Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (Hs. 1101.00.10.00)
BEA MASUK · TEPUNG TERIGU · ANTI DUMPING
Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept) atas Impor Produk Otomotif Completely Down (Ckd) dan Completely Built Up (Cbu) Dari Malaysia
PENETAPAN · KENDARAAN BERMOTOR · TARIP BEA MASUK
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol
PARACETAMOL · PEMBEBASAN · BEA MASUK
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang.
PESAWAT TERBANG · PEMBEBASAN BEA MASUK · PERBAIKAN
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
PERPAJAKAN · KUASA HAK · PERSYARATAN
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indinesia
PERUBAHAN · KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
IMPOR GULA · TARIF BEA MASUK · KERINGANAN
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
PEMBEBASAN · BEA MASUK · SUKUK CADANG
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar.
PEMBEBASAN BEA MASUK · INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR · PERAKITAN
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
PENGUSAHAAN PANAS BUMI · IMPOR BARANG · PEMBEBASAN
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
FASILITAS PERPAJAKAN · TATA CARA · PENERBANGAN
Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
PERUBAHAN · BEA MASUK/CUKAI · BADAN INTERNASIONAL
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (Aisp) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cabomdia, Laos, Myamar dan Vitnam)
PENETAPAN · TARIP BEA MASUK · ASEAN
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
PEMBAYARAN KEMBALI · PERUBAHAN · PAJAK
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
RUMAH SANGAT SEDERHANA · PERUBAHAN KEEMPAT · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
TATA CARA · BARANG KENA PAJAK · PEMBAYARAN KEMBALI