Pencarian 3.055 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS
Tarif Cukai Hasil Tembakau.
HASIL TEMBAKAU · TARIF CUKAI · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
TAX AMNESTY · PENGALIHAN HARTA · PENGELOLAAN PEMBIAYAAN · PENGAMPUNAN PAJAK · Bidang Pengelolaan Pembiayaan Resiko
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial.
PENGECUALIAN · JAMINAN SOSIAL · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PAKAN TERNAK · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017.
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG NEGARA · Bidang Fiskal · Bidang Umum · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
PERUBAHAN KEDUA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017
SURAT BERHARGA NEGARA · PASAR INTERNASIONAL · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.
TARIF BEA MASUK · AANZFTA · PERUBAHAN · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
IMPOR PRODUK CANAI · PENGENAAN BEA MASUK · BESI ATAU BAJA · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing.
IMPOR SEMENTARA · PERUBAHAN · KAPAL WISATA ASING · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penhasilan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
UTANG · SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
PERUBAHAN · PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG · KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS · Bidang Bea Cukai
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · PENGGUNAAN · SENJATA API DINAS · Bidang Bea Cukai
Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
BARANG KEBUTUHAN POKOK · PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · TIDAK DIKENAI · Bidang Fiskal · Bidang Umum · Hukum Keuangan Negara
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
PENYERTAAN MODAL · WAJIB PAJAK · DIVIDEN · Bidang Pajak