Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya.
PEMBEBASAN BEA MASUK · PERUBAHAN · PERWAKILAN NEGARA ASING · Hukum Keuangan Negara
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN KETIGA · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (Aanzfta).
TARIF BEA MASUK · AANZFTA · BARANG IMPOR · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · ALOKASI KURANG BAYAR · ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA · Hukum Keuangan Negara
PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2011.
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Sensus Pajak Nasional.
SENSUS PAJAK NASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
PERUBAHAN · KETENTUAN · KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR · Hukum Keuangan Negara
SARANA PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM BAHASA INGGRIS
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
PAJAK PENGHASILAN · KEGIATAN USAHA · PERBANKAN SYARIAH · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
PEMBIAYAAN SYARIAH · PAJAK PENGHASILAN · KEGIATAN USAHA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DIRJEN BEA DAN CUKAI · ORGANISASI DAN TATAKERJA · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara