Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi pada Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI · BANTUAN · PROVINSI SUMATERA UTARA · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · ALOKASI DANA BAGI HASIL · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.
KABUPATEN DAN KOTA · ALOKASI DIFINITIF · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA · PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PERUBAHAN · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2010
SURAT BERHARGA NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PASAR INTERNASIONAL · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
PT KERETA API INDONESIA · BPPN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.
PERLAKUAN KEPABEANAN · AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · LPG TABUNG 3 KILOGRAM · SUBSIDI BAHAN BAKAR · Hukum Keuangan Negara
Keberatan di Bidang Kepabeanan.
BIDANG KEPABEANAN · KEBERATAN · Hukum Keuangan Negara
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
PAJAK DAERAH · PENGALIHAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
ALOKASI DIFINITIF · PAJAK PENGHASILAN · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · TAHUN ANGGARAN 2010 · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2010.
TAHUN ANGGARAN 2010 · PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara