Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
PEMBEBASAN CUKAI · PERUBAHAN KEDUA · KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · Bidang Bea Cukai
Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas
PELINTAS BATAS · IMPOR BARANG · PEMBEBASAN BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PONDOK BORO · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · BATASAN · Bidang Lain-Lain
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas.
IMPOR SEMENTARA · POS PENGAWAS LINTAS BATAS · KENDARAAN BERMOTOR · Bidang Bea Cukai
Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
SISTEM INFORMASI · SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN · CORE TAX · Bidang Pajak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
PERSETUJUAN · TATA CARA PELAKSANAAN · PROSEDUR · Bidang Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene (Bopp) Dari Negara Thailand dan Vietnam
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE · BEA MASUK ANTI DUMPING · THAILAND · Bidang Bea Cukai
Penentuan Bentuk Usaha Tetap
PENENTUAN · BENTUK USAHA TETAP · Bidang Pajak
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
PENCABUTAN · PERLAKUAN PERPAJAKAN · E-COMMERCE · Bidang Pajak
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · EKSPOR · JENIS JASA KENA PAJAK · Bidang Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
LAYANAN PAJAK TERTENTU PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
PERUBAHAN · IMPOR PRODUK CANAI · CANAI LANTAIAN · Bidang Bea Cukai
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · IMPOR I DAN H SECTION · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · IMPOR PRODUK CANAI · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
PERUBAHAN KETIGA · KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR · KETENTUAN · Bidang Bea Cukai
Ketentuan Mengenai Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (Cpo), dan Produk Turunannya
CRUDE PALM OIL · KETENTUAN EKSPOR · KELAPA SAWIT · Bidang Bea Cukai