Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).
IMPOR · PENGAMANAN · KAIN TENUNAN DARI KAPAS · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat.
IMPOR · PENGAMANAN · BEA MASUK · KAWAT BINDRAT · Hukum Keuangan Negara
Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
PENERIMAAN NEGARA · UJI COBA · PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK · Hukum Keuangan Negara
Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
TENAGA PENGKAJI · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
JENIS JASA KENA PAJAK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · MINYAK GORENG SAWIT · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
RUMAH SANGAT SEDERHANA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea.
BEA MASUK ANTI DUMPING · REPUBLIK KOREA · UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI SEMENTARA · TAHUN ANGGARAN 2011 · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan.
IMPOR BARANG · PERUBAHAN KELIMA · PEMBEBASAN BEA MASUK · IBADAH · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.
PEMBEBASAN BEA MASUK · KEPENTINGAN UMUM · PEMERINTAH PUSAT · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · MINYAK GORENG · Hukum Keuangan Negara
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011.
MINYAK DAN GAS BUMI · IMPOR BARANG · TAHUN ANGGARAN 2011 · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea dan Malaysia.
BEA MASUK ANTI DUMPING · REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA · HOT ROLLED COIL · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.
BIDANG CUKAI · TATACARA PENAGIHAN · Hukum Keuangan Negara