Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
PITA CUKAI · PELUNASAN CUKAI · BARANG KENA CUKAI · Bidang Bea Cukai
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
BARANG KENA CUKAI · TATACARA PEMBERIAN · NOMOR POKOK PENGUSAHA · Bidang Bea Cukai
Pelunasan Cukai
CUKAI · PELUNASAN CUKAI · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
IMBALAN BUNGA · PERUBAHAN KEDUA · TATACARA PENGHITUNGAN · Bidang Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
NILAI PABEAN · TATACARA PENETAPAN TARIF · PERUBAHAN KETIGA · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
PERUBAHAN KEDUA · NILAI PABEAN · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah.
PERLAKUAN PERPAJAKAN · PENYERTAAN MODAL · MODAL VENTURA
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.
SURAT BERHARGA NEGARA · PASAR INTERNASIONAL · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA · RECURRENT COST · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Pajak
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa
KEBIJAKAN AKUNTANSI · PIUTANG PAJAK · PENGHAPUSBUKUAN · Bidang Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUKATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Perdangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
PEMBERIAN FASILITAS · PAJAK · DAERAH PABEAN · Bidang Pajak
Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
MONITORING DAN EVALUASI · HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL · PENGENDALIAN IMPOR · Bidang Bea Cukai
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
EODB · KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK · TATA CARA PENGEMBALIAN · PENGEMBALIAN PENDAHULUAN · Bidang Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA