Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.
PERLAKUAN KEPABEANAN · AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · LPG TABUNG 3 KILOGRAM · SUBSIDI BAHAN BAKAR · Hukum Keuangan Negara
Keberatan di Bidang Kepabeanan.
BIDANG KEPABEANAN · KEBERATAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
PAJAK DAERAH · PENGALIHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
ALOKASI DIFINITIF · PAJAK PENGHASILAN · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · TAHUN ANGGARAN 2010 · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2010.
TAHUN ANGGARAN 2010 · PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
BARANG KENA CUKAI · PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU · NOMOR POKOK PENGUSAHA · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR I DAN H SECTION · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN KEDUA · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2010 · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · POLYESTER STAPLE FIBER · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN KEDUA · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH