Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
PERTAHANAN NEGARA · IMPOR PERSENJATAAN · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
BARANG IMPOR · TARIF BEA MASUK · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
DANA BAGI HASIL · PAJAK PENGASILAN PASAL 25 DAN 29 · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
PERUBAHAN · PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK · SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
DANA BAGI HASIL · PAJAK PENGASILAN PS.21 · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · Hukum Keuangan Negara
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
AUDIT KEPABEANAN · AUDIT CUKAI · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.
ALOKASI SEMENTARA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · TAHUN ANGGARAN 2012 · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI DIFINITIF · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · KABUPATEN DAN KOTA · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
TAHUN ANGGARAN 2011 · HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · ALOKASI DIFINITIF · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
PENERIMAAN NEGARA · PERUBAHAN · TINDAK PIDANA PERPAJAKAN · Hukum Keuangan Negara
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
PITA CUKAI · PEMBAYARAN CUKAI · PERUBAHAN KEDUA · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
BEA MASUK ANTI DUMPING · PERUBAHAN · POLYESTER STAPLE FIBER · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011.
DANA BAGI HASIL · PERUBAHAN KEDUA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
TARIF BEA MASUK · PERUBAHAN KESEMBILAN · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari.
SERAT SINTETIK · AWNING DAN KERAI MATAHARI · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina.
BEA MASUK ANTI DUMPING · NEGARA FILIPINA · IMPOR PISANG CAVENDISH · Hukum Keuangan Negara