Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
BADAN INTERNASIONAL · BEA MASUK · IMPOR BARANG
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
AKSES INFORMASI KEUANGAN · PERUBAHAN KEDUA · PERPAJAKAN · Bidang Pajak
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership.
ASEAN · TARIF BEA MASUK · JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · PERUBAHAN KEDUA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak.
PENGADILAN PAJAK · TUNJANGAN · PERUBAHAN · Bidang Umum
Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.
MENGHITUNG · BRUTO · PEREDARAN BRUTO · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
IMPOR BARANG DAN BAHAN · INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018
TAHUN ANGGARAN 2018 · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · Bidang Umum · Bidang Fiskal
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Spt).
SURAT PEMBERITAHUAN · PERUBAHAN · SPT · Bidang Pajak
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya.
BAJA PADUAN · BEA MASUK · IMPOR I DAN H SECTION · Bidang Umum · Bidang Fiskal
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
ORGANISASI DAN TATAKERJA · DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · INSTANSI VERTIKAL · Bidang Umum