · TAHUN ANGGARAN 2011 · Hukum Keuangan Negara