Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
BARANG KENA CUKAI · PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU · NOMOR POKOK PENGUSAHA · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · IMPOR I DAN H SECTION · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN KEDUA · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2010 · Hukum Keuangan Negara
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · BEA MASUK ANTI DUMPING · POLYESTER STAPLE FIBER · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
PERUBAHAN KEDUA · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL
Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
PENGALIHAN · BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · PAJAK DAERAH · Hukum Keuangan Negara
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera.
NORTHERM TERRITORY AUSTRALIA · IMPOR BARANG · DAERAH PABEAN INDONESIA · Hukum Keuangan Negara
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN KEDUA · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
NILAI PABEAN · PENGHITUNGAN · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PEMBAYARAN · PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · KEGIATAN USAHA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Aluminium Mealdish (Lacquered Tray With Or Without Lid) Dari Negara Malaysia.
ALUMINIUM MEALDISH · BEA MASUK ANTI DUMPING · MALAYSIA · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · TATA CARA PEMASUKKAN · BARANG KENA CUKAI