Pencarian 3.067 peraturan perpajakan Indonesia — JDIH Kemenkeu, Peraturan BPK, pajak.go.id
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK · FRIT KACA · BEA MASUK ANTI DUMPING · Bidang Fiskal · Bidang Umum
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.
SPAN · RECURRENT COST · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.
PENAGIHAN · PERUBAHAN · BEA MASUK · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ Pmk.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
TAX AMNESTY · PENGAMPUNAN PAJAK · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Pajak
Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
MANIFES · SARANA PENGANGKUT · TATALAKSANA PENYERAHAN · Bidang Bea Cukai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean.
PERUBAHAN KEDUA · PABEAN · PEMBERITAHUAN PABEAN · Bidang Bea Cukai
PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PAWANG ANJING PELACAK · PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT · DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · Bidang Umum
Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara.
PENGAWASAN · SANKSI ADMINISTRATIF · UANG TUNAI · Bidang Bea Cukai
TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
PENGUSAHA KENA PAJAK · NPWP · WAJIB PAJAK · EODB · Bidang Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS
Tarif Cukai Hasil Tembakau.
HASIL TEMBAKAU · TARIF CUKAI · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
TAX AMNESTY · PENGALIHAN HARTA · PENGELOLAAN PEMBIAYAAN · PENGAMPUNAN PAJAK · Bidang Pengelolaan Pembiayaan Resiko
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial.
PENGECUALIAN · JAMINAN SOSIAL · PAJAK PENGHASILAN · Bidang Pajak
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI · PAKAN TERNAK · PERUBAHAN KEDUA · Bidang Fiskal · Bidang Umum
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017.
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · PIUTANG NEGARA · Bidang Fiskal · Bidang Umum · Hukum Keuangan Negara
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
PERUBAHAN KEDUA · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN · SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI · Bidang Pajak
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017
SURAT BERHARGA NEGARA · PASAR INTERNASIONAL · PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · Bidang Umum · Bidang Fiskal