Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
PERUBAHAN · ORGANISASI DAN TATAKERJA · PUSAT PENGOLAHAN DATA · Hukum Keuangan Negara
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
KANTOR PENGOLAHAN DATA · DOKUMEN PERPAJAKAN · ORGANISASI DAN TATAKERJA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
BEA KELUAR · PERUBAHAN · BARANG EKSPOR · Hukum Keuangan Negara
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
PENGURANGAN · PEMBEBASAN · PAJAK PENGHASILAN BADAN · Hukum Keuangan Negara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.
BEA DAN CUKAI · PERUBAHAN KEDUA · TARIF · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
PERUBAHAN KEEMPAT BELAS · BADAN INTERNASIONAL · BEA MASUK IMPOR
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · TAHUN ANGGARAN 2011 · ALAT BESAR · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2011.
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · KOMPONEN KERETA API · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2011.
BALLPOINT · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2011.
PEMBUATAN KARPET · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KAPAL · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KOMPONEN ELEKTRONIKA · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · TELEKOMUNIKASI · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · KABEL SERAT OPTIK · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik untuk Tahun Anggaran 2011.
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KEMASAN PLASTIK · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011.
IMPOR BARANG DAN BAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · PESAWAT TERBANG · Hukum Keuangan Negara