Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
KEGIATAN USAHA HULU · PEMBAYARAN PAJAK · MINYAK DAN GAS BUMI · Bidang Anggaran
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
TATACARA PEMBAYARAN · PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK · KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN · Bidang Anggaran
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
TAHUN ANGGARAN 2017 · CUKAI HASIL TEMBAKAU · DANA BAGI HASIL · Bidang Perimbangan Keuangan
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
PERSYARATAN · KUASA HUKUM · PENGADILAN PAJAK · Bidang Umum
PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT AKSES KEPABEANAN
Impor Sementara.
IMPOR · IMPOR SEMENTARA · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · DAERAH PABEAN · PERUBAHAN · Bidang Pajak
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · FRIT KACA · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal · Bidang Umum
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.
SPAN · RECURRENT COST · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.
PENAGIHAN · PERUBAHAN · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ Pmk.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
TAX AMNESTY · PENGAMPUNAN PAJAK · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Pajak
Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
MANIFES · SARANA PENGANGKUT · TATALAKSANA PENYERAHAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean.
PERUBAHAN KEDUA · PABEAN · PEMBERITAHUAN PABEAN · Bidang Bea Cukai
PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PAWANG ANJING PELACAK · PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · Bidang Umum
Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara.
PENGAWASAN · SANKSI ADMINISTRATIF · UANG TUNAI · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
PENGUSAHA KENA PAJAK · NPWP · WAJIB PAJAK · EODB · Bidang Pajak