Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2011.
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · IMPOR BARANG DAN BAHAN · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN · PEJABAT NEGARA · ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.
PERBANKAN SYARIAH · TRANSAKSI MURABAHAH · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, dan Marketing Fee Pt Pertamina (Persero) pada Tahun-Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan yang Dicairkan pada Tahun Anggaran 2010.
PT. PERTAMINA (PERSERO) · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · LPG TABUNG 3 KILOGRAM · Hukum Keuangan Negara
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu untuk Realisasi yang Melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2008.
APBN · IMPOR GANDUM · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
ALOKASI SEMENTARA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · TAHUN ANGGARAN 2011 · DANA BAGI HASIL · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
APBN · DANA BAGI HASIL PAJAK · ALOKASI KURANG BAYAR · Hukum Keuangan Negara
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU · TAHUN ANGGARAN 2010 · ALOKASI DIFINITIF · Hukum Keuangan Negara
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
TARIF BEA MASUK · SISTEM KLASIFIKASI BARANG · BARANG IMPOR · PERUBAHAN KEEMPAT · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010.
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · LUAPAN LUMPUR SIDOARJO · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Hukum Keuangan Negara
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
TVRI · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG PAJAK · Hukum Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · ALOKASI SEMENTARA · PPH PASAL 21 · Hukum Keuangan Negara
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
PERTANGGUNGJAWABAN · PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH · PELAKSANAAN · Hukum Keuangan Negara