Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · PEMBUATAN RESIN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · SORBITOL · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · KEMASAN INFUS · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.
DASAR PENGENAAN PAJAK · NILAI LAIN · IMPOR FILM CERITA IMPOR · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.
TATACATA PERHITUNGAN · SURPLUS BANK INDONESIA · PAJAK PENGHASILAN · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) YANG DIOLAH PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan.
PERUBAHAN · REGISTRASI KEPABEANAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI SEMENTARA · CUKAI HASIL TEMBAKAU · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
PERUBAHAN KEDELAPAN · TARIF BEA MASUK · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · LPG TABUNG 3 KILOGRAM · SUBSIDI BAHAN BAKAR · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread).
BENANG JAHIT · IMPOR PRODUK BENANG KAPAS · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
BUNGA OBLIGASI · PAJAK PENGHASILAN · PELAPORAN · Hukum Keuangan Negara
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
BIAYA RANSUM · AWAK KAPAL PATROLI · DIRJEN BEA DAN CUKAI · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
PERUBAHAN · PEMERIKSAAN PAJAK · TATA CARA · Hukum Keuangan Negara
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010
Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN KETUJUH · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
PERUBAHAN · DANA BAGI HASIL · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Hukum Keuangan Negara