Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2011.
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Sensus Pajak Nasional.
SENSUS PAJAK NASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
PERUBAHAN · KETENTUAN · KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR · Hukum Keuangan Negara
SARANA PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM BAHASA INGGRIS
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
PAJAK PENGHASILAN · KEGIATAN USAHA · PERBANKAN SYARIAH · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
PEMBIAYAAN SYARIAH · PAJAK PENGHASILAN · KEGIATAN USAHA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DIRJEN BEA DAN CUKAI · ORGANISASI DAN TATAKERJA · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
PERUBAHAN · ORGANISASI DAN TATAKERJA · PUSAT PENGOLAHAN DATA · Hukum Keuangan Negara
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
KANTOR PENGOLAHAN DATA · DOKUMEN PERPAJAKAN · ORGANISASI DAN TATAKERJA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BEA KELUAR · PERUBAHAN · BARANG EKSPOR · Hukum Keuangan Negara
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
PENGURANGAN · PEMBEBASAN · PAJAK PENGHASILAN BADAN · Hukum Keuangan Negara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.
BEA DAN CUKAI · PERUBAHAN KEDUA · TARIF · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
PERUBAHAN KEEMPAT BELAS · BADAN INTERNASIONAL · BEA MASUK IMPOR
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2011 · ALAT BESAR · Hukum Keuangan Negara