Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI SEMENTARA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · TAHUN ANGGARAN 2011 · DANA BAGI HASIL · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
APBN · DANA BAGI HASIL PAJAK · ALOKASI KURANG BAYAR · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2010 · ALOKASI DIFINITIF · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
TARIF BEA MASUK · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · BARANG IMPOR · PERUBAHAN KEEMPAT · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010.
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · LUAPAN LUMPUR SIDOARJO · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
TVRI · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG PAJAK · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · ALOKASI SEMENTARA · PPH PASAL 21 · Hukum Keuangan Negara
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
PERTANGGUNGJAWABAN · PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · PELAKSANAAN · Hukum Keuangan Negara
Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi pada Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI · BANTUAN · PROVINSI SUMATERA UTARA · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · ALOKASI DANA BAGI HASIL · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.
KABUPATEN DAN KOTA · ALOKASI DIFINITIF · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA · PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2010
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
PT KERETA API INDONESIA · BPPN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara