Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
AUDIT KEPABEANAN · AUDIT CUKAI · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI SEMENTARA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · TAHUN ANGGARAN 2012 · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI DIFINITIF · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · KABUPATEN DAN KOTA · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI DIFINITIF · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
PENERIMAAN NEGARA · PERUBAHAN · TINDAK PIDANA PERPAJAKAN · Hukum Keuangan Negara
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
PITA CUKAI · PEMBAYARAN CUKAI · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
BEA MASUK ANTI DUMPING · PERUBAHAN · POLYESTER STAPLE FIBER · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011.
DANA BAGI HASIL · PERUBAHAN KEDUA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN KESEMBILAN · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari.
SERAT SINTETIK · AWNING DAN KERAI MATAHARI · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina.
BEA MASUK ANTI DUMPING · NEGARA FILIPINA · IMPOR PISANG CAVENDISH · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya.
PEMBEBASAN BEA MASUK · PERUBAHAN · PERWAKILAN NEGARA ASING · Hukum Keuangan Negara
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN KETIGA · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (Aanzfta).
TARIF BEA MASUK · AANZFTA · BARANG IMPOR · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · ALOKASI KURANG BAYAR · ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA · Hukum Keuangan Negara