Pencarian 3.069 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi
TATACARA PENGEMBALIAN · DENDA ADMINISTRASI · CUKAI
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai
TATACARA PEMBERIAN · IMBALAN BUNGA · KEPABEANAN
Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentanng Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
PERUBAHAN · BADAN INTERNASIONAL · IMPOR BARANG · PEMBEBASAN BEA MASUK
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan.
BARANG KIRIMAN · BEA MASUK/CUKAI · PERUBAHAN
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
PENAGIHAN PAJAK · PENANGGUNG PAJAK · SURAT PAKSA · PIUTANG PAJAK
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Ac-Fta) Tahun 2006.
TARIF BEA MASUK · FREE TRADE AREA · PENETAPAN · NORMAL TRACK ASEAN/CINA
Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Pengasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006.
PAJAK PENGHASILAN · DANA BAGI HASIL · PENETAPAN ALOKASI
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bphtb Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bphtb Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006.
PEMERINTAH PUSAT/DAERAH · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · DANA BAGI HASIL
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
ANGKUTAN UMUM DI DARAT/AIR · PERUBAHAN · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
IMPOR BARANG · TATACARA PEMBERIAN · PEMBEBASAN BEA MASUK
Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04~2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) yang Berlaku pada Direktorat
TATA LAKSANA PEMBAYARAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · DITJEN BEA DAN CUKAI
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware.
BEA MASUK · KERAMIK TABLEWARE · PENGENAAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
HARGA DASAR · TARIF CUKAI · HASIL TEMBAKAU · PERUBAHAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM