Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL
Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
PENGALIHAN · BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN · PAJAK DAERAH · Hukum Keuangan Negara
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera.
NORTHERM TERRITORY AUSTRALIA · IMPOR BARANG · DAERAH PABEAN INDONESIA · Hukum Keuangan Negara
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
PERUBAHAN KEDUA · DANA BAGI HASIL · CUKAI HASIL TEMBAKAU · Hukum Keuangan Negara
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
NILAI PABEAN · PENGHITUNGAN · BEA MASUK · Hukum Keuangan Negara
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
PEMBAYARAN · PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 · KEGIATAN USAHA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Aluminium Mealdish (Lacquered Tray With Or Without Lid) Dari Negara Malaysia.
ALUMINIUM MEALDISH · BEA MASUK ANTI DUMPING · MALAYSIA · Hukum Keuangan Negara
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · TATA CARA PEMASUKKAN · BARANG KENA CUKAI
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
LEMBAGA INTERNASIONAL · PERDESAAN DAN PERKOTAAN · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · PENETAPAN · NILAI JUAL OBJEK PAJAK
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (Aifta).
BARANG IMPOR · TARIF BEA MASUK · ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
PERUBAHAN KEDUA · ORGANISASI INTERNASIONAL · PAJAK PENGHASILAN
Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (Special Purpose Company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga.
PENETAPAN HARGA · PEMBELI SAHAM · WAJIB PAJAK
Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia.
PENGHASILAN · HUBUNGAN ISTIMEWA · WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI · Hukum Keuangan Negara
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI