Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
PERUBAHAN KEDUA · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · SURAT KETERANGAN BEBAS · Bidang Pajak
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
PENGURANGAN · FASILITAS · EODB · PAJAK PENGHASILAN BADAN · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018.
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM · PIUTANG NEGARA · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Pajak · Hukum Keuangan Negara
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Menimbang Tahun Anggaran 2018
CUKAI HASIL TEMBAKAU · DAERAH · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha.
EODB · KEPABEANAN DAN CUKAI · PERIZINAN · PERCEPATAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.
PUSAT LOGISTIK BERIKAT · PERUBAHAN · EODB · Bidang Bea Cukai
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
ORGANISASI DAN TATAKERJA · BEA DAN CUKAI · PANGKALAN SARANA OPERASI · Bidang Bea Cukai
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Lmpor Produk Steel Wire Rod Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
STEEL WIRE ROD · BEA MASUK ANTI DUMPING · REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
BADAN INTERNASIONAL · BEA MASUK · IMPOR BARANG
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
AKSES INFORMASI KEUANGAN · PERUBAHAN KEDUA · PERPAJAKAN · Bidang Pajak
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership.
ASEAN · TARIF BEA MASUK · JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
SISTEM KLASIFIKASI BARANG · PERUBAHAN KEDUA · TARIF BEA MASUK · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak.
PENGADILAN PAJAK · TUNJANGAN · PERUBAHAN · Bidang Umum
Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.
MENGHITUNG · BRUTO · PEREDARAN BRUTO · Bidang Pajak
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
IMPOR BARANG DAN BAHAN · INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018
TAHUN ANGGARAN 2018 · BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH · INDUSTRI SEKTOR TERTENTU · Bidang Umum · Bidang Fiskal
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Spt).
SURAT PEMBERITAHUAN · PERUBAHAN · SPT · Bidang Pajak